JURNALSUKABUMI.COM – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman mengikuti rapat koordinasi ketahanan pangan dan produktivitas pertanian Jawa Barat di Gedung Sate, Bandung, Kamis (18/04/2024).
Rapat tersebut lebih membahas produksi pertanian, terutama mengenai padi/beras. “Kemarin beras menjadi salah satu penyumbang tingginya angka inflasi. Mengingat, produksi padi sempat terkendala akibat el nino,” ujar Sekda
Maka dari itu, Kementerian mengantisipasi hal-hal semacam itu agar tak menghambat produksi padi. Salah satunya lewat program pompanisasi di setiap daerah.
“Kementerian turun lewat program pompanisasi. Nah, kita pun telah mengajukan program itu. Apalagi lahan sawah di Kabupaten Sukabumi sekitar 56 ribu. Di mana, di dalamnya ada lahan sawah tadah hutan,” ucap Sekda.
Melalui hal itu, sekda punya harapan besar beras di Kabupaten Sukabumi terus surplus. Apalagi dengan lahan dan tanah yang luas.
“Sawah yang luas akan disuport. Sehingga, produksi beras bisa meningkat lagi,” ungkapnya.
Sementara itu, Penjabat Gubernur Jabar Bey Machmudin mengatakan, perlunya peningkatan produksi sawah tadah hujan untuk mengejar target produksi gabah sebanyak 11 juta ton lebih tahun ini.
“Perlu ada instrumen untuk menjaga ketersediaan air antara lain dengan pompanisasi. Namun penerima pompanisasi harus jelas dan sesuai target sehingga saya meminta pemerintah kabupaten/kota membuat pemetaan lahan dan lokasinya,” bebernya.
Selain itu, perlu koordinasi dengan pihak TNI/Polri untuk menjaga program pompanisasi. Jika perlu di setiap alat pompanisasi disematkan GPS atau menggunakan pengawasan secara digital.
“Maksimalkan juga resi gudang dan pusat distribusi Jabar sebagai instrumen pengendalian stok dan harga pangan, ” tegasnya.
Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Komjen Setio Budi mengatakan, TNI dan kementerian sudah bekerja sama untuk program pompanisasi, termasuk untuk wilayah Jabar yang kebagian 2.500 titik.
Sebanyak 201.702,6 hektare sawah tadah hujan serta beberapa sawah irigasi akan menjadi sasaran dari pompanisasi tersebut sesuai prioritasnya sehingga ia meminta Pemdaprov Jabar segera menyampaikan peta lokasi dan lahan petani mana saja yang berhak mendapatkan pompanisasi.
“Saya berharap ada akselerasi di Jabar sebab hingga 15 April 2024, dari total luas lahan sawah tadah hujan itu hanya 5.630 hektare yang sudah mulai percepatan tanam, jumlahnya masih sangat kecil,” tandasnya.
Redaktur: Ujang Herlan
