Anggota Komisi I DPRD Kota Sukabumi: Data Honorer Bakal Diserahkan ke Pemerintah Pusat

Selasa, 4 Oktober 2022 - 15:35 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

JURNALSUKABUMI.COM – Anggota Komisi I DPRD Kota Sukabumi, Faisal Anwar Bagindo, mengatakan semua data honorer dan tenaga harian lepas (THL) atau tenaga kerja sukarela (TKS) bakal diserahkan ke pemerintah pusat. Upaya itu diharapkan bisa menjadi solusi untuk keresahan para tenaga honorer di Kota Sukabumi.

Hal tersebut diungkapkan Faisal usai menerima keluhan dari ratusan honorer di Kota Sukabumi. Para honorer mengeluhkan datanya belum masuk data base untuk kenaikan status pekerjaan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Krja (P3K).

“Kami sudah komunikasi dengan BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia,red) dan mereka menjamin semua tenaga honor ataupun THL akan diakomodir datanya untuk diserahkan ke pemerintah pusat,” ujar Faisal kepada wartawan, Selasa (4/10/2022).

Komunikasi dengan BPKSDM terkait data hjonorer dilakukan saat pembahasan Rancangan Perubahan APBD 2022. BKPSDM menjamin data honorer akan diakomodir dengan catatan statusnya non ASN dan sudah mengabdikan diri per 31 Desember 2021 ke belakang.

“Saya berharap apa yang diutarakan oleh BKPSDM benar-benar bsia menjadi kenyataan bagi mereka,” tuturnya.

Faisal menegaskan, isu terkait tenaga kerja honorer harus menjadi perhatian bagi pemerintah daerah. Jika tidak, dikhawatirkan bisa menimbulkan gejolak yang tidak baik.

Redaktur: Mulvi Mohammad Noor

Berita Terkait

Usulan Revitalisasi PAUD Mandek, Asep Rizwan Siapkan Dorongan ke Dinas Pendidikan
Leni Liawati Ungkap Dampak BPJS Nonaktif, Warga Sakit Terbebani Tunggakan Rp875 Ribu
Hamzah Gurnita Bongkar Keluhan Warga soal BPJS, Sudah Bayar Denda Masih Terbebani
KDM Sebut Bisa Berobat Gratis Tanpa BPJS, DPRD Ungkap Juknis RS Belum Jelas
Dana Bagi Hasil Provinsi Turun Rp7,4 Miliar, DPRD Dorong Anggaran Fokus ke Kebutuhan Warga
Budi Azhar Minta Gubernur Segera Terbitkan Petunjuk Teknis Layanan RS Tanpa BPJS
DPRD Sukabumi Bedah Evaluasi Gubernur, Arah Belanja Perubahan APBD 2026 Kembali Dibahas
Tiga Ancaman Wilayah di HUT ke-81, Dewan Hamzah Tarik Pesan Panglima TNI ke Sukabumi

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Senin, 26 Oktober 2026 - 16:54 WIB

Usulan Revitalisasi PAUD Mandek, Asep Rizwan Siapkan Dorongan ke Dinas Pendidikan

Senin, 26 Oktober 2026 - 14:05 WIB

Leni Liawati Ungkap Dampak BPJS Nonaktif, Warga Sakit Terbebani Tunggakan Rp875 Ribu

Senin, 26 Oktober 2026 - 11:39 WIB

Hamzah Gurnita Bongkar Keluhan Warga soal BPJS, Sudah Bayar Denda Masih Terbebani

Rabu, 14 Oktober 2026 - 13:57 WIB

KDM Sebut Bisa Berobat Gratis Tanpa BPJS, DPRD Ungkap Juknis RS Belum Jelas

Selasa, 13 Oktober 2026 - 16:02 WIB

Dana Bagi Hasil Provinsi Turun Rp7,4 Miliar, DPRD Dorong Anggaran Fokus ke Kebutuhan Warga

Berita Terbaru