DPRD, DPMPD dan Apdesi Bedah Bantuan Sosial Covid-19 di Sukabumi

Kamis, 30 April 2020 - 18:04 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JURNALSUKABUMI.COM – Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi menggelar dengar pendapat bersama Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Kabupaten Sukabumi. Dalam kegiatan tersebut membahas berbagai permasalahan mulai dari Bansos Covid-19, teknik penyaluran hingga upaya atau peran desa dalam menyalurkan bantuan kesiapan data.

“Kami membahas soal kesiapan bantuan sosial yang harus jelas kapan diberikan. Jangan sampai ada riakan penolakan dan menerima bantuan yang terjadi,” ungkap Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi Paozi Nurzaman.

Menurut Paozi, sejumlah penarikan informasi dan pendapat ini harus bisa menyelesaikan riakan soal bantuan desa di Sukabumi.

“Kami tegaskan, jangan membuat video menolak dan menerima bantuan, hal itu membuat gaduh kepada warga,” jelasnya.

Ditambahkan Anggota DPRD Usep Wawan menjelaskan, kaitan bantuan sosial sendiri warga sedang membutuhkan saat ini. Namun dari benang merah yang menjadi polemik saat ini adalah soal data.

“Kami mengingatkan kepada DPMPD dan kades untuk selalu memperbaiki data warganya. Atau basis data yang harus kita pegang dan jaga, sehingga tidak kalangkabut seperti ini,” katanya.

Semetara itu, Kepala DPMPD Kabupaten Sukabumi Thendy Hendrayana menjelaskan, untuk bantuan sosial covid-19 sendiri ada sembilan pintu, diantaranya pintu melalui Dana Desa (DD) yang rencana pertengahan bulan Mei akan diberikan.

“Bantuan Lansung Tunai (BLT) dari DD rencana pertengahan Mei, yang diberikan ke warga bisa langsung tunai atau jenis uang. Namun bisa disesuaikan dengan kemudahan dan kebutuhan desa itu sendiri,” jelasnya.

Sementara itu perwakilan Apdesi Ojang mengatakan, pihaknya sudah sepakat bahwa bantuan sosial yang akan dikucurkan ke warga menerimanya. Namun dalam hal penolakan tersebut adalah data atau kaitan data penerima yang tak akurat.

“Kami memastikan bahwa bantuan yang diberikan kepada warga kami menerima. Baik bantuan dari manapun untuk warga. Yang kami soalkan adalah data atau validitas data yang sedang kami perbaiki,” pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut hadir Anggota DPRD Lainnya Yudi Suryadikrama, Usep Wawan dan Anwar Sadad, hadir Kepala DPMPD Thendy Hendrayana, perwakilan Apdesi Ojang, dan yang lainnya.

Reporter: Ifan
Redaktur: FK Robbi

Berita Terkait

Kabar Baik! Jembatan Baru Pamuruyan Cibadak Kini Mulai Difungsikan
Bikin Merinding! Kisah Keberanian Pejuang Adang Pasukan Sekutu di Bojongkokosan Parungkuda
DPR Siap Bahas Revisi UU Pemilu, Hergun Tegaskan Pentingnya Partisipasi Publik
Heboh! Disnakertrans Temukan TKA Diduga Ilegal di PT KKB Cicurug
Maling Domba di Cikakak Keok karena Ban Pecah, Empat Ekor Ternak Ditemukan di Dalam Mobil
Sukabumi Menggugat! Massa Desak Ayep Zaki Mundur dari Kursi Wali Kota
Diberi Tenggat 30 Hari, Massa Aksi 2.6.26 Layangkan Gugatan untuk Ayep Zaki
Puncak Arus Balik Iduladha, Kemacetan di Cibadak Mengular hingga Jalur Alternatif Nagrak

Berita Terkait

Kamis, 4 Juni 2026 - 18:35 WIB

Kabar Baik! Jembatan Baru Pamuruyan Cibadak Kini Mulai Difungsikan

Kamis, 4 Juni 2026 - 13:59 WIB

Bikin Merinding! Kisah Keberanian Pejuang Adang Pasukan Sekutu di Bojongkokosan Parungkuda

Rabu, 3 Juni 2026 - 20:44 WIB

DPR Siap Bahas Revisi UU Pemilu, Hergun Tegaskan Pentingnya Partisipasi Publik

Rabu, 3 Juni 2026 - 17:23 WIB

Heboh! Disnakertrans Temukan TKA Diduga Ilegal di PT KKB Cicurug

Rabu, 3 Juni 2026 - 16:38 WIB

Maling Domba di Cikakak Keok karena Ban Pecah, Empat Ekor Ternak Ditemukan di Dalam Mobil

Berita Terbaru