JURNALSUKABUMI.COM – Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Hamzah Gurnita, melontarkan kritik tajam terhadap buruknya pelayanan di RSUD Palabuhanratu, menyusul keluhan bertubi-tubi dari masyarakat.
Hal ini ia sampaikan usai melakukan reses ke-II Tahun 2025 di Desa Cihaur dan Desa Kerta Jaya, Kecamatan Simpenan.
Dalam kegiatan reses yang digelar untuk menyerap aspirasi masyarakat, isu pelayanan kesehatan mendominasi aduan warga. Hamzah menyebut bahwa RSUD Palabuhanratu kini telah menjadi semacam momok yang membuat warga cemas setiap kali harus dirujuk ke rumah sakit milik pemerintah daerah itu.
“Keluhan terhadap RSUD Palabuhanratu terus berulang setiap saya turun ke lapangan. Ini sudah jadi PR besar yang tidak bisa dibiarkan,” tegas Hamzah, Jumat (9/5/2025).
Salah satu persoalan paling mencolok yang diungkap warga adalah minimnya ketersediaan obat-obatan, yang membuat pasien kerap dipaksa membeli obat dari apotek luar rumah sakit. Hamzah tak tinggal diam dan mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk segera melakukan audit investigasi menyeluruh terhadap manajemen RSUD Palabuhanratu.
“Pasien yang sedang dirawat tidak seharusnya disuruh keluar untuk beli obat. Ini bukan hanya soal pelayanan, tapi bisa jadi ada persoalan serius dalam pengelolaan anggaran dan suplai obat. APH harus turun tangan,” ujarnya.
Ia juga mencium dugaan permainan harga dalam rantai distribusi obat.
“Kalau harga obat dari suplier cuma Rp10 ribu tapi dijual ke pasien Rp20 ribu, ini patut dicurigai. Jangan sampai penderitaan rakyat dijadikan ladang bisnis oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” katanya lantang.
Selain isu kesehatan, Hamzah juga menerima berbagai aspirasi terkait minimnya infrastruktur, khususnya akses jalan di Desa Cihaur dan Kerta Jaya. Ia berjanji akan segera menindaklanjuti dan mendorong alokasi anggaran pembangunan.
“Insya Allah tahun ini ada pembangunan jalan di beberapa titik. Akses jalan yang baik akan mendorong geliat ekonomi warga,” ucapnya.
Tidak hanya itu, masalah pencemaran lingkungan akibat aktivitas tambang juga menjadi perhatian. Beberapa warga melaporkan dampak negatif dari aktivitas tersebut terhadap lingkungan sekitar.
“DLH harus segera turun dan melakukan kajian ulang. Kita tidak bisa tutup mata melihat kerusakan lingkungan yang terus berlangsung,” ujarnya.
Namun, dari semua persoalan, satu hal yang membuat Hamzah paling prihatin adalah masih banyaknya anak-anak yang putus sekolah karena ketiadaan SMA di wilayah tersebut.
“Ini menyedihkan. Anak-anak kita kehilangan masa depan karena tidak ada SMA dan tidak mampu membayar ongkos ke sekolah jauh. Ini harus jadi perhatian bersama, pendidikan adalah fondasi peradaban,” tutup Hamzah.
Reporter: Ilham Nugraha | Redaktur: Ujang Herlan
