JURNALSUKABUMI.COM – Persoalan aktivitas pertambangan di lahan HGU Cipelang Kertajaya, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, tidak hanya berkaitan dengan perizinan. Aspek pengelolaan lingkungan juga menjadi perhatian dalam inspeksi yang dilakukan tim gabungan pada Senin (28/9/2026).
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sukabumi menjadi bagian dari tim yang turun bersama Komisi II DPRD, Satpol PP, DPMPTSP, dan Forkopimcam Simpenan untuk melihat langsung aktivitas PT Darma Prakasa Raya.
Salah satu fasilitas yang turut menjadi perhatian dalam pengecekan adalah tailing dam atau kolam/ bendungan pengendapan material lumpur dari proses kegiatan pertambangan.
Humas PT Darma Prakasa Raya, Ledy, menjelaskan bahwa fasilitas tersebut terdiri dari tiga bendungan yang difungsikan untuk proses pengendapan lumpur.
“Tailing dam itu tiga bendungan untuk pengendapan berupa lumpur di tailing dam tersebut, jadi yang mengaliri air ke sana itu jernih,” jelas Ledy.
Menurut Ledy, keberadaan fasilitas tersebut menjadi bagian yang tetap harus dikerjakan perusahaan. Namun, setelah adanya permintaan penghentian sementara dari DPRD, pihak perusahaan menyatakan akan membicarakan persoalan tersebut bersama DLH.
“Harus itu dilaksanakan. Tapi itu lain lagi acaranya. Beliau juga memberikan kelonggaran dan kebijakan, tapi kita berbicara dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk pengkajian hal ini,” tambahnya.
Selain tailing dam, aktivitas pemerataan tanah di kawasan tersebut juga menjadi bagian dari pembahasan. Perusahaan menyebut kegiatan itu dilakukan untuk mengantisipasi potensi banjir, terutama ketika memasuki periode curah hujan.
“Akan tetapi dengan adanya penghentian sementara, saya keberatan untuk mengajukan karena ini kan salah satu pemerataan tanah ini harus ada antisipasi terhadap banjir-banjir, gitu kan. Apalagi menghadapi curah hujan,” katanya.
Sementara itu, dari sisi pemerintah daerah, keberadaan DLH dalam sidak menjadi bagian dari pengecekan lintas sektor terhadap aktivitas yang berlangsung di lokasi.
Sebelumnya, Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi meminta aktivitas perusahaan dihentikan sementara hingga persoalan perizinan dinyatakan lengkap. DPRD juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap kegiatan pertambangan agar tidak menimbulkan persoalan terhadap lingkungan.
Di tengah adanya perbedaan pandangan mengenai kelengkapan izin, pembahasan bersama DLH menjadi penting untuk melihat kesesuaian kegiatan di lapangan dengan ketentuan pengelolaan lingkungan yang berlaku.
Dengan demikian, persoalan tambang di Cipelang Kertajaya tidak hanya berhenti pada pertanyaan soal boleh atau tidaknya aktivitas berjalan. Pengelolaan material hasil kegiatan, sistem pengendapan, pengendalian potensi banjir, serta kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan menjadi bagian yang ikut diperiksa.
Reporter: Ilham Nugraha | Redaktur: Ujang Herlan
Komentar