JURNALSUKABUMI.COM – Proyek pembangunan Kantor Kecamatan Warungkiara, kini menjadi sorotan tajam. Pasalnya, anggaran yang digelontorkan untuk proyek ini mencapai Rp2.694.882.000 atau nyaris Rp3 miliar dari APBD Kabupaten Sukabumi melalui Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim).
Camat Warungkiara, Ali Murtado, menyebut pembangunan dilakukan secara menyeluruh, bukan sekadar rehabilitasi. “Alhamdulilah Kantor Kecamatan Warungkiara dibangun total,” ucapnya, Selasa (9/9/2025).
Dengan luas bangunan 563,92 m2, proyek ini diharapkan dapat menunjang pelayanan publik. “Mengingat Pembangunan Total sehingga memerlukan Biaya Rp. 2.694.882.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Sukabumi dengan kegiatan pada Dinas Perkim. Semoga gedung ini dapat bermanfaat digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik,” tambah Ali.
Namun, Direktur Lembaga Analisa dan Transparansi Anggaran Sukabumi (LATAS), Fery Permana, justru menyoroti banyak kejanggalan sejak proyek dimulai sekitar Agustus lalu.
“Pembangunan kantor kecamatan Warungkiara perlu pengawalan dan pengawasan secara khusus mengingat anggaran yang begitu besar. Tentunya kami sebagai sosial kontrol selalu mengawasi membantu pemerintah agar kegiatan berjalan sesuai dengan rencana,” tegas Fery.
“Akan tetapi meskipun baru dimulai sekitar bulan Agustus kemarin itu banyak kejanggalan yang kami yakini hal tersebut tercium bau-bau korupsi, sehingga tentunya dipandang perlu pengawasan khusus, tidak hanya pengawas internal di Dinas Perkim melainkan eksternal baik kejaksaan maupun kepolisian,” tambah Fery.
Kritik juga datang dari masyarakat. Mereka menilai pembangunan gedung baru dengan anggaran fantastis belum tentu sebanding dengan kualitas pelayanan publik. Bagi warga, yang lebih dibutuhkan adalah pelayanan cepat, transparan, dan ramah, bukan sekadar gedung megah.
“Di tengah banyaknya persoalan daerah mulai dari pengangguran, infrastruktur yang terbengkalai, hingga pelayanan kesehatan yang masih jauh dari harapan, anggaran hampir Rp3 miliar untuk satu kantor kecamatan dinilai berlebihan,” ucap salah seorang enggan disebutkan namanya.
Meski proyek sudah berjalan, publik mendesak pemerintah daerah agar ke depan lebih bijak menentukan prioritas pembangunan. Pembangunan fisik memang penting, tetapi seharusnya diseimbangkan dengan program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Jika tidak, APBD dikhawatirkan hanya menjadi catatan angka tanpa menghadirkan solusi nyata,” tandasnya.
Reporter: Ifan | Redaktur: Ujang Herlan
