JURNALSUKABUMI.COM – Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, Lina Ruslinawati, mendorong pemerintah untuk membentuk satuan tugas (satgas) penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Hal tersebut diperlukan sebagai langkah penanganan agar PMK tidak meluas dan mewabah, serta meminimalisir kerugian peternak.
“Peternak sedang terpuruk, menanggung kerugian karena sapi mati terpapar PMK. Kami dari Komisi II mendorong pemerintah untuk segera membentuk satgas,” kata Lina.
Lina mengatakan, Ia juga sepakat dengan pernyataan Ketua Fraksi Gerindra DPR RI, Ahmad Muzani. Belum lama ini, Muzani meminta pemerintah memberikan perhatian serius dalam penanganan PMK.
“Masalah ini harus ditangani serius, misalnya dengan membentuk satgas penanganan PMK dan memberi bantuan bagi masyarakat terdampak untuk memperkecil beban kerugian akibat wabah PMK,” ujar Lina.
Politisi Partai Gerindra ini mengatakan, partainya juga mengusulkan agar pemerintah bisa mengganti kerugian peternak. Pengobatan dan langkah pencegahan penyebaran PMK juga harus dilakukan secara masif.
Gerindra juga mengusulkan refocusing anggaran untuk penanganan PMK ini. Jika dilihat dari kasus yang ada, wabah PMK di Indonesia sudah masuk kategori darurat.
“Menetapkan PMK sebagai sebuah pandemi adalah cara yang dimungkinkan agar konsentrasi penangan lebih fokus,” ujarnya.
“Kita juga harus memastikan bahwa daging kurban yang akan dikonsumsi daging yang benar-benar steril. Sapi-sapi yang teridentifikasi PMK harus dipastikan tidak dijadikan sebagai hewan kurban,” katanya.
Redaktur: Mulvi Mohammad Noor
Komentar