JURNALSUKABUMI.COM – Anggota Komisi II DPR RI, Heri Gunawan, menggelar sosialisasi Program Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di wilayah Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Kamis (30/4/2026).
Kegiatan ini dihadiri jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat diwakili Penata Pertanahan Ahli Madya, Busye Weina; Kepala BPN Kabupaten Sukabumi, Wendi Isnawan, Anggota Komisi 1, DPRD Kabupaten Sukabumi, H. Asep Ridwan dan selaku Moderator Tenaga Ahli Anggota Komisi II DPR RI, Anang Suryana; serta tokoh masyarakat dan relawan dari daerah pemilihan (Dapil) I.
Dalam sambutannya, Hergun sapaan karin Heri Gunawan menegaskan pentingnya sosialisasi program pertanahan agar masyarakat memahami kebijakan pemerintah dan dapat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaannya.
“Program strategis ATR/BPN harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama dalam memberikan kepastian hukum atas tanah,” ujarnya.
Peran DPR dan Dukungan Anggaran
Sebagai anggota Komisi II DPR RI yang membidangi urusan pertanahan, Hergun menjelaskan bahwa DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan terhadap kinerja pemerintah, termasuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
Ia mengungkapkan bahwa alokasi anggaran ATR/BPN pada APBN 2026 mencapai Rp9,49 triliun, meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya.
“Kami terus mendorong agar anggaran ini dimanfaatkan secara optimal untuk mempercepat pelayanan pertanahan,” katanya.
Soroti Capaian Program Prioritas
Legislator Senayan tiga periode ini juga menyoroti masih rendahnya realisasi sejumlah program prioritas ATR/BPN tahun 2026, seperti:
Sertifikasi tanah melalui program PTSL
Redistribusi tanah dalam reforma agraria Penanganan sengketa pertanahan
Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan perlunya peningkatan kinerja di tingkat daerah.
Dorong Percepatan PTSL di Sukabumi
Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) menjadi perhatian utama dalam kegiatan tersebut. Hingga Maret 2026, secara nasional terdapat 126,4 juta bidang tanah yang telah terdaftar, dengan 97 juta bidang telah bersertifikat.
Namun di Kabupaten Sukabumi, cakupan program ini dinilai masih terbatas.
“Hanya dua kecamatan yang menjadi lokasi PTSL tahun ini. Ini perlu kita dorong agar diperluas sehingga lebih banyak masyarakat yang mendapatkan manfaat,” kata Hergun yang juga sebagai Penasehat Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sukabumi Raya ini.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk proaktif memasang patok batas tanah dan menyiapkan dokumen guna mempermudah proses sertifikasi.
Sertifikasi Tanah Wakaf dan Digitalisasi
Selain PTSL, Hergun turut menekankan pentingnya percepatan sertifikasi tanah wakaf guna mencegah konflik dan memberikan kepastian hukum terhadap aset umat.
Di sisi lain, ia mendorong transformasi digital layanan pertanahan, termasuk percepatan penerapan sertifikat elektronik.
“Digitalisasi akan meningkatkan transparansi, efisiensi, dan mencegah praktik mafia tanah,” ujarnya.
Reforma Agraria dan Kesejahteraan
Hergun juga menyoroti belum optimalnya pelaksanaan reforma agraria pada 2026. Padahal, program ini dinilai penting untuk mengurangi ketimpangan penguasaan tanah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Reforma agraria bukan hanya soal pembagian tanah, tetapi juga pemberdayaan ekonomi masyarakat,” katanya.
Ajak Masyarakat Berpartisipasi
Menutup kegiatan, Hergun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung program pertanahan pemerintah.
“Keberhasilan program ini membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat,” pungkasnya.
Redaktur: Ujang Herlan
