JURNALSUKABUMI.COM – Anggota Komisi XI DPR-RI, Heri Gunawan menyampaikan penghargaan dan apresiasi sekaligus bangga kepada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI) yang menginisiasi kegiatan seminar dengan tema “Perencanaan Pembangunan Ekonomi”, Kamis (24/03/2022).
Politisi Gerindra ini menilai kegiatan dapat meningkatkan upaya dalam membuat perencanaan pembangunan ekonomi khususnya di daerah secara lebih baik, terstruktur, sistematis, kolaboratif, dan terarah, untuk memajukan daerah serta menyejahterakan rakyat.
Hergun sapaan karib Heri Gunawan ini menjelaskan, pandemi Covid-19 membawa dampak yang luar biasa, tidak hanya di sektor kesehatan publik, tetapi juga pada Perekonomian global.
Berbagai pembatasan aktivitas ekonomi, komersial, dan sosial yang diberlakukan untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran virus Covid-19 memberikan tekanan pada sisi ekonomi, keuangan dan sosial dan berimbas pada kontraksi ekonomi di banyak negara-negara dunia termasuk Indonesia.
Secara garis besar momentum pemulihan ekonomi Indonesia semakin menguat di tahun 2021. Ekonomi Indonesia 2021 tumbuh sebesar 3,69%. Dari sisi laju pemulihan, PDB Indonesia tahun 2021 berhasil melampaui level periode pra-pandemi. Hal ini patut dicatat mengingat masih banyak perekonomian yang belum mampubkembali ke kapasitas sebelum pandemi, seperti Filipina, Mexico, Jerman, Perancis, dan Italia.
“Dengan pertumbuhan ekonomi ini juga, tingkat PDB per kapita Indonesia berhasil naik dari Rp. 56,9 juta di tahun 2020 ke Rp 62,2 juta di tahun 2021 (naik 8,6%), atau 4.349,5 dolar AS. Dengan pencapaian ini dan klasifikasi Bank Dunia terakhir (2020), Indonesia diperkirakan kembali masuk ke kelompok Upper-Middle Income Countries pada tahun 2021,” jelas Hergun.
Lanjut Hergun yang menjadi Keynote Speech pada kegiatan seminar ini menjelaskan, tahun 2022 menjadi masa yang penting dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional dari dampak Pandemi Covid-19. Pemerintah optimis bahwa kinerja perekonomian akan semakin kuat dan diproyeksikan tumbuh sebesar 5,2% di tahun 2022. Kinerja tersebut akan ditopang oleh penguatan investasi dan ekspor serta kelanjutan pemulihan konsumsi masyarakat. Hal ini tentunya harus didukung oleh upaya pengendalian pandemi yang menyeluruh, termasuk dengan akselerasi vaksinasi secara masif.
“Pemulihan Ekonomi yang terus menguat juga harus menjadi momentum untuk melanjutkan dan memantapkan berbagai reformasi kebijakan guna mempersiapkan pondasi yang kokoh dalam rangka melaksanakan transformasi ekonomi menuju negara maju. Reformasi struktural harus dijalankan untuk meningkatkan level pertumbuhan ekonomi, guna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi kembali ke jalur alamiah di masa sebelum pandemi sekaligus menyongsong pencapaian visi Indonesia Maju 2045,” paparnya.
Selain reformasi di sektor riil, upaya reformasi struktural juga harus didukung dengan reformasi fiskal (APBN). Reformasi sisi fiskal dilakukan dengan mengedepankan pada pola spending better yang fokus pada belanja prioritas untuk pelayanan publik yang efisien, reformasi sisi pendapatan yang memanfaatkan momentum pemulihan ekonomi untuk menjalankan intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan, serta strategi pembiayaan yang makin hati-hati (prudent), efisien, dan sustainable.
“Pada 2022, Indonesia memegang posisi sebagai Presidensi G20 dan akan menggelar +/- 150 pertemuan dan side events selama 12 bulan dengan mengusung tema besar “Recover Together, Recover Stronger”
(Bersama-sama pulih, dan menjadi lebih kuat). Tema bahwa Indonesia melanjutkan ini peranan memiliki arti mewujudkan pemulihan ekonomi dan kesehatan dunia yang inklusif, merefleksikan dalam memperkuat kepimpinan dan kontribusi Indonesia pada tingkat global. Dengan tema dan semangat ini, Indonesia ingin memastikan bahwa G20 relevan, tidak hanya bagi anggota G20 melainkan seluruh dunia. Khususnya negara berkembang. Sebagai komitmen utama kepemimpinan Indonesia di G20, Indonesia akan mendorong pertumbuhan yang inklusif, people-centered, serta ramah lingkungan dan berkelanjutan,” jelas Hergun.
Lanjut Legislatir Senayan ini, ada enam agenda prioritas dalam jalur keuangan, yaitu ekonomi dan kesehatan global, arsitektur finansial internasional, isu sektor finansial, keuangan berkelanjutan (sustainable finance), internasional, infrastruktur serta perpajakan.
Dalam kerangka sustainable finance, hasil dari G20 Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (FMCBG) yang diselenggarakan tanggal 17-18 Februari lalu, telah disepakati terkait rekomendasi peningkatan akses terhadap pasar keuangan sustainable finance secara global, opsi untuk mengurangi biaya sustainable finance instruments, misalnya dengan fasilitas de-risking oleh MDBs (Multilateral Development Bank’s), serta untuk mengembangkan pasar keuangan berkelanjutan di tingkat lokal, berikut program peningkatan kapasitas yang diperlukan.
G20 bersama dengan berbagai pemangku kepentingan juga akan menganalisa berbagai kebijakan yang dapat memberikan sinyal positif dalam mendorong partisipasi sektor swasta pada investasi yang berkelanjutan. G20 SFWG (Sustainable Finance Working Group) antara lain dengan mengelaborasi berbagai kebijakan mitigasi perubahan iklim yang memberi insentif terhadap pendanaan dan investasi yang mendorong transisi. Di samping kebutuhan pembiayaan transisi dari sektor publik, penciptaan ekosistem keuangan berkelanjutan membutuhkan partisipasi pelaku pasar di sektor keuangan.
Karena itu, DPR-RI menginisiasi rencana pengaturan pengembangan dan penguatan sektor keuangan dalam program legislasi nasional prioritas melalui RUU PPSK (Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan). Reformasi sektor keuangan di antaranya bertujuan untuk menciptakan ekosistem industri jasa keuangan yang berkelanjutan serta mendorong arus pembiayaan/dana investasi sektor keuangan (private capital) agar dapat sejalan (align) dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs/Sustainable Development Goals).
Pada akhirnya, pembangunan keuangan berkelanjutan tidak akan berhasil tanpa dipenuhinya persyaratan koordinasi yang solid dari seluruh pemangku kepentingan termasuk antar kementerian, lembaga dan daerah. Evaluasi tentang keselarasan regulasi, kebijakan, dan program kerja K/L dan daerah menjadi penting dalam agenda tujuan pembangunan berkelanjutan, dan pendanaan pencapaian tujuan dan target-target tersebut.
Kejadian ekonomi di suatu negara telah nyata berpengaruh terhadap negara lainnya. Seperti saat ini kita merasakan kelangkaan minyak goreng dan kedelai. Rakyat dimana-mana mengantri untuk membeli minyak goreng, sementara pengrajin tempe dan tahu mengancam mogok karena melonjaknya harga bahan baku kedelai. Kelangkaan kedua komoditas tersebut diakibatkan oleh melonjaknya permintaan global, sementara dari sisi penawaran belum mampu menyediakannya sesuai kriteria kebutuhan.
“Kondisi di atas menggambarkan bahwa perencanaan pembangunan ekonomi daerah tidak bisa dilepaskan dari kondisi perekonomian global dan nasional. Karena itu, kita perlu mengindentifikasi apa saja yang menjadi isu global, isu nasional, dan isu lokal,” sambung Hergun.
Pemulihan perekomian global pada 2022 diperkirakan masih terus menguat. Namun ada beberapa tantangan yang perlu diwaspada yaitu, antara lain : (1) normalisasi kebijakan di negara maju dan ketidakpastian pasar keuangan global, (2) rantai pasok, (3) inflasi sebagai akibat pemulihan di negara maju, (4) masih terkait dampak pandemi pada korporasi dan sistem keuangan, (5) meluasnya sistem pembayaran digital antar negara dan risiko aset kripto, serta (4) melebarnya kesenjangan untuk kemudian diperlukan inklusi ekonomi.
Sementara dalam perekonomian nasional beberapa tantangan yang perlu diwaspadai, yaitu antara lain : (1) merebaknya virus Corona varian Omicron, (2) kesenjangan inflasi atau kenaikan indeks harga konsumen dan produsen. Hal ini terlihat dari tingginya inflasi di tingkat produsen yang melampui 7 persen, sedangkan inflasi di tingkat konsumen masih tumbuh di bawah 2 persen, (3) berkurangnya tingkat net ekspor seiring dengan semakin meningkatnya impor akibat kebutuhan manufaktur yang tinggi, (4) persoalan krisis rantai pasok, dan (5) keberlanjutan fiskal dimana tahun 2022 merupakan tahun terakhir berlakunya relaksasi defisit APBN di atas 3 persen (Data per 23 Pebruari, terdapat dana sebesar Rp157 Triliun milik 34 pemerintah provinsi dan 514 pemerintah kabupaten/kota).
Adapun tantangan yang dihadapai Jawa Barat dan juga Sukabumi antara lain : (1) pemerataan pembangunan untuk mengurangi angka kemiskinan, pengangguran, dan masalah sosial (2) masalah kualitas sumber daya manusia, (3) perbaikan infrastruktur untuk mengatasi rantai nilai, (4) daya beli yang masih membutuhkan penguatan, dan (5) kerusakan dan pencemaran lingkungan sehingga mengakibatkan bencana alam, (6) pemantapan pemulihan ekonomi. Identifikasi isu ekonomi global, nasional dan lokal secara tepat, diharapkan memberi data yang komprehensif dalam membuat perencanaan pembangunan di daerah. Perencanaan harus responsif terhadap dinamika yang berkembang yang kemudian diwujudkan dalam programprogam pembangunan yang konkrit.
Redaktur: Ujang Herlan
