Pasokan Listrik Pajampangan Terganjal Lahan, JPMSS Adukan Keluhannya ke DPRD

Selasa, 21 Januari 2025 - 15:16 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JURNALSUKABUMI.COM – Krisis listrik yang terus melanda wilayah Pajampangan, akhirnya mendorong Jaringan Pergerakan Masyarakat Sukabumi Selatan (JPMSS) untuk menyuarakan keluhan mereka kepada DPRD Kabupaten Sukabumi.

Aduan tersebut secara langsung diterima anggota DPRD, dengan melibatkan Komisi 2 dan Komisi 3, yang berjanji akan segera menangani persoalan yang ada.

Anggota JPMSS, Aab, menyampaikan bahwa wilayah Pajampangan sering mengalami pemadaman listrik bergilir tanpa alasan cuaca atau gangguan teknis.

“Pasokan listrik ke Pajampangan sangat tidak stabil. PLN sebenarnya sudah memiliki solusi dengan membangun SUTT 150 KV, tapi pembangunan dua tower, yakni T32 dan T33, terkendala izin lahan di Desa Cihaur, Kecamatan Simpenan,” ujar Aab.

Menurutnya, gardu listrik di wilayah Pajampangan dan Jampang Kulon sebenarnya sudah siap. Namun, hambatan pembangunan dua tower tersebut terjadi karena lahan yang diduga dimiliki oleh PT Cakra belum mendapatkan izin.

“Informasi yang kami telusuri itu, lahannya adalah lahan PT Cakra,” tambahnya.

Menanggapi audiensi tersebut, Junajah Jajah Nurdiansyah dari Komisi 3 DPRD Kabupaten Sukabumi menegaskan bahwa pihaknya akan mendorong penyelesaian masalah ini sesegera mungkin.

“Kita dengan teman-teman komisi 2, Komisi 3, InsyaAllah sesudah hari ini disampaikan kepada pimpinan kami, bahwa ini menyangkut masalah hajat orang banyak, terutama listrik, jadi sangat urgen sekali ,” tambahnya.

Reporter: Ilham Nugraha | Redaktur: Ujang Herlan

Berita Terkait

DPRD Sampaikan Rekomendasi LKPJ 2025, Bupati Sukabumi Tekankan Perbaikan Kinerja Pemerintahan
DPRD Minta Pemerataan Infrastruktur di Kota Sukabumi pada RKPD 2027
DPRD Kabupaten Sukabumi Terima Audiensi Aliansi Kaum Muda, Bahas Keterbukaan Reses
DPRD Kota Sukabumi: Wacana WFH ASN Perlu Dikaji Ulang agar Tak Timbulkan Gejolak
DPRD Sukabumi Soroti Bonus Produksi PLTP Salak, Dorong Revisi Aturan dan Keberpihakan ke Warga
Hergun Ingatkan ASN WFH Jumat Jangan Malah ‘Mager’
ASN WFH Tiap Jumat! Kang Budi Azhar: Pelayanan Publik Harus Tetap Prima
Paripurna DPRD, Pemkab Sukabumi Klaim Mayoritas Indikator 2025 Lampaui Target

Berita Terkait

Rabu, 22 April 2026 - 11:52 WIB

DPRD Sampaikan Rekomendasi LKPJ 2025, Bupati Sukabumi Tekankan Perbaikan Kinerja Pemerintahan

Rabu, 8 April 2026 - 20:08 WIB

DPRD Minta Pemerataan Infrastruktur di Kota Sukabumi pada RKPD 2027

Selasa, 7 April 2026 - 00:50 WIB

DPRD Kabupaten Sukabumi Terima Audiensi Aliansi Kaum Muda, Bahas Keterbukaan Reses

Senin, 6 April 2026 - 06:32 WIB

DPRD Kota Sukabumi: Wacana WFH ASN Perlu Dikaji Ulang agar Tak Timbulkan Gejolak

Rabu, 1 April 2026 - 13:42 WIB

DPRD Sukabumi Soroti Bonus Produksi PLTP Salak, Dorong Revisi Aturan dan Keberpihakan ke Warga

Berita Terbaru

HEADLINE

Maling Motor Siang Bolong, Pria Diamuk Massa di Warungkiara

Kamis, 30 Apr 2026 - 18:35 WIB

gamespools

aceplay99

dewaslot88

slot anti rungkat

ace99play

slot777