JURNALSUKABUMI.COM – Maraknya aksi penambang liar di wilayah selatan Kabupaten Sukabumi, kini menjadi isu hangat sehingga Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Barat Bambang Tirtoyuliono, mendukung upaya penindakan oleh kepolisian terhadap maraknya aksi penambang liar.
“Cara strategis penanganannya terus dilakukan pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten/kota, hanya melakukan pembinaan, namun untuk penindakan adalah kepolisian dan kami sangat mendukung,” ungkap Bambang, kepada jurnalsukabumi.com.
Selanjutnya, kalau ternyata ditemukan dilapangan para penambang tidak memenuhi kriteria tentunya segala bentuk penanganan diserahkan ke pihak lain, yakni kepolisian.
” Kalau tidak memenuhi kriteria kita serahkan penanganannya ke pihak aparatur. Penindaknya,” katanya.
Pada prinsipya, gagasan untuk diusulkan adanya Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) salahsatunya guna mengakomodir hak masyarakat untuk mengolah lahan. Namun hal itu harus melakukan upaya kajian panjang.
“Yang berwenang mengeluarkan izin itu dari kementerian ESDM,” tandasnya.
Saat ditanya, pihak Perhutani yang merasa rugi atas maraknya tanah dijadikan penambang ilegal, bagaimana sikap ESDM Provinsi, menurut Bambang, tentunya kami selalu berkoordinasi dengan Perhutani dan PTPN yang lahannya digunakan tambang ilegal untuk di bersihkan karena tak memiliki izin.
“Kami berkoordinasi dengan Perhutani, bahkan upaya Perhutani melakukan operasi atan tanahnya digunakan tambang, sangat mendukung, karena sudah jelas tak mengantongi izin,” pungkasnya.
Reporter: Hendi
Redaktur: FK Robbi
