JURNALSUKABUMI.COM – Proses administrasi pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Sukabumi Utara telah diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
Namun, pembentukan wilayah otonom baru tersebut masih belum dapat direalisasikan dalam waktu dekat karena terganjal kebijakan moratorium dari pemerintah pusat.
Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Muttawali, usai menerima audiensi dari Prosedium DOB Kabupaten Sukabumi Utara, di Gedung DPRD Jajaway, Selasa (10/6/2025).
“Dari sisi administrasi, Pemkab Sukabumi sudah menuntaskan semua tahapan. Tinggal menunggu keputusan di tingkat pusat, terutama soal pencabutan moratorium pemekaran wilayah oleh Presiden,” ujar Budi Azhar.
Menurutnya, dukungan dari DPRD tetap kuat terhadap aspirasi masyarakat Sukabumi bagian utara yang telah lama menginginkan percepatan pemekaran.
Ia menilai bahwa DOB bukan hanya kebutuhan politik, tetapi lebih kepada dorongan untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.
“Kita paham, ini menyangkut harapan besar masyarakat. Pemekaran bukan sekadar pemisahan wilayah administratif, tapi upaya agar pembangunan bisa lebih merata dan respons pemerintah terhadap kebutuhan warga menjadi lebih cepat dan efisien,” jelasnya.
Budi juga menyampaikan bahwa DPRD siap menjembatani aspirasi ini ke pemerintah pusat, termasuk mendorong melalui jalur politik dan kelembagaan yang tersedia.
“Kami terus berkomunikasi dan siap memfasilitasi agar semangat masyarakat Sukabumi Utara ini tetap terjaga, sambil menunggu kepastian dari pusat,” tambahnya.
Ia pun mengapresiasi langkah Prosedium DOB yang terus aktif mendorong realisasi pemekaran secara konstitusional dan tetap menjaga stabilitas sosial.
“Audiensi hari ini menunjukkan bahwa proses advokasi yang dilakukan oleh masyarakat dan tokoh-tokoh Sukabumi Utara berlangsung secara sehat dan demokratis,” tandasnya.
Reporter: Ilham Nugraha | Redaktur: Ujang Herlan
