JURNALSUKABUMI.COM – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi Fraksi PKS, Muhamad Yusuf, berharap Rakor Jaminan Kesehatan Masyarakat (JKM) menghasilkan keputusan terbaik bagi masyarakat.
“Semoga dengan Rakor yang diselenggarakan kali ini mampu memberikan jalan keluar terbaik sehingga pelayanan kesehatan untuk masyarakat Sukabumi semakin lebih baik,” kata Yusuf.
Dia menambahkan, rapat koordinasi program jaminan kesehatan bagi peserta KIS PBI APBD (PBPU dan BP) yang didaftarkan oleh pemda. Rapat dipimpin langsung oleh Sekda Ade Suryaman. Turut hadir pula Sekdis Kesehatan Maskur Alawi.
Masih kata Yusuf, pembahasan berawal dari data kepesertaan UHC Kabupaten Sukabumi yang terus mengalami kenaikan sehingga KIS PBI yang dibayarkan oleh APBD 2 semakin besar.
Sementara jumlah peserta JKN KIS yang semula 1.434.378 jiwa yang ditanggung oleh APBN atau dari pemerintah pusat yang aktif menjadi 1,097,861 yang mengakibatkan total keaktifan peserta BPJS Kabupaten Sukabumi menjadi hanya 72 persen.
Tentu saja berimplikasi terancamnya UHC Kabupaten Sukabumi. Walau pun kepesertaan BPJS sudah melampaui batas minimal 95 persen, bahkan sudah mencapai 98,6 persen.
Kendati demikian, keaktifan peserta BPJS yang dibawah batas treshold keaktifan peserta sebesar 75 persen menjadi terancam penundaan UHC.
“Disisi yang lain akibat jumlah pendidik yang terus bertambah dan banyaknya kis pbi apbn yang dinonaktifkan oleh pemerintah pusat menjadi beban pemerintah daerah sehingga terancam kekurangan anggaran pembayaran KIS PBI APBD 2 ini,” jelasnya.
Dari unsur perangkat daerah yg hadir ada Dinas Sosial, Bappelitbangda, BPKAD, bagian hukum, DPMD, Disdukcapil, Disnakertrans, dan BPJS Kesehatan.
Redaktur: Usep Mulyana
