Bantuan Sosial Minim Data, Komisi IV Bedah LKPJ 2019 Bareng Dinsos

Selasa, 5 Mei 2020 - 15:59 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JURNALSUKABUMI.COM – Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi membedah Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2019 bersama mitra kerja Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Sukabumi, Selasa (05/05/20).

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi Agus Zein Nurahray mengatakan, dari program Dinsos sendiri ada empat yakni program pemberdayaan kesejahteraan sosial dan nilai kesetiakawanan sosial, program rehabilitasi kesejahteraan sosial, serta program perlindungan jaminan sosial dan pemberdayaan potensi kesejahteraan sosial. Namun dari ke empat program yang menjadi penajaman yakni banyaknya penyandang sosial dan disabilitas yang tak tersentuh oleh berbagai program yakni PKH, BPNT dan yang lainnya.

“Hal ini menjadi sorotan kami, yang seharusnya bisa menjamin kesejahteraan sosial bagi warga Sukabumi,” ungkap Agus Zein, kepada jurnalsukabumi.com

Menurut Agus, dalam penanganan kesejahteraan sosial Dinsos memiliki delapan kegiatan yang menelan hingga Rp 1 miliar. Namun kegiatan ini berbelit dan tak sesuai dengan out put yang diharapkan.

“Kegiatan yang dilakukan Dinsos ini bagus. Namun ada kelemahan dalam hal pendataan yang kurang update,” ujarnya.

Kepemilikian data sosial atau kemiskinan Dinsos sendiri minim sekali atau tidak ada pembaharuan tiap tahunnya. Sehingga banyak yang tak tersentuh.

“Kan bisa Dinsos ini melakukan koordinasi dengan 47 kecamatan dalam hal pemutakhiran data, sehingga saat ada bantuan lainnya, Dinsos tidak kalangkabut,” pungkasnya.

Reporter: Ifan
Redaktur: FK Robbi

Berita Terkait

Beralih ke Komisi I DPRD, Dewan Jajah Siap Kawal Pemerintahan dan Aspirasi Rakyat
DPRD Sukabumi Tampung Aspirasi Warga, Pembahasan Anggaran 2027 Mulai Bergulir
DPRD Sukabumi Kawal Hak 332 Eks Karyawan, Dua Perusahaan Tambang Mangkir dari Audiensi
DPRD Soroti Lemahnya Pengawasan Laut, Dewan Dadang: Nelayan Sukabumi Jangan Terus Jadi Penonton
DPRD Sahkan Persetujuan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Perkuat Pengawasan Keuangan Daerah
Teddy Setiadi Ajak Perkuat Kepedulian Sosial di Momentum 10 Muharram 1448 H
Sukabumi Raih WTP ke-12 Kali Berturut-turut, Wabup Andreas Beberkan Kinerja APBD 2025 di DPRD
DPRD dan Pemkab Sukabumi Sepakati Dua Raperda Strategis, Tanah Telantar dan Transportasi Jadi Fokus

Berita Terkait

Jumat, 10 Juli 2026 - 03:41 WIB

Beralih ke Komisi I DPRD, Dewan Jajah Siap Kawal Pemerintahan dan Aspirasi Rakyat

Kamis, 9 Juli 2026 - 15:10 WIB

DPRD Sukabumi Tampung Aspirasi Warga, Pembahasan Anggaran 2027 Mulai Bergulir

Senin, 6 Juli 2026 - 12:55 WIB

DPRD Sukabumi Kawal Hak 332 Eks Karyawan, Dua Perusahaan Tambang Mangkir dari Audiensi

Kamis, 2 Juli 2026 - 11:22 WIB

DPRD Soroti Lemahnya Pengawasan Laut, Dewan Dadang: Nelayan Sukabumi Jangan Terus Jadi Penonton

Rabu, 1 Juli 2026 - 13:57 WIB

DPRD Sahkan Persetujuan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Perkuat Pengawasan Keuangan Daerah

Berita Terbaru