Keracunan MBG di Sukabumi, KNPI Jabar Desak Tutup SPPG Lalai

Sabtu, 27 September 2025 - 14:38 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

JURNALSUKABUMI.COM – Ketua DPD KNPI Jawa Barat, Rohmat Hidayat menyoroti lemahnya pengawasan terhadap dapur penyedia MBG di sejumlah daerah, termasuk Sukabumi pasca Kasus keracunan massal.

Rohmat menegaskan, fenomena keracunan massal yang kerap terjadi di Jawa Barat harus menjadi peringatan serius bagi pemerintah. Ia menduga, akar persoalan terletak pada standar mutu dan kualitas makanan yang jauh dari kata layak, sehingga justru membahayakan para siswa penerima MBG.

“Banyak kejadian keracunan massal belakangan ini sangat miris. MBG yang seharusnya menjadi solusi justru berubah menjadi masalah baru karena dijadikan ajang kepentingan. Ada pihak yang hanya memikirkan keuntungan tanpa peduli kesehatan dan keselamatan anak-anak,” ujar Rohmat, Sabtu (27/9/2025).

Menurutnya, MBG yang diidamkan sebagai program unggulan untuk pemenuhan gizi siswa kini berbalik menjadi polemik. Menu makanan yang disajikan sering tidak sesuai standar gizi, higienitas dapur dipertanyakan, dan dugaan adanya praktik bisnis semata membuat kepercayaan publik terkikis.

“Seolah-olah pemerintah daerah maupun pusat diam melihat kondisi ini. Padahal sudah jelas membahayakan banyak jiwa,” cetus Rohmat.

Ia pun mendesak agar pemerintah daerah hingga pusat segera bertindak tegas. Setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) wajib memiliki Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS) dari Kementerian Kesehatan.

Jika ada dapur MBG yang terbukti melanggar atau bahkan menyebabkan keracunan siswa, Rohmat meminta agar kerja sama segera dihentikan dan sanksi hukum ditegakkan.

“Pemerintah jangan tutup mata. Tutup dapur yang tidak punya SLHS, larang mereka beroperasi. Ini menyangkut kesehatan anak-anak kita,” tegasnya.

Lebih jauh, KNPI Jabar juga meminta Gubernur Jawa Barat untuk melakukan inspeksi menyeluruh terhadap seluruh SPPG di setiap kota dan kabupaten. Menurut Rohmat, hanya dengan penegakan aturan yang konsisten, kasus serupa tidak akan terulang.

“SLHS adalah syarat mutlak. Tanpa itu, SPPG tidak layak beroperasi. Jangan biarkan MBG berubah menjadi ancaman baru bagi generasi kita,” tandasnya.

 

Reporter: Ilham Nugraha | Redaktur: Ujang Herlan

Berita Terkait

Di Ajang FTBI, Bupati Ajak Pelajar kembangkan Bahasa dan Budaya Sunda Berbasis Teknologi 
TMMD ke-130 Rampung 100 Persen, Wabup Andreas Apresiasi Sinergi TNI dan Masyarakat
14 Gapoktan di Sukabumi Bakal Terima Hibah Rp700 Juta
Bantah Isu Arogansi dan Intimidasi, Ini Penjelasan Griya Lansia Sukabumi!
Hari Pahlawan 2026, Bupati Ajak Masyarakat Bersatu Bangun Sukabumi
Nanindya Nataningrum Resmi Jabat Kasi Datun Kejari Kabupaten Sukabumi
Asep Japar Tekankan Sinergitas Lintas Sektor Demi Sukabumi Tetap Kondusif
Yayasan Antasena Bangun Bersama Gelar Khitanan Massal, Perangi Narkoba!

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Kamis, 12 November 2026 - 17:57 WIB

Di Ajang FTBI, Bupati Ajak Pelajar kembangkan Bahasa dan Budaya Sunda Berbasis Teknologi 

Kamis, 12 November 2026 - 17:35 WIB

TMMD ke-130 Rampung 100 Persen, Wabup Andreas Apresiasi Sinergi TNI dan Masyarakat

Rabu, 11 November 2026 - 09:42 WIB

14 Gapoktan di Sukabumi Bakal Terima Hibah Rp700 Juta

Selasa, 10 November 2026 - 20:00 WIB

Bantah Isu Arogansi dan Intimidasi, Ini Penjelasan Griya Lansia Sukabumi!

Selasa, 10 November 2026 - 12:23 WIB

Hari Pahlawan 2026, Bupati Ajak Masyarakat Bersatu Bangun Sukabumi

Berita Terbaru