Dinkes ungkap Alasan Kabupaten Sukabumi Masih Berstatus PPKM Level 3

Selasa, 16 November 2021 - 22:36 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

JURNALSUKABUMI.COM – Pejabat dinas kesehatan mengungkap alasan mengapa Kabupaten Sukabumi masih berstatus PPKM level. Salah satu penyebabnya adalah masalah pendataan peserta vaksinasi covid-19.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi melalui Koordinator Bidang data Penanganan Kesehatan Covid-19, Andi Rahman tidak memungkiri bahwa penetapan status PPKM ini sedikit mengecewakan. Ia mengakatan, seharusnya Kabupaten Sukabumi bisa ditetapkan di level 1.

“Dari beberapa variabel penentu status PPKM, seharusnya Kabupaten Sukabumi di level 1. Bukan level 2 atau 3,” kata Andi kepada jurnalsukabumi, Selasa (16/11/2021).

Andi menjelaskan beberapa indikator penentu status PPKM. Empat diantaranya terkait pemaparan kasus aktif baru, kasus kesembuhan, kasus kematian, dan kapasitas respon untuk penanganan.

“Seharusnya zona hijau, aman. Bahkan hari ini tidak ada yang dirawat karena covid-19. Hanya ada lima orang yang isoman, itu pun dua diantaranya enggak di Kabupaten Sukabumi. Cuman secara pendataan masuk ke Kabupaten Sukabumi,” tuturnya.

Yang jadi masalah, lanjut Andi, adalah dalam hal pendataan vaksinasi. Pencapaian jumlah peserta vaksinasi Kabupaten Sukabumi, di angka 55 persen, belum memenuhi syarat untuk keluar dari level 3.

“Di dashboard aplikasi Komite Penanganan Covid-19 Nasional (KCPN), pencapaian kita di angka 56,93, artinya kurang dari tiga persen untuk di posisi level 2. Tapi di data manual Kabupaten Sukabumi sudah hampir 55 persen,” jelasnya.

Namun, data pencapaian tersebut nampaknya bukan jumlah sebenarnya. Hal tersebut karena banyak warga asal Kabupaten Sukabumi yang ikut vaksinasi dengan institusi-instusi lain.

Ini mengakibatkan pendataan vaksinasi tidak masuk ke Kabupaten Sukabumi. Apalagi pendataan vaksinasi tidak dilihat berdasarkan NIK, tapi dari fasilitas kesehatan (Faskes) atau lokasi dan institusi penggerak program pemberian vaksinasi.

“Kami pernah menemukan kasus gini. Data di dashboar tercantum peserta vaksinasi hanya 3.500 padahal setiap hari saja saat itu tidak kurang dari 9.000 vaksinasi. Setelah ditelusuri, ternyata giat vaksinasi yang dilakukan TNI dan Polresta datanya masuk ke Kota Sukabumi,” kata Andi.

“Yang sudah ditemukan saat itu sebanyak 53 ribu yang TNI Polri pada tanggal (20/10/2021) dan Polresta 35 ribu. Belum lagi warga Kabupaten Sukabumi yang berdekatan dengan gedung juang 45,” ucapnya.

Reporter: Azis Ramdhani | Redaktur: Mohammad Noor

Berita Terkait

Bupati Asep Japar Titip Pesan untuk Pemuda Sukabumi: Jaga Persatuan, Bangun Daerah
Perkuat Pengawasan dan Pendampingan Hukum Humanis di Sukabumi, Jaksa Jaga Dapur MBG Dilaunching
Tantan Sulton Tekankan Profesionalisme Wartawan, PWI Sukabumi Diminta Perkuat Kompetensi!
Lepas Atlet Ikuti Pekan Olahraga Provinsi, Bupati: Optimalkan dalam Setiap Pertandingan!
PA GMNI Sukabumi Raya Tegaskan Peran Kritis, Kebijakan Pemerintah Harus Berorientasi pada Rakyat
Dua Pekan MBG di Nagrak Mandek, Korwil BGN Belum Beri Penjelasan!
Peringati Hari Santri Nasional 2026, Hergun Tegaskan Peran Strategis Santri Kawal Pembangunan Bangsa
DLH Sukabumi Tetap Angkut Sampah, 8 Truk Rusak Berat dari Total 54 Armada

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Rabu, 28 Oktober 2026 - 14:01 WIB

Bupati Asep Japar Titip Pesan untuk Pemuda Sukabumi: Jaga Persatuan, Bangun Daerah

Selasa, 27 Oktober 2026 - 18:17 WIB

Perkuat Pengawasan dan Pendampingan Hukum Humanis di Sukabumi, Jaksa Jaga Dapur MBG Dilaunching

Selasa, 27 Oktober 2026 - 13:51 WIB

Tantan Sulton Tekankan Profesionalisme Wartawan, PWI Sukabumi Diminta Perkuat Kompetensi!

Senin, 26 Oktober 2026 - 16:51 WIB

Lepas Atlet Ikuti Pekan Olahraga Provinsi, Bupati: Optimalkan dalam Setiap Pertandingan!

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 19:19 WIB

PA GMNI Sukabumi Raya Tegaskan Peran Kritis, Kebijakan Pemerintah Harus Berorientasi pada Rakyat

Berita Terbaru