JURNALSUKABUMI.COM – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi, bersama Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP2D) Provinsi Jawa Barat, melakukan persiapan pengukuran Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD).
Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) pada Bappeda Kota Sukabumi, Banyu Citra Anggara menerangkan, tahap IKKD untuk Provinsi Jawa Barat saat ini masih dalam sosialisasi bersama unsur bagian pemerintahan dan unsur organisasi Setda Kota Sukabumi. “Kami memfasilitasi sosialisasinya,” kata Bayu dalam keterangannya, Rabu (14/09/2022).
Bayu menuturkan, IKKD merupakan pengukuran baru bagi daerah kota atau kabupaten. Adapun, dasar pelaksanaanya mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2020, tentang Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD).
“Jadi, IKKD merupakan suatu ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat variabel, dimensi dan indikator untuk melakukan pengukuran dan penilaian terhadap kepemimpinan kepala daerah,” tutur dia.
Lebih lanjut Bayu menyebut, IKKD tidak dapat disimpulkan menjadi parameter tujuan atau ukuran keberhasilan akhir dari suatu kepemimpinan daerah. Kendati begitu, IKKD merupakan alat atau tools untuk mengukur, menilai, memberikan penghargaan atas kepemimpinan kepala daerah serta penyelenggaraan pemerintah daerah.
“IKKD disyaratkan bagi kepala daerah yang definitif yang diukur satu tahun sebelumnya, kinerja pemerintahan minimal kategori B,” ujar dia.
Ia menambahkan, variabel pengukuran melakukan pemenuhan dokumen kinerja pemda yang terdiri dari variabel kepemimpinan kepala daerah. Diantaranya dimensi pembangunan ekonomi sosial dengan indikator pertumbuhan ekonomi, kapasitas fiskal, kemandirian fiskal, evaluasi kinerja Pemda, IPM, tingkat kemiskinan, gini rasio, indeks pelayanan publik, opini BPK-RI, dan dimensi penerimaan penghargaan pembangunan.
Kemudian, seperti tanda kehormatan, penghargaan, variabel kepemimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan, berupa kinerja kepemimpinan birokrasi, kinerja kepemimpinan politik, dan kinerja kepemimpinan sosial serta survei kepemimpinan kepala daerah. “Secara teknis pelaksanaan IKKD bukanlah hal yang mudah. Oleh karena itu, perlunya sinergitas semua komponen,” tandasnya.
Reporter: Fira Alfi Syahrin | Redaktur: Usep Mulyana
Komentar