Dinas Perikanan Sukabumi Soroti Anomali Aturan BBL, Potensi Besar Nelayan Dinilai Terhambat Regulasi

Senin, 6 Juli 2026 - 13:53 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

JURNALSUKABUMI.COM – Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi menilai regulasi mengenai pengelolaan benih bening lobster (BBL) masih menyisakan persoalan serius di lapangan.

Meski penangkapan BBL diperbolehkan untuk kebutuhan budidaya dalam negeri, kapasitas penyerapan yang sangat terbatas membuat ribuan nelayan kesulitan memasarkan hasil tangkapannya.

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi, Sripadmoko, mengatakan Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu daerah dengan potensi BBL terbesar di Indonesia. Namun, potensi tersebut belum mampu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat pesisir karena terbentur kebijakan yang dinilai tidak sinkron dengan kondisi riil.

“Permen KP Nomor 5 memperbolehkan penangkapan BBL untuk budidaya dalam negeri. Persoalannya, kebutuhan budidaya di dalam negeri sangat kecil dibandingkan potensi benih yang tersedia,” ujarnya dalam audiensi bersama DPRD Kabupaten Sukabumi beberapa waktu lalu.

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, kata Sripadmoko, potensi BBL mencapai sekitar 465 juta ekor, sedangkan kebutuhan budidaya nasional diperkirakan tidak lebih dari 60 juta ekor.

Akibatnya, ratusan juta benih lobster tidak terserap pasar. Di sisi lain, nelayan yang menangkap komoditas tersebut justru menghadapi berbagai kendala dalam pemasaran.

Ia juga mengungkapkan hingga kini budidaya lobster di dalam negeri belum berkembang sesuai harapan. Sejumlah perusahaan, termasuk yang pernah beroperasi di Sukabumi, dinilai belum mampu menghasilkan budidaya yang berkelanjutan.

“Kami tidak menolak budidaya. Tetapi faktanya, kemampuan menyerap hasil tangkapan nelayan masih sangat terbatas,” katanya.

Menurut Sripadmoko, solusi yang lebih realistis adalah membuka kembali ruang pemasaran secara bertahap sambil mendorong pertumbuhan budidaya nasional.

Ia berharap pemerintah pusat dapat mengevaluasi kebijakan yang berlaku sehingga pengelolaan BBL tetap menjaga keberlanjutan sumber daya laut tanpa mengorbankan penghasilan masyarakat pesisir.

“Kami ingin kebijakan yang lahir benar-benar berpihak kepada nelayan dan berdasarkan kondisi lapangan,” tandasnya.

Reporter: Ilham Nugraha | Redaktur: Ujang Herlan

Berita Terkait

Dua Pekan MBG di Nagrak Mandek, Korwil BGN Belum Beri Penjelasan!
Peringati Hari Santri Nasional 2026, Hergun Tegaskan Peran Strategis Santri Kawal Pembangunan Bangsa
DLH Sukabumi Tetap Angkut Sampah, 8 Truk Rusak Berat dari Total 54 Armada
Pemilik Kandang Ayam Ngarak Sepakat Ikuti Keputusan Bersama dan Aturan
DLH Butuh 250 Truk Sampah, Masyarakat Diminta Tak Bergantung pada Pengangkutan
Dua Tahun Kepemimpinan Presiden Prabowo, Hergun: Bukti Kerja Nyata untuk Kesejahteraan Rakyat dan Kemandirian Bangsa
Dua Pekan MBG Terhenti di Nagrak, 1.300 Siswa dari Tujuh Sekolah Terdampak
Tim Terpadu Tegaskan Kandang Ayam di Nagrak Tutup Sementara

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Jumat, 23 Oktober 2026 - 17:47 WIB

Dua Pekan MBG di Nagrak Mandek, Korwil BGN Belum Beri Penjelasan!

Kamis, 22 Oktober 2026 - 11:43 WIB

Peringati Hari Santri Nasional 2026, Hergun Tegaskan Peran Strategis Santri Kawal Pembangunan Bangsa

Rabu, 21 Oktober 2026 - 13:58 WIB

DLH Sukabumi Tetap Angkut Sampah, 8 Truk Rusak Berat dari Total 54 Armada

Rabu, 21 Oktober 2026 - 13:11 WIB

Pemilik Kandang Ayam Ngarak Sepakat Ikuti Keputusan Bersama dan Aturan

Rabu, 21 Oktober 2026 - 09:00 WIB

DLH Butuh 250 Truk Sampah, Masyarakat Diminta Tak Bergantung pada Pengangkutan

Berita Terbaru