Pasokan Listrik Pajampangan Terganjal Lahan, JPMSS Adukan Keluhannya ke DPRD

Selasa, 21 Januari 2025 - 15:16 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JURNALSUKABUMI.COM – Krisis listrik yang terus melanda wilayah Pajampangan, akhirnya mendorong Jaringan Pergerakan Masyarakat Sukabumi Selatan (JPMSS) untuk menyuarakan keluhan mereka kepada DPRD Kabupaten Sukabumi.

Aduan tersebut secara langsung diterima anggota DPRD, dengan melibatkan Komisi 2 dan Komisi 3, yang berjanji akan segera menangani persoalan yang ada.

Anggota JPMSS, Aab, menyampaikan bahwa wilayah Pajampangan sering mengalami pemadaman listrik bergilir tanpa alasan cuaca atau gangguan teknis.

“Pasokan listrik ke Pajampangan sangat tidak stabil. PLN sebenarnya sudah memiliki solusi dengan membangun SUTT 150 KV, tapi pembangunan dua tower, yakni T32 dan T33, terkendala izin lahan di Desa Cihaur, Kecamatan Simpenan,” ujar Aab.

Menurutnya, gardu listrik di wilayah Pajampangan dan Jampang Kulon sebenarnya sudah siap. Namun, hambatan pembangunan dua tower tersebut terjadi karena lahan yang diduga dimiliki oleh PT Cakra belum mendapatkan izin.

“Informasi yang kami telusuri itu, lahannya adalah lahan PT Cakra,” tambahnya.

Menanggapi audiensi tersebut, Junajah Jajah Nurdiansyah dari Komisi 3 DPRD Kabupaten Sukabumi menegaskan bahwa pihaknya akan mendorong penyelesaian masalah ini sesegera mungkin.

“Kita dengan teman-teman komisi 2, Komisi 3, InsyaAllah sesudah hari ini disampaikan kepada pimpinan kami, bahwa ini menyangkut masalah hajat orang banyak, terutama listrik, jadi sangat urgen sekali ,” tambahnya.

Reporter: Ilham Nugraha | Redaktur: Ujang Herlan

Berita Terkait

DPRD Dorong Penataan Parkir Jadi Pintu Masuk Benahi Pariwisata Sukabumi
Ketua DPRD Budi Azhar: AKBP Benny Cahyadi Bawa Semangat Baru untuk Kabupaten Sukabumi
APBD 2025 Masuki Tahap Akhir, DPRD dan Pemkab Sukabumi Rampungkan Proses Menuju Perda
Beralih ke Komisi I DPRD, Dewan Jajah Siap Kawal Pemerintahan dan Aspirasi Rakyat
DPRD Sukabumi Tampung Aspirasi Warga, Pembahasan Anggaran 2027 Mulai Bergulir
DPRD Sukabumi Kawal Hak 332 Eks Karyawan, Dua Perusahaan Tambang Mangkir dari Audiensi
DPRD Soroti Lemahnya Pengawasan Laut, Dewan Dadang: Nelayan Sukabumi Jangan Terus Jadi Penonton
DPRD Sahkan Persetujuan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Perkuat Pengawasan Keuangan Daerah

Berita Terkait

Senin, 3 Agustus 2026 - 12:01 WIB

DPRD Dorong Penataan Parkir Jadi Pintu Masuk Benahi Pariwisata Sukabumi

Jumat, 31 Juli 2026 - 21:58 WIB

Ketua DPRD Budi Azhar: AKBP Benny Cahyadi Bawa Semangat Baru untuk Kabupaten Sukabumi

Selasa, 28 Juli 2026 - 15:32 WIB

APBD 2025 Masuki Tahap Akhir, DPRD dan Pemkab Sukabumi Rampungkan Proses Menuju Perda

Jumat, 10 Juli 2026 - 03:41 WIB

Beralih ke Komisi I DPRD, Dewan Jajah Siap Kawal Pemerintahan dan Aspirasi Rakyat

Kamis, 9 Juli 2026 - 15:10 WIB

DPRD Sukabumi Tampung Aspirasi Warga, Pembahasan Anggaran 2027 Mulai Bergulir

Berita Terbaru