JURNALSUKABUMI.COM – Menyoal adanya Anggota DPRD Fraksi Partai Golkar Kabupaten Sukabumi yang walk out (WO) keluar ruangan saat Paripurna APBD Tahun 2021 DPRD Kabupaten Sukabumi, Senin (02/11/20). Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Yudha Sukmagara angkat bicara, Sebenarnya pada Paripurna memang secara mendadak Pjs Bupati Sukabimi tidak bisa menghadiri. Sehingg mewakilkan kepada PJs Sekda. Kemudian acara rapat Paripurna sempat dilemparkan ke forum apakah rapat ini dilanjutkan atau tidak.
“Rapat ini perihal pandangan umum fraksi untuk RAPBD Tahun 2021. Kita bahas juga sesuai dengan tata tertib. Tapi dalam tatib hanya mengatur perihal yang mengatur perihal mengenai kekuoruman atau kehadiran pada forum rapat paripurna dan dinyatakan 50 + 1. Saya sempat minta kepada semua anggota DPRD dari delapan fraksi, ada enam fraksi menyatakan untuk melanjutkan, maka diputuskan rapat paripurna dilanjutkan,” ungkap Yudha kepada jurnalsukabumi.com.
Menurut Yudha, dari Pemda maupun PJs Bupati Sukabumi memang sudah menyampaikan nota kepada DPRD, bahwa beliau tidak bisa hadir. Beliau dipanggil ke Jakarta ke Kementerian Dalam Negeri. Beliau dari biro hukum dibutuhkan oleh Kemendagri. Maka beliau disposisikan kepada Sekda.
“Disposisinya lastminute tadi. Saya kira tidak mengurangi apa yang kita lakukan tadi dalam paripurna. Ini semua untuk kepentingan masyarakat. Karena Pjs tidak punya wakil bupati maka mewakilkan pada sekda. Kami minta kejadian tadi tidak sampai terulang lagi,” harapnya.
Saat ditanya dalam rapat Paripurna sendiri agenda apa saja, Yudha menjelaskan, rapat Paripurna yang dilaksanakan mengenai pandangan umum fraksi-fraksi tentang RAPBD Tahun 2021.
“Semua fraksi ada delapan fraksi menyampaikan pandangan umumnya, agar nanti menjadi sebuah bahan untuk pemerintah daerah terutama tim anggaran di TAPD untuk bisa memploting agar anggaran 2021. Yang nantinya pandangan umum fraksi menjadi sebuah bahan untuk bisa menjadi dasar penetapan RAPBD 2021,” paparnya.
Untuk pandangan fraksi sendiri sedang dibahas. Nanti tanggal empat hari Rabu, akan ada jawaban dari pandangan umum fraksi-fraksi yang tadi sudah disampaikan.
“Jadi mekanisme ini harus dilalui supaya hasil RAPBD 2021 sesuai target dan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Karena memang dengan adanya Covid – 19, pendapatan asli daerahpun menurun pasti ada efek pada APBD. APBD menurun, tapi nilai pastinya berapa sedang dalam pembahasan,” pungkasnya.
Reporter: Ifan || Redaktur: Usep Mulyana
