Dinas Perikanan Sukabumi Soroti Anomali Aturan BBL, Potensi Besar Nelayan Dinilai Terhambat Regulasi

Senin, 6 Juli 2026 - 13:53 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JURNALSUKABUMI.COM – Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi menilai regulasi mengenai pengelolaan benih bening lobster (BBL) masih menyisakan persoalan serius di lapangan.

Meski penangkapan BBL diperbolehkan untuk kebutuhan budidaya dalam negeri, kapasitas penyerapan yang sangat terbatas membuat ribuan nelayan kesulitan memasarkan hasil tangkapannya.

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi, Sripadmoko, mengatakan Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu daerah dengan potensi BBL terbesar di Indonesia. Namun, potensi tersebut belum mampu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat pesisir karena terbentur kebijakan yang dinilai tidak sinkron dengan kondisi riil.

“Permen KP Nomor 5 memperbolehkan penangkapan BBL untuk budidaya dalam negeri. Persoalannya, kebutuhan budidaya di dalam negeri sangat kecil dibandingkan potensi benih yang tersedia,” ujarnya dalam audiensi bersama DPRD Kabupaten Sukabumi beberapa waktu lalu.

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, kata Sripadmoko, potensi BBL mencapai sekitar 465 juta ekor, sedangkan kebutuhan budidaya nasional diperkirakan tidak lebih dari 60 juta ekor.

Akibatnya, ratusan juta benih lobster tidak terserap pasar. Di sisi lain, nelayan yang menangkap komoditas tersebut justru menghadapi berbagai kendala dalam pemasaran.

Ia juga mengungkapkan hingga kini budidaya lobster di dalam negeri belum berkembang sesuai harapan. Sejumlah perusahaan, termasuk yang pernah beroperasi di Sukabumi, dinilai belum mampu menghasilkan budidaya yang berkelanjutan.

“Kami tidak menolak budidaya. Tetapi faktanya, kemampuan menyerap hasil tangkapan nelayan masih sangat terbatas,” katanya.

Menurut Sripadmoko, solusi yang lebih realistis adalah membuka kembali ruang pemasaran secara bertahap sambil mendorong pertumbuhan budidaya nasional.

Ia berharap pemerintah pusat dapat mengevaluasi kebijakan yang berlaku sehingga pengelolaan BBL tetap menjaga keberlanjutan sumber daya laut tanpa mengorbankan penghasilan masyarakat pesisir.

“Kami ingin kebijakan yang lahir benar-benar berpihak kepada nelayan dan berdasarkan kondisi lapangan,” tandasnya.

Reporter: Ilham Nugraha | Redaktur: Ujang Herlan

Berita Terkait

BPBD Sukabumi Siapkan Mahasiswa IPB Jadi Perpanjangan Tangan Edukasi Kebencanaan di Sekolah
RSUD Sekarwangi Kini Punya Cath Lab, Pasien Serangan Jantung Tak Lagi Harus Dirujuk ke Luar Sukabumi
Grundfos Foundation Bersama Wafaa Indonesia Resmikan Fasilitas Air Bersih dan Air Minum di Sukabumi
Enam PNS Pemkab Sukabumi Kena Sanksi Berat, Lima Dipecat dan Satu Demosi
Rakor Evaluasi MTA, Ade Suryaman: Pembinaan Mental dan Spiritual ASN Harus Menjadi Prioritas
Dinas Perikanan Ungkap Rumpon Jadi Persoalan Baru Nelayan Sukabumi, Perizinan Dinilai Terlalu Rumit
Dua Institusi Bersinergi, Kapolres Sukabumi Kota Sambangi Makodim 0607
Siapa Sangka! Bangunan yang Tampak Kumuh Ini Ternyata Dapur MBG, Warga Mengaku Terkejut

Berita Terkait

Kamis, 16 Juli 2026 - 18:42 WIB

BPBD Sukabumi Siapkan Mahasiswa IPB Jadi Perpanjangan Tangan Edukasi Kebencanaan di Sekolah

Kamis, 16 Juli 2026 - 14:15 WIB

RSUD Sekarwangi Kini Punya Cath Lab, Pasien Serangan Jantung Tak Lagi Harus Dirujuk ke Luar Sukabumi

Rabu, 15 Juli 2026 - 20:52 WIB

Grundfos Foundation Bersama Wafaa Indonesia Resmikan Fasilitas Air Bersih dan Air Minum di Sukabumi

Rabu, 15 Juli 2026 - 19:38 WIB

Enam PNS Pemkab Sukabumi Kena Sanksi Berat, Lima Dipecat dan Satu Demosi

Rabu, 15 Juli 2026 - 17:05 WIB

Rakor Evaluasi MTA, Ade Suryaman: Pembinaan Mental dan Spiritual ASN Harus Menjadi Prioritas

Berita Terbaru