DPRD Sorot Tambang Emas Cihaur, Desak Penegakan Hukum dan Pemulihan Lingkungan Total

Kamis, 10 April 2025 - 16:46 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

JURNALSUKABUMI.COM – Dugaan pencemaran lingkungan akibat aktivitas tambang emas PT Golden di Desa Cihaur, Kecamatan Simpenan, tak bisa diselesaikan sekadar dengan kompensasi.

DPRD Kabupaten Sukabumi menegaskan perlunya langkah korektif menyeluruh, termasuk kemungkinan pencabutan izin operasional bila ditemukan pelanggaran serius.

Anggota DPRD dari Fraksi Partai Gerindra, Taopik Guntur Rochmi, menyebut bahwa krisis lingkungan yang menimpa warga Cihaur bukan hanya soal kerusakan alam, tapi juga soal keadilan ekologis dan ekonomi.

Ia mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap PT Golden yang ditengarai lalai dalam pengelolaan limbah tambang.

“Kerusakan puluhan hektare lahan pertanian ini bukan sekadar angka. Ini menyangkut hidup masyarakat. Kalau memang terbukti lalai, PT Golden harus bertanggung jawab secara total, bukan hanya bagi-bagi kompensasi,” tegasnya.

Menurut Taopik, salah satu akar persoalan adalah lemahnya tata kelola tambang dan pengawasan lingkungan. Ia menyoroti minimnya implementasi reklamasi dan tidak adanya mitigasi yang jelas terhadap potensi pencemaran.

“Lahan rusak dibiarkan. Limbah mengalir tanpa kendali. Reklamasi tidak jelas. Ini bukan kesalahan teknis, tapi kelalaian sistemik. Harus ada evaluasi menyeluruh,” ujarnya.

Lebih dari itu, Taopik menilai kasus Cihaur sebagai alarm keras bagi seluruh aktivitas tambang di Sukabumi Selatan. Ia mendorong Pemkab dan provinsi memperketat regulasi dan memperluas pengawasan terhadap tambang-tambang lain, baik legal maupun ilegal.

“Jangan tunggu Sukabumi jadi korban kedua seperti Pongkor. Kalau kita terus kompromi, yang akan jadi korban adalah generasi mendatang,” ucapnya.

DPRD, kata Taopik, siap mendorong pembentukan tim independen untuk mengaudit seluruh aktivitas tambang di wilayah tersebut, termasuk aspek perizinan, dampak lingkungan, hingga keterlibatan masyarakat lokal.

“Ini bukan lagi sekadar isu lokal. Ini soal komitmen kita menjaga masa depan. Lingkungan rusak tak bisa ditebus dengan uang. Pemulihan harus dilakukan secara menyeluruh,” tutupnya.

Reporter: Ilham Nugraha | Redaktur: Ujang Herlan

Berita Terkait

Ketua DPRD Bacakan Pesan Pahlawan, DPRD Sukabumi Ajak Lanjutkan Perjuangan Lewat Karya Nyata
Usulan Revitalisasi PAUD Mandek, Asep Rizwan Siapkan Dorongan ke Dinas Pendidikan
Leni Liawati Ungkap Dampak BPJS Nonaktif, Warga Sakit Terbebani Tunggakan Rp875 Ribu
Hamzah Gurnita Bongkar Keluhan Warga soal BPJS, Sudah Bayar Denda Masih Terbebani
KDM Sebut Bisa Berobat Gratis Tanpa BPJS, DPRD Ungkap Juknis RS Belum Jelas
Dana Bagi Hasil Provinsi Turun Rp7,4 Miliar, DPRD Dorong Anggaran Fokus ke Kebutuhan Warga
Budi Azhar Minta Gubernur Segera Terbitkan Petunjuk Teknis Layanan RS Tanpa BPJS
DPRD Sukabumi Bedah Evaluasi Gubernur, Arah Belanja Perubahan APBD 2026 Kembali Dibahas

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Selasa, 10 November 2026 - 12:32 WIB

Ketua DPRD Bacakan Pesan Pahlawan, DPRD Sukabumi Ajak Lanjutkan Perjuangan Lewat Karya Nyata

Senin, 26 Oktober 2026 - 16:54 WIB

Usulan Revitalisasi PAUD Mandek, Asep Rizwan Siapkan Dorongan ke Dinas Pendidikan

Senin, 26 Oktober 2026 - 14:05 WIB

Leni Liawati Ungkap Dampak BPJS Nonaktif, Warga Sakit Terbebani Tunggakan Rp875 Ribu

Senin, 26 Oktober 2026 - 11:39 WIB

Hamzah Gurnita Bongkar Keluhan Warga soal BPJS, Sudah Bayar Denda Masih Terbebani

Rabu, 14 Oktober 2026 - 13:57 WIB

KDM Sebut Bisa Berobat Gratis Tanpa BPJS, DPRD Ungkap Juknis RS Belum Jelas

Berita Terbaru

RAGAM

14 Gapoktan di Sukabumi Bakal Terima Hibah Rp700 Juta

Rabu, 11 Nov 2026 - 09:42 WIB