Indikasi Oknum Anggota DPRD ‘Bermain’ Pengadaan Alkes Minta Diusut

Kamis, 22 April 2021 - 12:54 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JURNALSUKABUMI.COM – Indikasi adanya oknum anggota DPRD Kabupaten Sukabumi ‘bermain’ proyek pengadaan beberapa alat kesehatan (Alkes) di sebuah rumah sakit di Kabupaten Sukabumi menuai sorotan sejumlah kalangan.

Mereka mendesak agar aparat penegak hukum (APH) segera turun tangan mengusut tuntas dugaan kasus tersebut.

Diberitakan, oknum Legislator Jajaway itu modusnya yakni diindikasikan mengatur jenis-jenis alkes dan mengintervensi pihak rumah sakit plat merah untuk membeli produk alkes di perusahaan yang sudah dia tunjuk. Baik alkes yang sesuai E-katalog maupun pembelian secara langsung. Anggaran pengadaan alkes itu bersumber dari Dana Insentif Daerah (DID) 2020.

Ketua Forum Aktivis Demokrasi (Fordem), Roy Tahsin mengatakan, mengenai indikasi adanya campur tangan oknum wakil rakyat itu tidak bisa dianggap sebelah mata.

“APH harus turun tangan mengusut kebenarannya. Siapa oknumnya? Terlebih mengungkap di sisi administrasinya, siapa tahu merugikan keuangan negara,” tegasnya kepada jurnalsukabumi.com, Kamis (22/04/2021).

Karena pada dasarnya, kata Roy terlepas indikasi modus apapun jika ada oknum wakil rakyat sudah ikut campur mengatur jenis-jenis pengadaan atau proyek itu sebuah langkah yang tidak wajar.

“Anggota wakil rakyat hidupnya sudah makmur. Jadi, kalau masih cari obyekan, saya kira perlu diberi sanksi yang tegas oleh partai,” terangnya.

Roy menekankan, seharusnya amanah yang sudah diberikan terhadap wakil rakyat bisa dijalankan sebaik mungkin. Karena tentunya wakil rakyat dituntut harus ada keberpihakan kepada rakyat.

“Kita berharap gedung DPRD itu jadi penampung keluh kesah masyarakat. Bukan jadi sarang mafia yang asyik ikut cawe-cawe urusan proyek,” cetusnya.

Hal senada diungkapkan Direktur Lembaga Analisa dan Transparansi Anggaran Sukabumi (Latas), Feri Permana. Pengurus KAHMI Cabang Sukabumi ini meminta APH segera mengambil sikap.

“Kalau benar, sangat menyayangkan adanya wakil rakyat yang turut secara teknis mengatur pengadaan atau proyek. Sebab hal itu menciderai kepercayaan masyarakat agar anggota dewan itu menjalankan fungsi pengawasan,” tandasnya.

Redaktur: Ujang Herlan

Berita Terkait

17 Tahun Irigasi Mati, Dinas PU Dinilai Gagal Menyelamatkan Pertanian di Cikadu Sukabumi 
Tebak Skor Piala Dunia 2026 Bersama Hergun, 48 Pemenang Terima Hadiah
Memasuki Musim Kemarau, Petani Sukabumi Harapkan Bantuan Pompa Air untuk Menyelamatkan Panen
17 Tahun Irigasi Terbengkalai, Sawah Hilang, Warga Cikadu Gali Sumur di Bekas Saluran Air Demi Bertahan Hidup
Resmi Dilantik, Kang Sule Kembali Pimpin SMSI Sukabumi Raya 2025–2028
Parah! Antrean Truk di SPBU Cibadak Kuasai Bahu Jalan, Pengendara Premium Terjebak
Dihantam Botol dan Batu Gegara Uang, Misteri Kerangka di Hutan Jati Sagaranten Akhirnya Terpecahkan
Ratusan Buruh ‘Kepung’ Kantor BPJS Ketenagakerjaan Sukabumi Keluhkan Pencaloan Pencairan

Berita Terkait

Senin, 20 Juli 2026 - 21:23 WIB

17 Tahun Irigasi Mati, Dinas PU Dinilai Gagal Menyelamatkan Pertanian di Cikadu Sukabumi 

Senin, 20 Juli 2026 - 18:39 WIB

Tebak Skor Piala Dunia 2026 Bersama Hergun, 48 Pemenang Terima Hadiah

Senin, 20 Juli 2026 - 15:54 WIB

Memasuki Musim Kemarau, Petani Sukabumi Harapkan Bantuan Pompa Air untuk Menyelamatkan Panen

Minggu, 19 Juli 2026 - 16:08 WIB

17 Tahun Irigasi Terbengkalai, Sawah Hilang, Warga Cikadu Gali Sumur di Bekas Saluran Air Demi Bertahan Hidup

Sabtu, 18 Juli 2026 - 12:46 WIB

Resmi Dilantik, Kang Sule Kembali Pimpin SMSI Sukabumi Raya 2025–2028

Berita Terbaru