Soroti Krisis BPJS dan Harga Gabah Anjlok, Uden Natsir Siap Kawal Aspirasi Petani

Rabu, 7 Mei 2025 - 03:48 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JURNALSUKABUMI.COM – Uden Abdun Natsir, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), melaksanakan reses ke-II tahun 2025 di Bale Sawala, Desa Kebonpedes, Rabu (7/5/2025).

Dalam reses kali ini, Uden tidak berjalan sendiri. Ia berkolaborasi dengan Anggota Komisi IV DPR RI, H. Slamet, demi memperkuat penyampaian aspirasi serta mencari solusi lintas kewenangan untuk berbagai persoalan krusial yang disampaikan masyarakat.

BPJS Tak Aktif, Warga Tak Bisa Berobat

Salah satu isu paling mencolok yang muncul adalah soal layanan BPJS Kesehatan, khususnya kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dinonaktifkan tanpa kejelasan. Banyak warga yang mengeluh tidak dapat menggunakan BPJS saat berobat, meski secara status seharusnya mereka ditanggung oleh pemerintah.

“Sampai sekarang saya sebagai anggota DPRD pun masih mencari solusi konkret soal BPJS PBI ini. Kami akan segera mengadakan rapat lintas sektor agar masyarakat bisa kembali merasakan manfaat layanan kesehatan yang adil,” tegas Uden.

Keluhan ini juga diperkuat oleh Kepala Desa Kebonpedes, Dadan Apriandani, yang menyebut bahwa pelayanan BPJS masih menyulitkan, meskipun sudah ada edaran dari Gubernur Jawa Barat soal UHC (Universal Health Coverage).

Harga Gabah Jatuh, Petani Merugi

Persoalan lain yang tak kalah mengkhawatirkan adalah anjloknya harga gabah di tingkat petani. Meski pemerintah menetapkan harga gabah sebesar Rp6.500 per kilogram, banyak petani masih menjual kepada tengkulak di harga Rp4.500–5.000.

“Petani terpaksa menjual ke tengkulak karena sebelumnya sudah meminjam dana talang untuk modal tanam. Ini siklus yang menjerat dan merugikan petani kita,” ungkap Uden.

Uden menilai akar masalahnya terletak pada minimnya sosialisasi pemerintah terkait mekanisme penjualan gabah langsung ke Bulog. Banyak petani yang tidak tahu prosedurnya, sehingga terpaksa menjual ke pihak ketiga dengan harga yang tidak manusiawi.

“Kita harus hadir untuk mendampingi petani. Pemerintah daerah wajib turun tangan agar kebijakan pusat tidak hanya jadi angka di atas kertas, tapi benar-benar dirasakan di lapangan,” tegasnya.

DPRD Siap Jemput Bola dan Gandeng Tiga Pilar

Demi memperjuangkan hak petani, Uden berjanji akan menggandeng kepala desa, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas untuk membantu petani menjual gabah ke Bulog secara langsung. Strategi ini diharapkan bisa memangkas mata rantai tengkulak dan memulihkan harga gabah ke tingkat yang wajar.

“Kami akan menyasar langsung petani agar penyerapan gabah ke Bulog maksimal. Kita ingin petani di Sukabumi bangkit secara ekonomi,” tandasnya .

Reporter: Ilham Nugraha | Redaktur: Ujang Herlan

Berita Terkait

Beralih ke Komisi I DPRD, Dewan Jajah Siap Kawal Pemerintahan dan Aspirasi Rakyat
DPRD Sukabumi Tampung Aspirasi Warga, Pembahasan Anggaran 2027 Mulai Bergulir
DPRD Sukabumi Kawal Hak 332 Eks Karyawan, Dua Perusahaan Tambang Mangkir dari Audiensi
DPRD Soroti Lemahnya Pengawasan Laut, Dewan Dadang: Nelayan Sukabumi Jangan Terus Jadi Penonton
DPRD Sahkan Persetujuan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Perkuat Pengawasan Keuangan Daerah
Teddy Setiadi Ajak Perkuat Kepedulian Sosial di Momentum 10 Muharram 1448 H
Sukabumi Raih WTP ke-12 Kali Berturut-turut, Wabup Andreas Beberkan Kinerja APBD 2025 di DPRD
DPRD dan Pemkab Sukabumi Sepakati Dua Raperda Strategis, Tanah Telantar dan Transportasi Jadi Fokus
Tag :

Berita Terkait

Jumat, 10 Juli 2026 - 03:41 WIB

Beralih ke Komisi I DPRD, Dewan Jajah Siap Kawal Pemerintahan dan Aspirasi Rakyat

Kamis, 9 Juli 2026 - 15:10 WIB

DPRD Sukabumi Tampung Aspirasi Warga, Pembahasan Anggaran 2027 Mulai Bergulir

Senin, 6 Juli 2026 - 12:55 WIB

DPRD Sukabumi Kawal Hak 332 Eks Karyawan, Dua Perusahaan Tambang Mangkir dari Audiensi

Kamis, 2 Juli 2026 - 11:22 WIB

DPRD Soroti Lemahnya Pengawasan Laut, Dewan Dadang: Nelayan Sukabumi Jangan Terus Jadi Penonton

Rabu, 1 Juli 2026 - 13:57 WIB

DPRD Sahkan Persetujuan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Perkuat Pengawasan Keuangan Daerah

Berita Terbaru