JURNALSUKABUMI.COM – Dalam upaya memperkuat integritas demokrasi dan menyongsong Pemilu yang jujur, adil, serta bermartabat, kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pengawasan Partisipatif digelar secara interaktif di sebuah hotel di Jalan Bhayangkara, Kota Sukabumi, Sabtu (8/8/2026).
Acara ini mengulas pentingnya pelibatan masyarakat dalam mengawal proses demokrasi. Kegiatan yang dipandu oleh Puspa Ayu Mutiara selaku moderator ini menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Anggota DPR RI Heri Gunawan, S.E., M.M., M.A.P., Agus Firmansyah, serta Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (P2H) Nuryamah. Turut hadir pula Bendahara Bawaslu Kota Sukabumi Radian Ali Hergionoto.
Dalam pemaparannya, Anggota DPR RI Heri Gunawan menekankan bahwa demokrasi Indonesia saat ini menghadapi tantangan serius berupa tren penurunan indeks demokrasi, baik di tingkat internasional maupun nasional.
“Sesuai laporan The Economist Intelligence Unit (EIU) 2025, indeks demokrasi Indonesia berada di peringkat 59 dari 167 negara dengan skor global 6,44. Angka ini menunjukkan penurunan dari tahun 2022 di skor 6,71 dan 2023 di skor 6,53. Sementara itu, BPS mencatat Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) nasional tahun 2025 berada pada skor 78,19 (kategori sedang), dan IDI Provinsi Jawa Barat tahun 2025 mencatatkan skor 80,86 di peringkat 19 nasional. Kondisi ini menandakan dibutuhkannya komitmen bersama dalam mengawal demokrasi,” ujar Heri Gunawan.
Pria yang akrab disapa Hergun ini menambahkan, penguatan kualitas demokrasi merupakan salah satu prioritas utama pemerintah yang tertuang dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto khususnya Misi 1 dan Misi 7 serta dimasukkan ke dalam RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 oleh Bappenas.
Sementara itu, Anggota Bawaslu Jabar Kordiv P2H Nuryamah bersama narasumber Agus Firmansyah menyampaikan bahwa Bawaslu tidak dapat bergerak sendiri tanpa keterlibatan masyarakat.
Pengawasan partisipatif yang diamanatkan Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2023 dan UU Nomor 7 Tahun 2017 hadir untuk membuka ruang keterlibatan publik, mulai dari mahasiswa, akademisi, tokoh masyarakat, hingga insan pers dan komunitas.
“Masyarakat perlu aktif mengawasi lima poin kunci, yakni keakuratan data pemilih, penolakan politik uang, netralitas ASN/TNI/Polri dan kepala desa, ketertiban kampanye, serta kebenaran proses pemungutan dan penghitungan suara. Kita juga harus jeli mengenali jenis pelanggaran, baik administratif, kode etik, tindak pidana pemilu, maupun pelanggaran hukum lainnya,” paparnya dalam sosialisasi tersebut.
Untuk mendukung pengawasan tersebut, Bawaslu menghadirkan empat program strategis pengawasan partisipatif:
1. Pendidikan Pengawas Partisipatif: Kurikulum 2026 yang membekali masyarakat dengan kecakapan teknis pencegahan, pelaporan, dan pengawasan digital menuju Pemilu 2029 yang bermartabat.
2. Pojok Pengawasan: Layanan informasi, literasi, dan diskusi keliling hingga lingkungan akademik.
3. Forum Warga Pengawasan Partisipatif: Ruang diskusi bagi pemilih pemula, perempuan, disabilitas, lansia, ormas, dan tokoh agama.
4. Komunitas Digital Pengawasan Partisipatif: Wadah kolaborasi digital yang melibatkan content creator, pemantau pemilu, jurnalis, dan budayawan.
Acara ditutup dengan imbauan dari Bendahara Bawaslu Kota Sukabumi, Radian Ali Hergionoto, bersama moderator Puspa Ayu Mutiara, yang mengajak seluruh masyarakat Sukabumi untuk berani melapor jika menemukan dugaan pelanggaran.
“Jangan diam! Mari kita menjadi pemilih pintar, cegah hoaks dan politik uang, serta bersama-sama mengawasi pemilu demi masa depan bangsa,” pungkasnya.
Redaktur: Ujang Herlan
