JURNALSUKABUMI.COM – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sukabumi Raya mengingatkan agar Kota Sukabumi mengambil pelajaran dari peristiwa yang terjadi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Mereka menilai kepemimpinan yang arogan, jauh dari aspirasi rakyat, serta kebijakan yang membebani masyarakat dapat menimbulkan keresahan dan penderitaan publik.
Ketua DPC GMNI Sukabumi Raya, Aris Gunawan, menilai ada kemiripan gaya kepemimpinan Bupati Pati dan Wali Kota Sukabumi. Menurutnya, kebijakan yang terkesan didominasi kelompok tertentu, berpotensi abuse of power, dan mendekati praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) harus diwaspadai.
“Kenaikan pajak yang membebani UMKM, termasuk pedagang kopi dan jajanan yang menjadi konsumsi sehari-hari masyarakat, adalah contoh nyata kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat kecil,” ujarnya kepada jurnalsukabumi.com, Kamis (14/8/2025).
GMNI juga mengkritik sikap Wali Kota Sukabumi yang dinilai tertutup terhadap dialog. Aris menyebut, pihaknya sudah tiga kali menggelar aksi demonstrasi sambil membawa data hasil kajian akademik, namun tidak pernah ditemui langsung. “Wali Kota pernah menantang mahasiswa membawa data, tapi ketika kami bawa data, beliau justru tidak menemui kami,” tegasnya.
Selain itu, GMNI menolak pendekatan materialistik dalam membangun hubungan dengan mahasiswa. Aris menyoroti pernyataan Wali Kota yang akan menggelontorkan anggaran untuk ruang kreativitas mahasiswa. “Bagi kami, ini bentuk penghinaan dan pemimpin dengan mental pedagang. Hubungan antara pemimpin dan rakyat, termasuk mahasiswa, harus dibangun dengan dialektika konstruktif, bukan sekadar uang,” katanya.
GMNI menegaskan bahwa kejadian di Pati dapat terjadi di daerah manapun jika pemimpin bersikap otoriter dan arogan. Aris menutup pernyataannya dengan seruan Vox populi, vox dei yang berarti “Suara rakyat adalah suara Tuhan.”
“Ketika kekuasaan arogan, rakyat bersatu akan mampu meruntuhkannya,” pungkasnya.
Redaktur: Ujang Herlan
