Keracunan MBG di Sukabumi, KNPI Jabar Desak Tutup SPPG Lalai

Sabtu, 27 September 2025 - 14:38 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JURNALSUKABUMI.COM – Ketua DPD KNPI Jawa Barat, Rohmat Hidayat menyoroti lemahnya pengawasan terhadap dapur penyedia MBG di sejumlah daerah, termasuk Sukabumi pasca Kasus keracunan massal.

Rohmat menegaskan, fenomena keracunan massal yang kerap terjadi di Jawa Barat harus menjadi peringatan serius bagi pemerintah. Ia menduga, akar persoalan terletak pada standar mutu dan kualitas makanan yang jauh dari kata layak, sehingga justru membahayakan para siswa penerima MBG.

“Banyak kejadian keracunan massal belakangan ini sangat miris. MBG yang seharusnya menjadi solusi justru berubah menjadi masalah baru karena dijadikan ajang kepentingan. Ada pihak yang hanya memikirkan keuntungan tanpa peduli kesehatan dan keselamatan anak-anak,” ujar Rohmat, Sabtu (27/9/2025).

Menurutnya, MBG yang diidamkan sebagai program unggulan untuk pemenuhan gizi siswa kini berbalik menjadi polemik. Menu makanan yang disajikan sering tidak sesuai standar gizi, higienitas dapur dipertanyakan, dan dugaan adanya praktik bisnis semata membuat kepercayaan publik terkikis.

“Seolah-olah pemerintah daerah maupun pusat diam melihat kondisi ini. Padahal sudah jelas membahayakan banyak jiwa,” cetus Rohmat.

Ia pun mendesak agar pemerintah daerah hingga pusat segera bertindak tegas. Setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) wajib memiliki Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS) dari Kementerian Kesehatan.

Jika ada dapur MBG yang terbukti melanggar atau bahkan menyebabkan keracunan siswa, Rohmat meminta agar kerja sama segera dihentikan dan sanksi hukum ditegakkan.

“Pemerintah jangan tutup mata. Tutup dapur yang tidak punya SLHS, larang mereka beroperasi. Ini menyangkut kesehatan anak-anak kita,” tegasnya.

Lebih jauh, KNPI Jabar juga meminta Gubernur Jawa Barat untuk melakukan inspeksi menyeluruh terhadap seluruh SPPG di setiap kota dan kabupaten. Menurut Rohmat, hanya dengan penegakan aturan yang konsisten, kasus serupa tidak akan terulang.

“SLHS adalah syarat mutlak. Tanpa itu, SPPG tidak layak beroperasi. Jangan biarkan MBG berubah menjadi ancaman baru bagi generasi kita,” tandasnya.

 

Reporter: Ilham Nugraha | Redaktur: Ujang Herlan

Berita Terkait

Musda MUI Sukabumi 2026, Wabup: Momentum Konsolidasi dan Evaluasi Kemaslahatan Umat
Tak Sekadar Naik Tingkat, Atlet Tarung Derajat Sukabumi Digembleng Bidik Porda Jabar
Jembatan Garuda Suci di Cikembar Diresmikan, Ini Pesan Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Kosasih! 
DLH Sukabumi Ungkap Pola Pengelolaan Sampah yang Benar, Pengangkutan Minimal Seminggu Sekali
DLH Sukabumi Bongkar Dugaan Pengelolaan Sampah Ilegal di Palabuhanratu
Kadiskominfosan: SMSI Sukabumi Raya Diharapkan Jadi Motor Penggerak Media Siber Profesional
Jelang Musda MUI 2026, Diaga Muda Indonesia Sukabumi Raya Serukan Ukhuwah Islamiyah
BPBD Sukabumi Siapkan Mahasiswa IPB Jadi Perpanjangan Tangan Edukasi Kebencanaan di Sekolah

Berita Terkait

Selasa, 21 Juli 2026 - 21:28 WIB

Musda MUI Sukabumi 2026, Wabup: Momentum Konsolidasi dan Evaluasi Kemaslahatan Umat

Senin, 20 Juli 2026 - 15:47 WIB

Jembatan Garuda Suci di Cikembar Diresmikan, Ini Pesan Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Kosasih! 

Senin, 20 Juli 2026 - 12:05 WIB

DLH Sukabumi Ungkap Pola Pengelolaan Sampah yang Benar, Pengangkutan Minimal Seminggu Sekali

Minggu, 19 Juli 2026 - 16:11 WIB

DLH Sukabumi Bongkar Dugaan Pengelolaan Sampah Ilegal di Palabuhanratu

Minggu, 19 Juli 2026 - 14:22 WIB

Kadiskominfosan: SMSI Sukabumi Raya Diharapkan Jadi Motor Penggerak Media Siber Profesional

Berita Terbaru