JURNALSUKABUMI.COM – Gubernur terpilih Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM), memberikan perhatian besar terhadap pemerataan pendidikan di Jawa Barat.
Salah satu kebijakan terbarunya adalah meminta seluruh sekolah, baik SD, SMP, maupun SMA/SMK sederajat, untuk segera menyerahkan ijazah yang masih berada di sekolah secara gratis.
Kebijakan ini dituangkan dalam surat edaran Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan nomor 3597/PK.03.04.04/SEKRE tanggal 23 Januari 2025.
Surat tersebut menginstruksikan seluruh ijazah, khususnya tahun pelajaran 2023/2024 atau sebelumnya, harus diserahkan paling lambat 3 Februari 2025. Jika tidak, maka ijazah harus diserahkan ke Cabang Dinas Pendidikan Wilayah masing-masing.
Kepala SMK Jamiyyatul Aulad, Andriyana, menyambut baik kebijakan ini, meskipun ia mengingatkan dampaknya terhadap sekolah swasta.
“Semoga kebijakan ini menjadi secercah harapan bagi sekolah swasta, namun harus dibarengi dengan solusi yang bijak agar keberlangsungan sekolah swasta tetap terjaga,” ujarnya, Selasa (28/1/2025).
Andriyana menyoroti tantangan besar yang dihadapi sekolah swasta, terutama dalam hal pendanaan. Menurutnya, dana bantuan pemerintah seperti BOSP dan BPMU masih belum mencukupi untuk menutupi seluruh kebutuhan operasional, berbeda dengan sekolah negeri yang sebagian besar pendidiknya adalah ASN atau PPPK yang gajinya dibayar pemerintah.
Ia juga mengingatkan bahwa sekolah swasta memiliki peran penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Di Kabupaten Sukabumi, misalnya, dari lebih dari 150 sekolah, hanya 11 yang merupakan sekolah negeri.
“Jika sekolah swasta mati, apakah sekolah negeri mampu menampung seluruh masyarakat yang ingin bersekolah?” tanyanya.
Lebih lanjut, Andriyana mengajak para pejabat dan pemegang kebijakan untuk turun langsung ke sekolah swasta di pelosok-pelosok. Ia meminta agar mereka melihat langsung bagaimana perjuangan guru-guru yang terkadang harus menunggu tiga bulan untuk mendapatkan gaji, serta kondisi sarana dan prasarana sekolah.
“Semoga kebijakan ini benar-benar mampu membawa perubahan besar bagi pendidikan di Jawa Barat. Harapannya, ke depan pemerintah dapat menganggarkan dana yang cukup sehingga semua sekolah, baik swasta maupun negeri, bisa gratis. Dengan begitu, wajib belajar 12 tahun dapat terwujud dengan baik, masyarakat bahagia, guru sejahtera, dan Jawa Barat semakin istimewa,” tandasnya.
Reporter: Ilham Nugraha | Redaktur: Ujang Herlan
