Sidang Praperadilan Ditolak, PN Cibadak Nyatakan Proses Hukum Polres Sukabumi Sah

Selasa, 21 April 2026 - 16:01 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

JURNALSUKABUMI.COM – Pengadilan Negeri Cibadak menolak permohonan praperadilan yang diajukan oleh seorang perempuan berinisial T.R. terkait perkara dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang ditangani oleh Polres Sukabumi.

Putusan tersebut dibacakan dalam sidang praperadilan dengan register Nomor 2/Pid.Pra/2026/PN.Cbd pada Selasa (21/4/2026). Dalam amar putusannya, hakim menyatakan menolak seluruh permohonan pemohon dan menegaskan bahwa penetapan tersangka, proses penyidikan, penangkapan, hingga penahanan yang dilakukan oleh penyidik dinyatakan sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Biaya perkara dalam putusan tersebut juga ditetapkan nihil.

Kapolres Sukabumi AKBP Samian menyampaikan bahwa putusan praperadilan tersebut menjadi penegasan bahwa seluruh tahapan penanganan perkara telah dilakukan secara prosedural dan profesional.

“Putusan ini menegaskan bahwa seluruh proses penanganan perkara, mulai dari penetapan tersangka hingga penahanan, telah dilaksanakan sesuai hukum yang berlaku. Kami berkomitmen menjalankan penegakan hukum secara profesional, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa pihak kepolisian akan terus menjaga profesionalitas dalam menangani perkara, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan anak. Menurutnya, setiap langkah penyidikan dilakukan berdasarkan alat bukti yang sah dan metode penyelidikan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Perkara yang diajukan dalam praperadilan tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1), (2), dan (3) juncto Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, berdasarkan laporan polisi yang dibuat oleh pelapor berinisial A.S.

Dengan ditolaknya permohonan praperadilan ini, proses hukum terhadap perkara tersebut akan terus berlanjut sesuai dengan mekanisme peradilan pidana yang berlaku.

Redaktur: Ujang Herlan

Berita Terkait

BGN Hentikan Operasional 58 SPPG di Sukabumi, Ini Penyebabnya!
Kejati Jabar Tahan Sekretaris DPRD Indramayu Terkait Korupsi Tunjangan Senilai Rp18,7 Miliar
Babak Baru SPPG Nagrak Utara III, Kuasa Hukum Ungkap Dugaan Permintaan Rp1 Miliar dari YMQI
Viral Adu Jotos di Padepokan Ciracap, Dua Orang Kini Berstatus Tersangka
Siap Hadapi Gugatan, Kuasa Hukum SPPG Nagrak Utara III Bantah Pengalihan Yayasan Sepihak
Dugaan Pengalihan Yayasan Picu Sengketa Dapur MBG Nagrak Utara III, Mutiara Qolbu Tempuh Jalur Hukum
Pengukuran Lahan Eks HGU PT AJA Difasilitasi Polisi, Tokoh Palabuhanratu Lengkapi Bukti Siapkan Gugatan PTUN
Sengketa Lahan Eks HGU PT AJA, Tokoh Palabuhanratu Penuhi Undangan Klarifikasi Polisi

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Jumat, 30 Oktober 2026 - 13:49 WIB

BGN Hentikan Operasional 58 SPPG di Sukabumi, Ini Penyebabnya!

Rabu, 28 Oktober 2026 - 20:11 WIB

Kejati Jabar Tahan Sekretaris DPRD Indramayu Terkait Korupsi Tunjangan Senilai Rp18,7 Miliar

Rabu, 28 Oktober 2026 - 10:55 WIB

Babak Baru SPPG Nagrak Utara III, Kuasa Hukum Ungkap Dugaan Permintaan Rp1 Miliar dari YMQI

Selasa, 27 Oktober 2026 - 22:13 WIB

Viral Adu Jotos di Padepokan Ciracap, Dua Orang Kini Berstatus Tersangka

Senin, 26 Oktober 2026 - 14:05 WIB

Siap Hadapi Gugatan, Kuasa Hukum SPPG Nagrak Utara III Bantah Pengalihan Yayasan Sepihak

Berita Terbaru