JURNALSUKABUMI.COM – Kewajiban pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Sukabumi tidak hanya berkaitan dengan legalitas bangunan. Dari sekitar 400 SPPG, pemerintah daerah berpotensi mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga sekitar Rp2 miliar.
Potensi tersebut dihitung dari retribusi PBG yang dikenakan kepada masing-masing bangunan SPPG. Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi, Andri Hidayana, menyebut besaran retribusi diperkirakan sekitar Rp5 juta per SPPG untuk bangunan dengan luas kurang lebih 400 meter persegi.
“Udah jelas. Walaupun hari ini bicara SPPG ini kan tidak konteks komersil, ada lebih ke sosial, tarif daripada retribusinya pun pasti berbeda dengan tarif komersil,” kata Andri.
Menurutnya, apabila bangunan dengan ukuran tersebut merupakan bangunan komersial, retribusinya bisa berada di atas Rp10 juta. Namun karena SPPG memiliki konsep sosial, besaran retribusinya diperkirakan lebih rendah.
“Kalau bicara komersil itu bisa di atas 10 juta. Tapi karena ini konsepnya lebih ke sosial, kemarin sudah dihitung kurang lebih di angka 5 jutaan,” ujarnya.
Andri menegaskan retribusi tersebut bukan pungutan tahunan. PBG pada dasarnya diterbitkan untuk bangunan dan berlaku sepanjang tidak terjadi perubahan fungsi bangunan.
“Nggak. Kalau bicara ini kan PBG ini satu kali seumur hidup. Kecuali bangunan tersebut berubah fungsi lagi ke depan,” jelasnya.
Dengan perkiraan sekitar Rp5 juta untuk setiap SPPG dan jumlah SPPG yang mencapai lebih dari 400, potensi penerimaan daerah dari sektor tersebut diperkirakan bisa mendekati Rp2 miliar.
“Jadi, hanya di angka kurang lebih 5 jutaan dikali jumlah SPPG yang ada di kabupaten, ya bisa menghasilkan target PAD di Kabupaten Sukabumi jangka 2 miliar kurang lebih,” kata Andri.
Reporter: Ilham Nugraha | Redaktur: Ujang Herlan
Komentar