JURNALSUKABUMI.COM – Menyoal kisruh bantuan sosial mendapatkan reaksi dari sejumlah desa di Kabupaten Sukabumi. Menunjukan data yang dimiliki Pemkab Sukabumi minim atau miskin data. Pasalnya saat percepatan data dibutuhkan Pemkab Sukabumi kalangkabut dan tidak adanya singkronisasi saat pengajuan. Hal ini diungkapkan Juru Bicara (Jubir) Cemerlang Syndicat Ripal Rinaldi menganggap Pemkab Sukabumi tak memiliki “Big Data” warganya.
“Ini kan sangat ironis sekali saat bantuan datang malah menuai kontroversi. Ternyata benang merahnya adalah data warga yang kurang lengkap,” ungkapnya.
Menurut Ripal, data yang dimaksud adalah bagaimana Pemkab Sukabumi melalui dinas terkait harus memiliki data yang valid, yakni soal pekerjaan warga, status ekonomi dan yang lainnya.
“Bukan hanya biodata warga yang harus dimiliki. Tapi bagaimana aktifitas ekonomi dan kegiatan warga lainnya, sehingga saat ada permasalahan saat ini tidak saling lempar,” jelasnya.
Keberadaan basis data yang lengkap sendiri akan didapat atau diperoleh oleh tingkatan bawah yakni desa dan RT/RW. Namun desanya harus pro-aktif pendataan warga, maka saat kejadian seperti ini tidak kalangkabut.
“Ini kaitan administrasi dan basis data itu sendiri. Kenapa khawatir adanya tumpang tindih saat bantuan, sekali lagi karena minim data dan kurang lengkap administrasi,” jelasnya.
Ia mengharapkan hal ini menjadi catatan bagi Pemkab Sukabumi untuk terus merinci dan mengumpulkan data besar Warga yang harus dimilikinya.
“Ketika data itu lengkap, sangat mudah mengecek data warga mana yang menjadi skala prioritas dan yang tidak. Apalagi secara arus global tentunya data besar bisa secara online atau komputerisasi,” pungkasnya.
Reporter: Hendi
Redaktur: FK Robbi
