Keracunan MBG di Sukabumi, KNPI Jabar Desak Tutup SPPG Lalai

Sabtu, 27 September 2025 - 14:38 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JURNALSUKABUMI.COM – Ketua DPD KNPI Jawa Barat, Rohmat Hidayat menyoroti lemahnya pengawasan terhadap dapur penyedia MBG di sejumlah daerah, termasuk Sukabumi pasca Kasus keracunan massal.

Rohmat menegaskan, fenomena keracunan massal yang kerap terjadi di Jawa Barat harus menjadi peringatan serius bagi pemerintah. Ia menduga, akar persoalan terletak pada standar mutu dan kualitas makanan yang jauh dari kata layak, sehingga justru membahayakan para siswa penerima MBG.

“Banyak kejadian keracunan massal belakangan ini sangat miris. MBG yang seharusnya menjadi solusi justru berubah menjadi masalah baru karena dijadikan ajang kepentingan. Ada pihak yang hanya memikirkan keuntungan tanpa peduli kesehatan dan keselamatan anak-anak,” ujar Rohmat, Sabtu (27/9/2025).

Menurutnya, MBG yang diidamkan sebagai program unggulan untuk pemenuhan gizi siswa kini berbalik menjadi polemik. Menu makanan yang disajikan sering tidak sesuai standar gizi, higienitas dapur dipertanyakan, dan dugaan adanya praktik bisnis semata membuat kepercayaan publik terkikis.

“Seolah-olah pemerintah daerah maupun pusat diam melihat kondisi ini. Padahal sudah jelas membahayakan banyak jiwa,” cetus Rohmat.

Ia pun mendesak agar pemerintah daerah hingga pusat segera bertindak tegas. Setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) wajib memiliki Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS) dari Kementerian Kesehatan.

Jika ada dapur MBG yang terbukti melanggar atau bahkan menyebabkan keracunan siswa, Rohmat meminta agar kerja sama segera dihentikan dan sanksi hukum ditegakkan.

“Pemerintah jangan tutup mata. Tutup dapur yang tidak punya SLHS, larang mereka beroperasi. Ini menyangkut kesehatan anak-anak kita,” tegasnya.

Lebih jauh, KNPI Jabar juga meminta Gubernur Jawa Barat untuk melakukan inspeksi menyeluruh terhadap seluruh SPPG di setiap kota dan kabupaten. Menurut Rohmat, hanya dengan penegakan aturan yang konsisten, kasus serupa tidak akan terulang.

“SLHS adalah syarat mutlak. Tanpa itu, SPPG tidak layak beroperasi. Jangan biarkan MBG berubah menjadi ancaman baru bagi generasi kita,” tandasnya.

 

Reporter: Ilham Nugraha | Redaktur: Ujang Herlan

Berita Terkait

Fokus Rancang Regulasi, Hergun Minta Kemendagri Bersama Kemensetneg dan BSKDN Rampungkan RPP Desartada dan Penataan Daerah
Disnakertrans Dorong Perlindungan Pekerja SPPG, Ratusan Relawan Diupayakan Masuk BPJS
ABPEDNAS Cetak Sejarah, Raih 100 Ribu Anggota Bertepatan Hari Lahir Pancasila 2026
Pancasila di Tengah Tantangan Zaman, Pesan Bupati Sukabumi untuk Generasi Muda
DP3A Sukabumi Dorong Generasi Bebas Diskriminasi Melalui Program Cager
PLN UP3 Sukabumi Salurkan 6 Sapi dan 1 Kambing Kurban, Ribuan Warga Rasakan Manfaat Idul Adha
Membusuk di Pembaringan Selama 31 Tahun, Keluarga Terharu saat Bupati Sukabumi Datang ke Rumah Ahmad Yani
SMSI Dukung ADI Perjuangkan Kelayakan Gaji Dosen

Berita Terkait

Kamis, 4 Juni 2026 - 19:40 WIB

Fokus Rancang Regulasi, Hergun Minta Kemendagri Bersama Kemensetneg dan BSKDN Rampungkan RPP Desartada dan Penataan Daerah

Rabu, 3 Juni 2026 - 16:34 WIB

Disnakertrans Dorong Perlindungan Pekerja SPPG, Ratusan Relawan Diupayakan Masuk BPJS

Selasa, 2 Juni 2026 - 21:26 WIB

ABPEDNAS Cetak Sejarah, Raih 100 Ribu Anggota Bertepatan Hari Lahir Pancasila 2026

Senin, 1 Juni 2026 - 12:57 WIB

Pancasila di Tengah Tantangan Zaman, Pesan Bupati Sukabumi untuk Generasi Muda

Senin, 1 Juni 2026 - 12:14 WIB

DP3A Sukabumi Dorong Generasi Bebas Diskriminasi Melalui Program Cager

Berita Terbaru