JURNALSUKABUMI.COM – Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum memastikan belum ada permohonan data penerima bantuan sosial (bansos) terdampak Covid-19 dari Pemkab Sukabumi.
Kepastian itu disampaikan Kang Uu, sapaan akrabnya, saat dimintai keterangan terkait adanya pro-kontra di lapangan, salah satunya penolakan bansos dampak Covid-19 bersumber dari Pemprov Jabar dari sejumlah kades di Sukabumi, Rabu (29/04/2020).
BACA JUGA: Dualisme Sikap Kades Sukabumi Soal Bantuan Covid-19, Ramai di “Jagat Medsos”
BACA JUGA: Kambing Hitam Amburadulnya Data Penerima Terdampak Covid-19
“Bantuan dari Pemprov Jawa Barat ini penyempurna dari bantuan-bantuan sebelumnya. Namanya penyempurna jangan menjadi sasaran. Apalagi untuk Kabupaten Sukabumi kami belum menerima permohonan penyampaian datanya,” ungkap Kang Uu.
Dengan belum adanya laporan data, sambung Kang Uu, bagaimana mengetahui adanya tumpang tindih data atau tidak tepat sasaran. Maka itu, Kang Uu mengingatkan para kades jangan membuat statmen-statmen di medsos yang membingungkan masyarakat.
“Mungkin saja para kadesnya menolak, sementara masyarakatnya mau menerima bantuan dari Pemprov. Dan ingat, bantuan ini tidak diberikan untuk semua warga Jabar, tapi yang terdata oleh sistem,” paparnya.
Kang Uu juga meminta kerja sama masyarakat ihwal pendataan. Masyarakat yang sudah menerima program lain, seperti PKH, BPNT, paket sembako, atau program lainnya agar mengaku jujur. “Bagi yang berhak dan belum mendapatkan nanti kan ada verifikasi dan validasi (verval) kembali. Sehingga, bantuan dari Pemprov ini benar-benar tepat sasaran karena datanya berdasarkan dari tingkat bawah,” bebernya.
Diberitakan, dualisme kelompok kades atas dukungan dan penolakan bantuan covid-19 dari Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Sukabumi menyeruak. Sejumlah kepala desa melakukan aksi dukungan dan penolakan melalui video yang kini sudah meramaikan jagat maya.
Reporter: Hendi/Herwanto
Redaktur: Ujang Herlan
