JURNALSUKABUMI.COM – DPRD Kabupaten Sukabumi, Komisi 4, menggelar rapat kerja dengan mitra-mitra komisi baik dari pemerintah maupun non pemerintah yakni dari Bappelitbangda, BPKAD, Kesra Setda, MUI, Baznas dan Polres serta Kejari Kabupaten Sukabumi, di Gedung Islamic Center, Kamis (4/8/22).
“Sebagaimana diketahui, bahwa di Kabupaten Sukabumi itu banyak berdiri pondok pesantren, madrasah-madrasah dan lembaga-lembaga keislaman serta para pemuda masjid yang bernaung dalam wadah organisasi BKPRMI,” kata Ketua Komisi 4, Hera Iskandar, kepada jurnalsukabumi.com.
Hal pokok yang dibahas dalam Raker tersebut yaitu seputar kepentingan umat. Dimana dalam forum rapat tersebut, menyepakati jika anggaran bidang keagamaan harus ditambah yang turut diamini oleh BPKAD yang diwakili Sekretaris Badan, Sri Hastuty Harahap.
“Dari hasil rapat ini, kami akan memberikan, nota kepada Pimpinan DPRD, untuk nanti Pimpinan DPRD, diajukan pada Badan Anggaran (Banggar),” kata politisi Gerindra itu.
Dia menambahkan, MUI Kabupaten Sukabumi, mengusulkan penambahan, pembiayaan sarana keagamaan. Sebab, masih banyak sekali pesantren di daerah-daerah yang masih membutuhkan penganggaran.
“Karena ini belum menjadi sebuah keputusan, baru sebatas usulan. Tugas kami adalah mendengar aspirasi yang berkembang di masyarakat. Tugas dewan itu lanjut dia ada tiga yakni pertama bersuara, kedua bersuara dan ketiga juga bersuara,” tandasnya.
Pada bagian lain dia menuturkan, postur anggaran PAD Kabupaten Sukabumi, tidak lebih dari 17 persen. DPRD juga telah menyampaikan, bahwa postur anggaran PAD 17 persen dari struktur anggaran dalam APBD Kabupaten Sukabumi.
“Intinya, BPKAD, memahami dan menyetujui, ini intervensi positif
terhadap RPJMD sesuai visi misi
lihat postur anggaran harus hati-hati ada anggaran-anggaran yang sifatnya wajib kita abaikan,” ungkapnya.
Ditemui terpisah, Sekum MUI menyatakan, Raker kali ini, untuk menancapkan anggaran. Ke depan agar selalu, pada posisi berpihak. Karena ini janji politik bupati untuk membantu bidang sarana dan prasarana juga dukungan SDM keagamaan.
Makna SDM keagamaan di sini adalah peningkatan kesejahteraan guru-guru agama diniyah, majelis-majelis taklim, ustadz-ustadz ponpes salafi, wabil khusus ustadz-ustadz pesantren di kampung-kampung 2023.
“Ini kesempatan baik dengan kehadiran anggota DPRD Komisi 4, kas keuangan, Bappelitbangda. Kehadiran pihak pemerintah sendiri akan menjadi pembahasan utama, dan skala prioritas sesuai visi misi dan masuk dalam tataran RPJMD,” ungkapnya.
Redaktur: Usep Mulyana
