JURNALSUKABUMI.COM – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil Jawa Barat V Kota/Kabupaten Sukabumi, Lina Ruslinawati menggelar sosialiasi 4 Pilar Kebangsaan di GOR PGRI Caringin, Kecamatan Caringin, Kabupaten Sukabumi, Kamis (20/01/2022).
Dikatakan Lina, empat pilar kebangsaan merupakan empat hal utama tentang landasan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Terdiri dari landasan ideologi (Pancasila), konstitusi (UUD 1945), persatuan dan kesatuan (NKRI), serta semangat keberagaman. Sebagai modal sosial membangun kekuatan bangsa Indonesia (Bhinneka Tunggal Ika).
”Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat khususnya kaum milenial dalam menciptakan semangat nilai-niai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya.
Dalam sosialisasi itu Srikandi partai besutan Prabowo Subianto ini lebih berdiskusi dan mendengar aspirasi para peserta yang mayoritas kaum milenial yang masih duduk di bangku sekolah menengah atas (SMA) di Kabupaten Sukabumi ini.
Banyak pertanyaan yang mereka layangkan. Terutama mayoritas dalam kehidupan berkeadilan di tengah masyarakat.
“Mungkin yang sering terjadi di lingkungan mereka tentang tidak adanya keadilan dan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat. Sehingga kita melakukan diskusi sekaligus menggabungkan dengan poin-poin 4 pilar kebangsaan ini,” imbuhnya.
Sambung Lina, bisa di bilang ada masyarakat yang harus dibantu namun tidak terbantukan.
Contoh yang paling riil adalah ketika adanya bantuan bansos.
Orang-orang yang layak di tengah masyarakat justru mereka yang menjadi prioritas mendapatkan bantuan dari pemerintah. Sementara dengan orang yang memang tidak berkecukupan terabaikan oleh pemerintah.
“Jadi mereka meminta keadilan terkait hal tersebut. Mungkin mereka para kaum milenial ini sudah melek memperhatikan lingkungan sekitarnya sehingga itu yang jadi bahasan,” jelasnya.
Dengan adanya aspirasi itu, dia pun akan segera bergerak menyampaikan kepada pemerintah terkait persoalan yang terjadi di masyarakat ini. Apalagi kaum milenial saat ini sudah bisa menyiikapi dan paham adanya ketidak adilan yang terjadi ditengah masyarakat.
“Tentu saja ini menjadi perhatian oleh pemerintah terutama kan terjadi adanya ketidak adilan terkait penyaluran bantuan karena data base yang kurang valid sehingga perlu segera disikapi dan harus ada pengkinian data di Pemerintah. Kita akan segera sampaikan aspirasi ini,” tandasnya.
Reporter: Rizky Miftah | Redaktur: Ujang Herlan
