JURNALSUKABUMI.COM – Kepala Desa Babakanpari, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Iwan Gunawan membantah adanya keluhan dari masyarakatnya terhadap truk-truk besar alias truk-truk sumbu tiga atau lebih yang melintasi jalan desa. Menurutnya, masyarakat desa malah banyak yang terbantu ekonominya dengan keberadaan industri-industri di Cidahu ini.
Dia mengatakan yang menyampaikan keluhan kepada Dinas Perhubungan itu adalah sebuah LSM atau ormas tertentu dan bukan masyarakat Desa Babakanpari. “Kan ada satu ormas namanya Sabara yang meminta kepada perusahaan-perusahaan untuk membatasi angkutan. Mereka pertama mengirim surat kepada perusahaan, terus ke Dishub,” ujarnya usai menghadiri pertemuan untuk membahas masalah ini di Aula Dishub Kabupaten Sukabumi baru-baru ini.
Dia menuturkan perusahaan-perusahaan di Cidahu sudah mendapatkan izin berikut angkutan-angkutannya dari Pemerintah Kabupaten Cidahu. “Herannya, kenapa baru sekarang dipermasalahkan? Apalagi yang mempermasalahkan juga bukan dari masyarakat sini tapi ormas yang bukan berasal dari masyarakat Cidahu. Yang berarti itu bukan mewakili masyarakat Cidahu,” ucapnya.
Menurutnya, masyarakat desa malah sangat khawatir jika perusahaan-perusahaan itu diganggu dan bangkrut karena merasa terbantu perekonomiannya. “Jadi, sama sekali tidak ada keluhan masyarakat di sini, semua malah terlihat kondusif. Saya kan kepala desanya dan tahu masyarakat saya itu siapa saja. Yang jelas, ormas bukan orang Cidahu dan saya tidak kenal mereka,” katanya.
Karenanya, dia mengatakan sangat menyesalkan adanya isu-isu tersebut. Karenanya, dia meminta agar Kadishub Kabupaten Sukabumi jangan terlalu ketakutan. “Kecuali kalau masyarakat saya satu Babakanpari dengan Desa Mekarsari yang dilalui itu protes, nah itu boleh lah dipercaya. Kan perusahaan-perusahaan yang ada di sini bukan perusahaan baru. Seperti AQUA sudah dari tahun 1994, Kratingdaeng 1997, dan GS dari tahun 2000. Selama ini nggak ada komplain kan dari masyarakat, Kenapa baru sekarang ada komplain?” tukasnya.
Kades Iwan juga menyampaikan bahwa perusahaan-perusahaan yang ada di Cidahu ini sudah melakukan apa yang disarankan oleh Dinas PU untuk memperbaiki jalan-jalan yang rusak. “Itu kan jalan sekitar 1,7 kilometer sudah ditanggung oleh perusahaan dan diperbaiki. Malah itu mengurangi anggaran Pemda kan. Coba bayangkan kalau Pemda yang memperbaiki jalannya, satu kilometer saja sudah keluar biaya miliaran rupiah. Tapi ini kan ditanggung perusahaan setiap tahun,” tandasnya.
Makanya, dia mempertanyakan masyarakat mana yang telah menyampaikan keluhan ke Dishub mengenai truk-truk yang melintasi jalan desa. “Masyarakat mana? Tunjukkan kepada saya,” ucapnya.
Yang ada, menurutnya, malahan perusahaan-perusahaan di Cidahu itu sangat membantu menyerap ribuan tenaga kerja. “Sekarang peredaran uang yang ada di Cidahu itu setiap bulan angkanya milyaran rupiah dalam menghidupi masyarakat sekitar mulai dari pedagang, dan yang punya kontrakan. Jadi, karena ada perusahaan di Cidahu ini sangat mendongkrak perekonomian masyarakat. Ini kan sesuai visi-misi Pak Presiden, Bupati, Gubernur. Kepala Desa ini salah satunya yang ingin agar desanya maju,” ungkapnya.
Sebelumnya diberitakan, sebuah LSM Sebara 83 Indonesia melakukan audiensi kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi. Mereka menyoroti maraknya armada perusahaan yang mengangkut muatan berlebih di ruas jalan Cicurug–Cidahu. Hal ini dinilai merusak jalan, membahayakan pengguna, dan mengganggu kelancaran lalu lintas.
Lembaga tersebut meminta tindakan tegas, peningkatan pengawasan, dan transparansi dari pihak Dishub. Jika diabaikan, mereka memperingatkan potensi keresahan publik yang lebih besar.
Redaktur: Ujang Herlan
