JURNALSUKABUMI.COM – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sukabumi mengalami penurunan dalam perubahan APBD 2026. Di tengah ruang fiskal yang ikut tertekan akibat perubahan Transfer ke Daerah (TKD), Bupati Sukabumi H. Asep Japar memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak boleh ikut dikurangi.
Penegasan itu disampaikan Asjap saat menjawab pandangan umum tujuh fraksi DPRD Kabupaten Sukabumi terhadap Raperda Perubahan APBD 2026 dalam rapat paripurna, Senin (7/9/2026).
Asjap mengatakan perubahan anggaran harus disusun dengan melihat kemampuan keuangan daerah sekaligus kebutuhan masyarakat. Meski terdapat penurunan PAD, pemerintah daerah tetap dituntut menjaga pelayanan publik.
“Memang ada kenaikan, ada penurunan. Tetap kita tidak berpatokan, tapi kita harus memprioritaskan kebutuhan masyarakat. Mudah-mudahan meskipun ada penurunan, kita tetap semangat untuk melayani masyarakat,” kata Asjap.
Menurutnya, tiga sektor akan menjadi perhatian utama dalam perubahan APBD 2026, yakni infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.
“Memang infrastruktur yang paling utama, karena Sukabumi infrastruktur yang paling diutamakan, termasuk pendidikan dan kesehatan. Itu tiga itu,” ujarnya.
Untuk menjaga penerimaan daerah, Pemkab Sukabumi menyiapkan sejumlah langkah, mulai dari pemutakhiran data, penguatan sistem pemungutan dan pengawasan, digitalisasi, optimalisasi aset daerah dan BUMD hingga pengembangan potensi ekonomi.
Langkah tersebut diarahkan untuk meningkatkan penerimaan tanpa menambah beban masyarakat maupun dunia usaha.
Di sisi lain, berkurangnya Transfer ke Daerah membuat pemerintah harus lebih selektif menentukan program yang bisa direalisasikan pada tahun berjalan. Artinya, tidak seluruh usulan pembangunan dapat langsung masuk dalam perubahan APBD.
Asjap menegaskan belanja daerah akan diarahkan pada kebutuhan pemerintahan, pelayanan publik dan program yang memiliki dampak nyata.
“Setiap perubahan alokasi anggaran harus memiliki dasar kebijakan yang jelas, dapat dipertanggungjawabkan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” jelasnya.
Pemkab Sukabumi juga tetap menyiapkan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk menghadapi bencana alam, kondisi darurat maupun kebutuhan mendesak masyarakat.
Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Budi Azhar Mutawali mengatakan jawaban Bupati dan Wakil Bupati telah merespons sejumlah catatan yang disampaikan fraksi-fraksi, termasuk mengenai perubahan PAD dan dana transfer.
Namun, pembahasan belum berhenti di paripurna. DPRD akan masuk ke pembahasan yang lebih teknis bersama organisasi perangkat daerah (OPD).
“Di perubahan ini ada penambahan anggaran, tapi yang jelas nanti yang lebih rincinya mulai besok akan mulai pembahasan antara komisi-komisi dengan mitra kerjanya, dengan OPD,” kata Budi.
DPRD, kata dia, meminta setiap tambahan anggaran yang tersedia diarahkan pada program yang benar-benar menjadi prioritas.
“Kalaupun ada anggaran surplus di perubahan ini bisa digunakan terhadap program-program prioritas yang memang bisa membawa program yang lebih baik, kemudian bermanfaat dan menyejahterakan masyarakat Kabupaten Sukabumi,” ujarnya.
Reporter: Ilham Nugraha | Redaktur: Ujang Herlan
