JURNALSUKABUMI.COM – Pengelolaan destinasi wisata di Kabupaten Sukabumi kembali menjadi sorotan. Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Sukabumi dinilai belum mampu menghadirkan penataan kawasan yang memberikan kenyamanan bagi wisatawan sekaligus kepastian bagi pelaku usaha yang menggantungkan hidup di kawasan wisata.
Sorotan tersebut mengemuka seiring kondisi sejumlah objek wisata, khususnya di sepanjang pesisir selatan Sukabumi yang memiliki garis pantai sekitar 117 kilometer. Di sejumlah titik, warung-warung berkonstruksi tenda biru berdiri tanpa penataan yang seragam sehingga dinilai mengurangi estetika kawasan wisata.
Padahal, kawasan pesisir menjadi salah satu wajah utama pariwisata Kabupaten Sukabumi yang setiap tahunnya dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah.
Pengamat Pariwisata, Juna Kartadipura, menilai masih terdapat kesenjangan antara perencanaan yang disusun dengan kondisi nyata di lapangan. Menurutnya, hingga kini belum terlihat langkah konkret yang mampu menjawab persoalan tata ruang kawasan wisata.
“Seolah-olah Dinas Pariwisata hanya sibuk bekerja di belakang meja, menyusun rencana dan konsep, namun ketika harus menghadirkan solusi nyata di lapangan, hasilnya jauh dari harapan,” ujar Juna, Rabu (1/7/2026).
Ia menilai penataan kawasan wisata tidak cukup hanya melalui penertiban. Pemerintah juga perlu menghadirkan konsep yang mampu menjaga keindahan destinasi tanpa mengorbankan mata pencaharian pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Menurutnya, keberadaan warung-warung milik masyarakat seharusnya dapat ditata dengan desain yang seragam sehingga tetap mendukung keindahan kawasan sekaligus memberikan ruang usaha yang layak bagi pedagang.
“Penertiban bukan berarti menghilangkan atau membiarkan mereka gulung tikar. Yang dibutuhkan adalah aturan yang jelas, tempat yang tertata rapi, dan desain yang seragam agar tetap indah dipandang. Selama ini solusi itu belum terlihat,” katanya.
Kondisi tersebut dinilai turut memengaruhi pengalaman wisatawan saat berkunjung. Selain persoalan estetika, belum adanya konsep penataan yang menyeluruh dikhawatirkan dapat memengaruhi daya tarik destinasi wisata Sukabumi di tengah persaingan dengan daerah lain.
Juna berharap Dinas Pariwisata segera melakukan evaluasi dengan turun langsung ke lapangan, berdialog bersama pelaku usaha, dan menyusun kebijakan yang mampu mengakomodasi kepentingan seluruh pihak.
“Keberhasilan pengelolaan pariwisata tidak hanya diukur dari jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menghadirkan kawasan wisata yang tertata, nyaman, dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar,” tandasnya.
Reporter: Ilham Nugraha | Redaktur: Ujang Herlan
