JURNALSUKABUMI.COM – Universitas Nusa Putra (UNP) menggelar kuliah umum bertajuk “Diversity, Equality, dan Human Right: Memperkuat HAM dalam Masyarakat Multikultural” dengan menghadirkan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI, Natalius Pigai, sebagai pembicara utama.
Acara ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai HAM, kompetensi, dan pengetahuan kepada mahasiswa, sebagai bekal mereka memasuki dunia kerja dan kepemimpinan di masa depan.
Dalam pemaparannya, Menteri Natalius Pigai menekankan pentingnya mempersiapkan generasi muda dengan nilai-nilai HAM sejak dini.
“Jika ketiga aspek, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap, ditunjang, maka saat mereka masuk dalam pemerintahan, pemerintah akan dianggap sebagai salah satu nilai-nilai pembangunan berbasis HAM,” ujar Natalius Pigai, Rabu (19/03/2025).
Dia menambahkan bahwa generasi muda saat ini adalah calon pemimpin masa depan, sehingga penanaman nilai-nilai HAM, demokrasi, keadilan, perdamaian, dan peradaban yang bermartabat sangat krusial.
Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama UNP, Muhamad Muslih, menjelaskan bahwa kehadiran Menteri HAM RI di UNP berawal dari kunjungan pihaknya ke Kementerian HAM.
“Kami sampaikan bahwa UNP memiliki keunikan karena kami memiliki mahasiswa dari seluruh Indonesia dan juga mahasiswa asing lebih dari 82 negara. Itu yang mungkin menjadi menarik buat pak Menteri,” ungkapnya.
Keunikan ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi UNP untuk memperkuat lingkungan kampus yang multikultural.
Lebih lanjut, UNP dan Kementerian HAM RI telah menjalin kerja sama melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) untuk memperkuat lingkungan kampus dan mencegah terjadinya konflik.
“Kami memiliki mahasiswa dari 24 provinsi dan mahasiswa asing dari 82 negara, dan mungkin tahun depan sudah bertambah lagi dengan target dari 100 negara,” jelas Muslih.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Natalius Pigai meresmikan pendirian Pusat Studi Hukum dan HAM di UNP. Direktur University Office CSA, Teddy Lesmana, menjelaskan bahwa pusat studi ini akan menjadi lembaga untuk mengedukasi mahasiswa dan masyarakat mengenai hukum dan HAM di Indonesia.
“Pak Menteri juga berharap bahwa pusat studi ini ke depan menjadi tempat pelatihan yang tepat buat para calon pengacara bidang hak asasi manusia, termasuk juga buat para penegak hukum,” tuturnya.
Teddy Lesmana juga mengungkapkan alasan pemilihan tema HAM dalam kuliah umum ini. “Sebenarnya, kalau kita berbicara HAM, kita masih belum bisa membedakan mana HAM, mana hak konstitusional warga negara, dan mana hak lainnya seperti hak yang diberikan oleh hukum,” jelasnya.
Ketidakpahaman ini seringkali menimbulkan perselisihan, padahal belum tentu melanggar HAM. Oleh karena itu, kuliah umum ini terbuka untuk umum agar pemahaman mengenai HAM dapat tersebar luas di masyarakat.
Reporter: Fira AFS I Redaktur: Ujang Herlan
