BKPSDM Pastikan Kejelasan Nasib Honorer R2 dan R3: Diangkat Tanpa Tes Ulang

Minggu, 13 April 2025 - 13:47 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

JURNALSUKABUMI.COM – Di tengah kekhawatiran ribuan tenaga honorer yang belum lolos seleksi PPPK, kabar baik datang dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sukabumi.

Kepala BKPSDM, Teja Sumirat, memastikan bahwa tenaga honorer kategori R2 dan R3 tidak perlu mengikuti tes ulang untuk menjadi ASN.

Kebijakan tersebut merujuk pada Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 16 Tahun 2025, yang mengatur skema pengangkatan honorer R2 dan R3 menjadi PPPK paruh waktu terlebih dahulu, lalu berproses menuju PPPK penuh waktu.

“Mereka tidak perlu khawatir. Proses ini memang bertahap, tapi yang penting, mereka yang sudah masuk dalam database BKN akan diangkat. Tidak ada tes ulang,” tegas Teja beberapa hari lalu.

BKPSDM mencatat ada 4.880 tenaga honorer R3 yang belum lulus seleksi 2024, namun telah masuk dalam database resmi BKN per 1 Januari 2022.

Mereka terdiri dari 2.220 tenaga pendidikan, 709 tenaga kesehatan, dan 1.951 tenaga teknis. Sementara itu, dari formasi PPPK dan CPNS tahun 2024, terdapat 1.192 orang yang sudah pasti akan diangkat mulai 1 Juli 2025.

Langkah BKPSDM ini mendapat perhatian luas karena menyentuh langsung ke nasib ribuan pegawai non-ASN yang selama ini berjasa, namun kerap terombang-ambing oleh kebijakan nasional yang berubah-ubah.

Lebih jauh, Teja mengungkap bahwa tantangan utama dalam percepatan pengangkatan honorer menjadi PPPK penuh waktu adalah keterbatasan anggaran daerah, mengingat belanja pegawai tidak boleh melampaui 30% dari APBD sesuai regulasi.

Namun, pihaknya telah mengusulkan mekanisme afirmatif berbasis masa kerja ke Kemenpan-RB sebagai bentuk penghargaan bagi honorer yang telah lama mengabdi. Hal ini diharapkan menjadi jalan tengah agar keadilan tetap ditegakkan tanpa membebani fiskal daerah secara berlebihan.

“Kami optimis. Kuncinya adalah kehati-hatian dan keadilan. R2 dan R3 akan diangkat, cepat atau lambat. Kita dorong dengan sistem zero growth agar tetap sesuai kemampuan daerah,” tambah Teja.

Reporter: Ilham Nugraha | Redaktur: Ujang Herlan

Berita Terkait

Pesan Prabowo di Rakornas TPAKD 2026, Bupati Sukabumi Ikuti Penguatan Akses Keuangan
SMSI Desak Plt Bupati Bekasi Copot Kepala DLH Penghina Wartawan di Bekasi
Ditutup Gabah Kering, Truk KDMP Diduga Selundupan 100 Jerigen Pertalite 
Jalan Tol Bakal Ubah Wajah Sukabumi, DPRD Soroti Kesiapan Tata Ruang hingga Penertiban HGU
Sejumlah Negara ASEAN Sepakat Lindungi Karya Jurnalistik dari Eksploitasi Platform Digital dan AI
Wamen BKKBN Isyana Bagoes Oka Tinjau Penanganan Stunting di Sukabumi
Satgas Yonarmed 13/Nanggala Semarakkan HUT TNI ke-81 dengan Aksi Sosial di Perbatasan
Mengabdi untuk Sukabumi: Hergun Dorong Pelayanan Publik, Kepastian Hukum Tanah, Solusi Sosial-Keagamaan, dan Semangat Kebersamaan

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Jumat, 23 Oktober 2026 - 17:52 WIB

Pesan Prabowo di Rakornas TPAKD 2026, Bupati Sukabumi Ikuti Penguatan Akses Keuangan

Jumat, 16 Oktober 2026 - 12:18 WIB

SMSI Desak Plt Bupati Bekasi Copot Kepala DLH Penghina Wartawan di Bekasi

Rabu, 14 Oktober 2026 - 19:22 WIB

Ditutup Gabah Kering, Truk KDMP Diduga Selundupan 100 Jerigen Pertalite 

Rabu, 14 Oktober 2026 - 14:02 WIB

Jalan Tol Bakal Ubah Wajah Sukabumi, DPRD Soroti Kesiapan Tata Ruang hingga Penertiban HGU

Sabtu, 10 Oktober 2026 - 21:23 WIB

Sejumlah Negara ASEAN Sepakat Lindungi Karya Jurnalistik dari Eksploitasi Platform Digital dan AI

Berita Terbaru