Dinas Perikanan Sukabumi Soroti Anomali Aturan BBL, Potensi Besar Nelayan Dinilai Terhambat Regulasi

Senin, 6 Juli 2026 - 13:53 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JURNALSUKABUMI.COM – Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi menilai regulasi mengenai pengelolaan benih bening lobster (BBL) masih menyisakan persoalan serius di lapangan.

Meski penangkapan BBL diperbolehkan untuk kebutuhan budidaya dalam negeri, kapasitas penyerapan yang sangat terbatas membuat ribuan nelayan kesulitan memasarkan hasil tangkapannya.

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi, Sripadmoko, mengatakan Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu daerah dengan potensi BBL terbesar di Indonesia. Namun, potensi tersebut belum mampu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat pesisir karena terbentur kebijakan yang dinilai tidak sinkron dengan kondisi riil.

“Permen KP Nomor 5 memperbolehkan penangkapan BBL untuk budidaya dalam negeri. Persoalannya, kebutuhan budidaya di dalam negeri sangat kecil dibandingkan potensi benih yang tersedia,” ujarnya dalam audiensi bersama DPRD Kabupaten Sukabumi beberapa waktu lalu.

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, kata Sripadmoko, potensi BBL mencapai sekitar 465 juta ekor, sedangkan kebutuhan budidaya nasional diperkirakan tidak lebih dari 60 juta ekor.

Akibatnya, ratusan juta benih lobster tidak terserap pasar. Di sisi lain, nelayan yang menangkap komoditas tersebut justru menghadapi berbagai kendala dalam pemasaran.

Ia juga mengungkapkan hingga kini budidaya lobster di dalam negeri belum berkembang sesuai harapan. Sejumlah perusahaan, termasuk yang pernah beroperasi di Sukabumi, dinilai belum mampu menghasilkan budidaya yang berkelanjutan.

“Kami tidak menolak budidaya. Tetapi faktanya, kemampuan menyerap hasil tangkapan nelayan masih sangat terbatas,” katanya.

Menurut Sripadmoko, solusi yang lebih realistis adalah membuka kembali ruang pemasaran secara bertahap sambil mendorong pertumbuhan budidaya nasional.

Ia berharap pemerintah pusat dapat mengevaluasi kebijakan yang berlaku sehingga pengelolaan BBL tetap menjaga keberlanjutan sumber daya laut tanpa mengorbankan penghasilan masyarakat pesisir.

“Kami ingin kebijakan yang lahir benar-benar berpihak kepada nelayan dan berdasarkan kondisi lapangan,” tandasnya.

Reporter: Ilham Nugraha | Redaktur: Ujang Herlan

Berita Terkait

Dandim 0607 Kota Sukabumi: Kenaikan Pangkat Adalah Amanah, Tingkatkan Integritas dan Pengabdian
DLH Ajak Warga Kurangi Sampah dari Rumah, Kebiasaan Kecil Dinilai Jadi Kunci Atasi Persoalan Lingkungan
Camat Bantargadung Apresiasi Sinergi SPPG dan APH, Program MBG Kian Kuat dan Tepat Sasaran
Wujudkan Mimpi Bu Neneng Miliki Rumah Layak Huni, DKM Masjid Al-Muawanah Cimaja Punya Cara Ini! 
Jembatan Gantung Prima Jantake Diresmikan, Bupati Sukabumi: Dukung Akses dan Perekonomian Warga
Gunakan Metode Stripping, Kelompok Binaan Star Energy Geothermal Hasilkan 3.000 Anakan Ikan Torsoro
Soroti Regulasi Benur, DPRD Sukabumi Siap Perjuangkan Aspirasi Nelayan ke Pusat
Awasi Program MBG, SPPG Sukabumi Bantargadung Bojonggaling 2 Teken PKS

Berita Terkait

Senin, 6 Juli 2026 - 14:18 WIB

Dandim 0607 Kota Sukabumi: Kenaikan Pangkat Adalah Amanah, Tingkatkan Integritas dan Pengabdian

Senin, 6 Juli 2026 - 13:58 WIB

DLH Ajak Warga Kurangi Sampah dari Rumah, Kebiasaan Kecil Dinilai Jadi Kunci Atasi Persoalan Lingkungan

Senin, 6 Juli 2026 - 13:53 WIB

Dinas Perikanan Sukabumi Soroti Anomali Aturan BBL, Potensi Besar Nelayan Dinilai Terhambat Regulasi

Senin, 6 Juli 2026 - 10:05 WIB

Camat Bantargadung Apresiasi Sinergi SPPG dan APH, Program MBG Kian Kuat dan Tepat Sasaran

Minggu, 5 Juli 2026 - 18:13 WIB

Wujudkan Mimpi Bu Neneng Miliki Rumah Layak Huni, DKM Masjid Al-Muawanah Cimaja Punya Cara Ini! 

Berita Terbaru