JURNALSUKABUMI.COM – Anggota DPR RI, Heri Gunawan, melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Rabu (11/03/2026). Dalam kunjungannya, legislator yang akrab disapa Hergun ini memberikan sejumlah catatan kritis terkait transformasi lembaga pencetak kader birokrat tersebut.
Ketua DPP Partai Gerindra ini menekankan bahwa IPDN memiliki peran strategis sebagai “kawah candradimuka” bagi generasi penerus untuk menjadi birokrat yang handal, melayani, dan berkelas dunia demi menyongsong Visi Indonesia Emas 2045.
“IPDN harus menjadi dapur pencetak pemimpin bangsa yang bersih dan inovatif, bukan sekadar pabrik birokrat administratif,” ujar Hergun, sapaan karib Heri Gunawan.
Integritas Seleksi dan Modernisasi Fasilitas
Salah satu poin utama yang disoroti Hergun adalah proses Seleksi Penerimaan Calon Praja (SPCP). Ia meminta jaminan agar proses seleksi tetap objektif dan bebas dari intervensi pihak manapun.
“Banyak generasi muda yang ingin mengabdi pada negara melalui IPDN. Keinginan ini harus disambut dengan proses seleksi yang transparan dan adil,” tegasnya.
Selain itu, dengan pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp818,05 miliar, Hergun mendorong adanya pemerataan kualitas pendidikan di tujuh kampus regional IPDN. Ia menekankan pentingnya modernisasi fasilitas di kampus luar Jatinangor, seperti di Minahasa, Gowa, hingga Jayapura, agar standar lulusan merata di seluruh Indonesia.
Transformasi Digital dan Hapus Mentalitas Feodal
Menghadapi era Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Heri mendesak IPDN untuk terus memperbarui kurikulumnya. Menurutnya, lulusan IPDN masa kini wajib memiliki kecakapan tinggi dalam tata kelola data (big data) dan kecerdasan buatan (AI).
Ia juga menyinggung soal karakter lulusan. Heri menginginkan perubahan fundamental dalam kurikulum etika agar tidak ada lagi mentalitas feodalistik di kalangan purna praja.
“Hapus stigma budaya kekerasan. Kita dukung penuh kebijakan zero tolerance bagi praja atau pengasuh yang melanggar disiplin. Lulusan IPDN harus murni menjadi pelayan rakyat, bukan pejabat yang minta dilayani,” cetus Legislator yang berangkat dari Dapil Jabar IV, mencakup Kota dan Kabupaten Sukabumi ini.
Advokasi Karier dan Pengabdian Masyarakat
Dalam kesempatan tersebut, Heri mengapresiasi pengiriman 1.908 praja ke lokasi bencana di Sumatera sebagai wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi. Namun, ia juga menyoroti nasib karier purna praja di daerah.
“Banyak lulusan yang mengeluhkan stagnasi karier karena faktor politik lokal. Kita akan dorong regulasi ke Kemendagri agar pola karier lulusan IPDN tetap berbasis meritokrasi (prestasi), bukan karena kedekatan politik,” ungkapnya.
Menjelang hari ulang tahun IPDN ke-70 pada 17 Maret mendatang, Heri berharap lembaga ini terus berbenah, terutama dalam menjamin penempatan lulusan di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) melalui koordinasi intensif dengan Kemenpan-RB dan BKN.
Redaktur: Ujang Herlan
