JURNALSUKABUMI.COM – Anggota DPR RI sekaligus Ketua DPP Partai Gerindra, Heri Gunawan, angkat bicara mengenai derasnya dinamika kritik di ruang publik terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pria yang akrab disapa Hergun ini mengingatkan agar setiap kritik tetap berpijak pada etika dan melihat kemanfaatan program secara utuh untuk masyarakat bawah.
Sebagai legislator yang mengawal program ini masuk dalam skala Program Strategis Nasional (PSN) di RPJMN 2025–2029, Hergun menegaskan bahwa esensi demokrasi adalah menghormati perbedaan pandangan. Namun, hal itu bukan berarti menghalalkan segala cara.
“Saya menghormati kebebasan berpendapat. Akan tetapi, kritik yang berkembang di ruang publik seharusnya tetap menjaga batas-batas etika dan tidak menjurus pada penghinaan terhadap pribadi seseorang, apalagi kepala negara,” ujar Hergun kepada Jurnalsukabumi.com, Rabu (24/06/2026).
Menakar Definisi ‘Rakyat’ yang Sebenarnya
Politisi senior Partai Gerindra ini juga mengajak semua pihak untuk merenungkan kembali klaim-klaim sepihak yang sering kali mengatasnamakan kepentingan rakyat demi menjatuhkan sebuah kebijakan.
“Saya menghormati setiap bentuk penyampaian aspirasi dalam negara yang demokratis. Namun, perlu kita renungkan bersama, siapakah sebenarnya rakyat yang dimaksud?” tanya Penasihat Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sukabumi Raya ini.
Hergun kemudian membeberkan fakta di lapangan mengenai siapa saja lapisan masyarakat yang sebetulnya menjadi pilar dan penerima manfaat langsung dari program MBG ini.
“Apakah suara para petani yang hasil panennya kini terserap dan memiliki pasar yang lebih pasti tidak termasuk bagian dari rakyat? Apakah para pedagang dan pelaku UMKM lokal yang merasakan peningkatan omzet serta perputaran ekonomi di daerah bukan bagian dari rakyat?” cecar Hergun.
Lebih lanjut, ia menambahkan kelompok rentan yang selama ini luput dari narasi para pengkritik. “Apakah anak-anak yang memperoleh asupan gizi lebih baik, ibu hamil yang mendapatkan perhatian nutrisi, dan ibu menyusui yang menerima manfaat program ini bukan bagian dari rakyat yang harus kita dengarkan?” imbuhnya.
Bukan Sekadar Bantuan, Tapi Rantai Ekonomi Baru
Bagi Hergun, MBG telah bertransformasi menjadi motor penggerak multi-sektor yang mengintegrasikan kesehatan, pendidikan, dan ketahanan pangan nasional.
“Program ini tidak hanya berbicara tentang bantuan atau pemenuhan kebutuhan gizi semata. Program ini telah menciptakan rantai ekonomi yang melibatkan banyak lapisan masyarakat, membuka lapangan pekerjaan baru, menggerakkan usaha-usaha kecil, serta memberikan harapan bagi keluarga-keluarga yang selama ini berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan mereka,” jelasnya panjang lebar.
Oleh karena itu, sebelum ada pihak yang mengatasnamakan rakyat untuk menolak program ini, Hergun meminta publik melihat secara jernih dan utuh realisasi di lapangan. Jangan sampai, suara bising dari sebagian kelompok menutupi kenyataan bahwa masih banyak masyarakat kecil yang menggantungkan harapan, penghasilan, dan masa depan mereka pada keberlangsungan program MBG.
Terbuka Terhadap Evaluasi demi Kesempurnaan
Meski membela keberlangsungan program, Hergun tidak menutup mata bahwa program skala besar seperti MBG memerlukan penyesuaian berkala.
“Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus terus disempurnakan agar manfaatnya semakin tepat sasaran, berkualitas, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Melalui berbagai langkah evaluasi dan penyesuaian secara menyeluruh,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Hergun menegaskan kembali indikator keberhasilan sebuah kebijakan negara. Kepentingan rakyat tidak boleh dimonopoli oleh kepentingan politik kelompok tertentu semata.
“Pada akhirnya, kepentingan rakyat seharusnya diukur dari manfaat yang dirasakan masyarakat luas, bukan hanya dari sudut pandang kelompok tertentu. Suara petani, UMKM, pekerja, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak Indonesia juga merupakan suara rakyat yang patut didengar dan diperjuangkan. Salam Indonesia Raya..!!” tandas Hergun.
Redaktur: Ujang Herlan
