Anggota Fraksi Golkar Usulkan Perubahan Perda CSR Dibahas dalam Prolegda 2022

Kamis, 9 Desember 2021 - 11:01 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

JURNALSUKABUMI.COM – Anggota Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Sukabumi, Agus Mulyadi, mengusulkan agar perubahan peraturan daerah Corporate Social Responsibility (Perda  CSR), perlu diagendakan dan dibahas dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) Tahun 2022.

“Dalam pembahasan terkait perubahan Perda ini, tentu saja harus dibahas di dalam Prolegda 2022. Lebih dahulu dibahas di dalam badan musyawarah (Banmus) untuk ditetapkan menjadi Raperda yang masuk dalam Prolegda 2022,” kata Agus.

Prolegda lanjut dia adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.

Terkait polemik yang terjadi saat beberapa LSM, berdemo ke DPRD Kabupaten Sukabumi ujarnya, sebagai bentuk aspirasi perlu diperhatikan. Namun, ada hal-hal perlu diingatkan kepada Ketua DPRD dan pimpinan DPRD lainnya agar lebih berhati-hati didalam mengambil sikap.

“Ketua DPRD adalah ex officio selaku pimpinan yang harus bersama-sama dengan pimpinan yang lain, mendiskusikan lalu juga dalam setiap tindakan dalam pembahasan kaitan dengan perubahan Perda tentang CSR ini,” bebernya.

Agus juga mengingatkan, agar Ketua DPRD, bisa sedikit menahan diri dan bisa menjaga marwah pimpinan DPRD. Karena pimpinan DPRD itu, kolektif kolegial.

“Hemat kami CSR ini yang harus diperbaiki bukan Perdanya, tetapi jika orang perorang yang ada dalam pengelolaan ini harus dikonsultasikan lebih dulu. Jadi konsultasi, antara pimpinan legislatif dan eksekutif untuk mencari solusi tentang pengelolaan CSR yang terbaik bagi Kab. Sukabumi,” tegasnya.

Dia juga sepakat bahwa CSR adalah satu potensi yang harus diberdayakan untu meningkatkan kesejahtraan masyarakat di sekitar pabrik. Untuk itu, kata Agus, harus dikelola secara profesional.

“Hal-hal yang berkaitan dengan pengambilan kebijakan harus dikomunikasikan dengan semua unsur pimpinan,” tandasnya.

Redaktur: Usep Mulyana

Berita Terkait

DPRD Sukabumi Hadirkan ber-DIALOG, Warga Bisa Sampaikan Aspirasi Secara Online
DPRD Sukabumi Setujui Empat Agenda Strategis, Sembilan Raperda Masuk Program 2027
Ketua DPRD Bacakan Pesan Pahlawan, DPRD Sukabumi Ajak Lanjutkan Perjuangan Lewat Karya Nyata
Usulan Revitalisasi PAUD Mandek, Asep Rizwan Siapkan Dorongan ke Dinas Pendidikan
Leni Liawati Ungkap Dampak BPJS Nonaktif, Warga Sakit Terbebani Tunggakan Rp875 Ribu
Hamzah Gurnita Bongkar Keluhan Warga soal BPJS, Sudah Bayar Denda Masih Terbebani
KDM Sebut Bisa Berobat Gratis Tanpa BPJS, DPRD Ungkap Juknis RS Belum Jelas
Dana Bagi Hasil Provinsi Turun Rp7,4 Miliar, DPRD Dorong Anggaran Fokus ke Kebutuhan Warga

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 13:16 WIB

DPRD Sukabumi Hadirkan ber-DIALOG, Warga Bisa Sampaikan Aspirasi Secara Online

Selasa, 17 November 2026 - 11:44 WIB

DPRD Sukabumi Setujui Empat Agenda Strategis, Sembilan Raperda Masuk Program 2027

Selasa, 10 November 2026 - 12:32 WIB

Ketua DPRD Bacakan Pesan Pahlawan, DPRD Sukabumi Ajak Lanjutkan Perjuangan Lewat Karya Nyata

Senin, 26 Oktober 2026 - 16:54 WIB

Usulan Revitalisasi PAUD Mandek, Asep Rizwan Siapkan Dorongan ke Dinas Pendidikan

Senin, 26 Oktober 2026 - 14:05 WIB

Leni Liawati Ungkap Dampak BPJS Nonaktif, Warga Sakit Terbebani Tunggakan Rp875 Ribu

Berita Terbaru

HEADLINE

Niat Ziarah ke Gunung Salak, Malah Ketemu Mayat

Minggu, 22 Nov 2026 - 19:50 WIB

HEADLINE

Polisi Patroli di Exit Tol Parungkuda Malam Ini

Sabtu, 21 Nov 2026 - 21:57 WIB