JURNALSUKABUMI.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah menyiapkan 80 program untuk pengembangan Kawasan Jabar Selatan dengan anggaran Rp157 triliun. Hal tersebut dilakukan guna menciptakan keseimbangan pembangunan wilayah di Jawa Barat.
Program yang disiapkan tersebut digadang-gadang menggunakan konsep pengembangan wilayah terpadu berbasis sumber daya alam.
Kepala Bappeda Jabar Ferry Sofwan Arif mengatakan konsep pengembangan terpadu diharapkan dapat menghasilkan spread-effect yang akan memberikan pengaruh positif antar wilayah yang dapat menghasilkan keseimbangan pembangunan wilayah.
Nantinya, pengembangan tersebut akan berbasis pada pemanfaatan tiga sektor unggulan yang dimiliki wilayah tersebut, yakni agribisnis, perikanan dan pariwisata.
Jabar selatan memiliki potensi yang besar, namun disisi lain juga memiliki sejumlah keterbatasan. Laju pertumbuhan ekonomi di Jabar selatan masih terbatas,” katanya saat membuka Diskusi Kelompok Terpumpun virtual bertema Pengembangan Wilayah Jawa Barat Selatan, Selasa (10/8/2021).
Kegiatan yang merupakan sinergi antara Bappeda Jabar, BUMN Center Universitas Padjadjaran, Institut Transportasi Logistik (ITL) Trisakti, dan Kantor Perwakilan BI Jabar tersebut menghadirkan pembicara Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Jabar Ady Rachmat, Kepala Bidang Pengembangan dan Promosi DPMPTSP Jabar Deni Rusyana, Kepala Pusat Kajian Sistem dan Kebijakan Institut Transportasi dan Logistik Trisakti Suripno, dan akademisi Unpad Yayan Satyakti.
Ady Rahmat memaparkan untuk percepatan pembangunan Kawasan Jabar Selatan direpresentasikan dalam 80 program yang disiapkan dengan total dana yang dibutuhkan Rp 157 triliun. Program tersebut terbagi dalam dua tahap, yakni tahap I (rampung 2024) dan tahap II (rampung 2030). Program ini terdiri dari sektor pariwisata (9 program), kelautan perikanan (8 program), agribisnis (4 program), dan infrastruktur (59 program).
Adapun rekapitulasi anggaran berdasarkan sumber pendanaan, APBN murni (Rp 4 T), APBD murni (Rp 270 miliar), APBN dan APBD (Rp 13 T), APBN dan BUMN/BUMS/Swasta (Rp 26 T), APBN, APBD, dan BUMN/BUMD/Swasta (Rp 5 T), kemudian BUMN/BUMD/swasta (Rp 107 T).
Sementara itu, Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam (SDA) Bappeda Kabupaten Sukabumi, Jalal Mukti mengatakan, atas inisiasi yang dilakukan Provinsi Jawa Barat tersebut sangat mendukung, bahkan kota/kabupaten lainnya yang ada di wilayah selatan sangat mendukung.
“Kami sangat mendukung, bahkan daerah lain pun sangat setuju,” ungkapnya kepada jurnalsukabumi.com.
Jika melihat puluhan program dari Jawa Barat untuk wilayah selatan terkait pengembangan infrastruktur, Sukabumi sangat diperlukan baik Pariwisata, Perikanan, Kelautan dan sektor lainnya.
“Sukabumi banyak sektor unggulan di daerah selatan, sehingga hal ini sangat membantu sekali dalam rangka pengembangan Sukabumi selatan ke depan,” tandasnya. (Adv)
