Legislator DPRD Provinsi “Abdul Muiz” Dukung Penerapan PSBB se- Jabar

Selasa, 5 Mei 2020 - 11:06 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JURNALSUKABUMI.COM – Renacana penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSB) se- Jawa Barat, mendapat dukungan dari Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Abdul Muiz, tujuan PSBB sendiri dengan tujuan memutus rantai penularan covid-19 atau corona virus.

“Kami sangat mendukung sekali, apalagi jika melihat status dan jumlah kasus yang tinggi di Jawa Barat,” ungkap Abdul Muiz.

Menurut legislator asal Sukabumi ini, dukungan terhadap rencana PSBB se-Jabar tersebut lantaran kasus Covid-19 semakin meluas dan meningkat. Apalagi, kata dia, Jabar merupakan provinsi dengan kasus tertinggi kedua, setelah DKI Jakarta.

“Secara geografis, Jawa Barat dikepung wilayah besar yakni DKI Jakarta dan Jawa Tengah. Sehingga hal ini harus diantisipasi,” papar Muiz.

Kata legislatosr partai berlambang padi dan kapas ini, ada beberapa catatan yang harus diambil renamcana PSBB tersebut. Mulai dari sosialisasi masif se-Jabar. Baik melalui media hingga ke tingkat RT atau warga.

” Pemerintah Provinsi harus bisa massif dengan rencana PSBB ini, yakni bisa tersampaikan kepada warga, bahkan konsolidasi lintas wilayah perbatasan dari berbagai level dan tingkatan pemerintah atau pihak lain,” jelasnya.

Selain itu, Muiz meminta pemerintah provinsi untuk melibatkan semua unsur. Baik itu tokoh masyarakat hingga pemuda agar membantu penyadaran dan sosialisasi.

Ia menegaskan, jangan sampai lupa juga, untuk berkoordinasi dan konsolidasi dalam merumuskan kebijakan hingga tataran teknis. Termasuk penerapan protokol kesehatan hingga penegakan kedisiplinan dan aturan. Sehingga PSBB ininmemerlukan kerjasama, kedisiplinan, penegakan aturan, dan evaluasi yang baik.

“Sehingga tujuan utama PSBB dengan harapan memutus mata rantai penyebaran covid-19 segera bisa diatasi dan ditanggulangi dengan baik. Terutama dari wilayah zona merah ke Jawa Barat. Kemudian terus mengevaluasi, baik pelaksanaan penanganan Covid-19 maupun penerapan PSBB itu sendiri,” katanya.

Reporter: Hendi
Redaktur: FK Robbi

Berita Terkait

Mangkir dari Panggilan DPRD, 11 Perusahaan Tower Dinilai Lecehkan Pemkab Sukabumi
Muhasabah Aparatur DPRD Sukabumi, Sekwan Tekankan Integritas dan Tanggung Jawab Kerja
BK Lakukan Pendalaman Dugaan Pelanggaran Etik Anggota DPRD Kota Sukabumi
Ketua DPRD Kota Sukabumi Tegaskan Perda Larangan Miras Tetap Berlaku, Wacana Revisi Ditolak
Dewan Bayu Turun ke Akar Tradisi, Dorong Patanjala Jadi Instrumen Kebijakan Lingkungan
Peringati May Day, M. Reza Taojiri Ajak Buruh dan Pengusaha Perkuat Sinergi
DPRD Sampaikan Rekomendasi LKPJ 2025, Bupati Sukabumi Tekankan Perbaikan Kinerja Pemerintahan
DPRD Minta Pemerataan Infrastruktur di Kota Sukabumi pada RKPD 2027

Berita Terkait

Kamis, 7 Mei 2026 - 16:26 WIB

Mangkir dari Panggilan DPRD, 11 Perusahaan Tower Dinilai Lecehkan Pemkab Sukabumi

Kamis, 7 Mei 2026 - 14:15 WIB

Muhasabah Aparatur DPRD Sukabumi, Sekwan Tekankan Integritas dan Tanggung Jawab Kerja

Kamis, 7 Mei 2026 - 12:38 WIB

BK Lakukan Pendalaman Dugaan Pelanggaran Etik Anggota DPRD Kota Sukabumi

Rabu, 6 Mei 2026 - 13:03 WIB

Ketua DPRD Kota Sukabumi Tegaskan Perda Larangan Miras Tetap Berlaku, Wacana Revisi Ditolak

Senin, 4 Mei 2026 - 12:10 WIB

Dewan Bayu Turun ke Akar Tradisi, Dorong Patanjala Jadi Instrumen Kebijakan Lingkungan

Berita Terbaru

RAGAM

DPPKB: Kampung KB Desa Kalibunder Jadi Pusat Perubahan

Kamis, 14 Mei 2026 - 20:44 WIB