JURNALSUKABUMI.COM – Kebijakan kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) terus menjadi perbincangan hangat. Menanggapi hal itu, Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI), Dr. Tuah Nur, M.Si., memberikan catatan kritis terkait implementasinya di lapangan.
Menurut pakar kebijakan publik ini, penerapan WFH memang membawa angin segar bagi efisiensi birokrasi. Namun, ia mewanti-wanti agar hak masyarakat dalam mendapatkan pelayanan prima tidak terabaikan.
“Kebijakan ini bisa baik untuk efisiensi. Baik itu efisiensi waktu maupun operasional. Tapi yang paling krusial adalah bagaimana negara tetap hadir melayani warga tanpa hambatan meski pegawainya tidak di kantor,” ujar Dr. Tuah Nur kepada Jurnal Sukabumi, Senin (06/04/2026).
Pria yang akrab disapa Doktor Tuah ini menegaskan, setiap instansi pemerintah wajib memiliki terobosan dalam hal pengawasan. Salah satunya dengan menyediakan kanal pengaduan yang tidak sekadar formalitas.
“Perlu adanya dari tiap instansi untuk membuka layanan komplain yang cepat. Jadi, ketika ada permasalahan atau kendala bagi warga yang sedang mengurus pelayanan, responsnya harus instan,” tegasnya.
Ia menambahkan, jangan sampai sistem WFH justru menjadi sekat baru antara pemerintah dan masyarakat. Tanpa adanya sistem komplain yang mumpuni, warga seringkali merasa bingung saat menghadapi kendala administrasi di tengah kebijakan kerja jarak jauh.
“Intinya, teknologi harus digunakan untuk mempermudah, bukan mempersulit. Layanan komplain yang responsif adalah kunci agar kepercayaan publik tetap terjaga meskipun sistem kerja berubah,” pungkasnya.
Redaktur: Ujang Herlan
