JURNALSUKABUMI.COM – Kebijakan Pemerintah Pusat yang menetapkan sistem Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat mulai menuai respons di daerah. Kebijakan ini diambil sebagai langkah efisiensi energi nasional di tengah gejolak konflik global yang tak menentu.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, S.IP., M.M., angkat bicara. Menurutnya, meski kebijakan ini bertujuan baik untuk penghematan energi dan anggaran, esensi utamanya adalah memastikan pelayanan masyarakat tidak menjadi kendor.
Fokus pada Efisiensi Tanpa Kurangi Kinerja
Kang Budi, sapaan karib Budi Azhar Mutawali, menekankan bahwa pembatasan perjalanan dinas dalam negeri sebesar 50% dan luar negeri hingga 70% harus dilihat sebagai momentum untuk melakukan transformasi digital di lingkungan Pemkab Sukabumi.
“Kita harus memahami bahwa kondisi global saat ini memang menuntut kita untuk lebih hemat energi dan anggaran. Namun, saya tegaskan, WFH setiap Jumat bagi ASN jangan sampai dijadikan alasan untuk ‘libur’ atau melambatkan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Sukabumi,” ujar Budi Azhar saat dikonfirmasi, Rabu (01/04/2026).
Politisi gaek Partai Golkar ini juga menyoroti pembatasan penggunaan mobil dinas yang kini mulai didorong beralih ke transportasi publik. Menurutnya, hal ini merupakan tantangan sekaligus peluang bagi aparatur daerah untuk memberikan contoh kesederhanaan.
Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas
Langkah pemerintah yang memangkas perjalanan dinas secara drastis juga mendapat perhatian khusus dari pimpinan legislatif Kabupaten Sukabumi ini.
“Dengan adanya pembatasan perjalanan dinas hingga 70 persen untuk luar negeri dan 50 persen dalam negeri, anggaran tersebut harus bisa dialihkan atau dioptimalkan untuk program-program yang langsung menyentuh kepentingan rakyat banyak di Sukabumi,” tambah Kang Budi Azhar.
Poin Utama Kebijakan Baru Pemerintah:
* WFH ASN: Berlaku setiap hari Jumat secara nasional.
* Perjalanan Dinas: Dipangkas 50% (Dalam Negeri) dan 70% (Luar Negeri).
* Mobilitas: Pembatasan penggunaan mobil dinas dan kewajiban menggunakan transportasi publik.
* Tujuan: Efisiensi energi menghadapi dampak krisis energi dan konflik global.
Ketua DPRD berharap, melalui sistem kerja baru ini, ASN di Kabupaten Sukabumi tetap bisa menunjukkan produktivitas tinggi. “Teknologi sudah ada, koordinasi bisa lewat digital. Yang penting, urusan masyarakat beres dan target pembangunan kita tetap tercapai,” tandasnya.
Redaktur: Ujang Herlan
