Upaya Penurunan Indeks Rawan Pemilu, Bawaslu Lakukan Mitigasi dan Identifikasi

Jumat, 2 Februari 2024 - 13:51 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JURNALSUKABUMI.COM – Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Jabar, Nuryamah, menegaskan bahwa Indeks Tingkat Kerawanan Pemilu di Jawa Barat, yang menempatkannya pada posisi ke-4 se-Indonesia. Dalam indeks ini, melibatkan empat indikator utama, yakni sosial politik, penyelenggaraan pemilu, kontestasi, dan partisipasi.

“Bicara Bawaslu, kita sudah meluncurkan Indeks Kerawanan ini dan Jawa Barat masuk ke posisi ke-4 tertinggi se-Indonesia. Namun, ada empat indikator yang kita tidak spesifikkan hanya pada TPS, melainkan mencakup sosial politik, penyelenggaraan pemilu, terkait banyak politik, trending pelanggaran terkait Pasal 270, kontestasi, dan partisipasi,” jelas Nuryamah, Jumat (02/02/2024).

Dari empat segmen tersebut, Jawa Barat menempati posisi ke-4 dalam tingkat rawan pemilu di Indonesia. Nuryamah berharap, dengan peluncuran Indeks Kerawanan, langkah-langkah pencegahan telah diambil, dan diharapkan menurunkan risiko ke tingkat yang lebih rendah di Pemilu 2024.

“Dengan peluncuran indeks kerawanan ini, kita sudah melakukan mitigasi dan identifikasi, sehingga keluar sebagai posisi ke-4 rawan di Indonesia. Harapannya, di tahun 2024, tidak lagi masuk dalam 10 besar rawan pemilu, setidaknya mengalami penurunan. Ini karena kita telah melakukan upaya pencegahan,” tambahnya.

Nuryamah menyebutkan bahwa Bawaslu RI telah memberikan arahan mengenai kegiatan pencegahan yang harus dilakukan untuk meminimalisir potensi kerawanan. Di Jawa Barat, sudah dilakukan berbagai kegiatan pencegahan sebanyak 1.112 kegiatan, seperti pendidikan, sosialisasi, kerjasama, dan himbauan setiap tahapan pemilu.

“Dengan adanya kegiatan sebanyak itu, diharapkan persoalan yang terjadi, khususnya kerawanan yang sebelumnya terjadi di Jawa Barat, bisa diminimalisir,” tutup Nuryamah.

Reporter: Ilham Nugraha | Redaktur: Ujang Herlan

Berita Terkait

Simposium SMSI Tegaskan Pilkada Melalui DPRD sebagai Alternatif Demokrasi
Menteri Wihaji Soroti Pernikahan Dini sebagai Faktor Utama Stunting di Sukabumi
Pemkab Sukabumi Bersama DPMD Jabar Verifikasi Data Warga Terdampak Bencana di Simpenan
Terima Penghargaan Prabowo, Pemkab Sukabumi Buktikan Capaian Dukungan Swasembada Pangan 2025
Prof Yuddy Chrisnandi: Gubernur Harus Searah dengan Program Pemerintah Pusat
KDM Wajibkan Bupati hingga Kades Transparansi Anggaran Melalui Media Sosial!
Presiden Prabowo Tegaskan Pemerintah Serius Tangani Bencana dan Terbuka Terhadap Bantuan Publik
Dua Legislator Asli Sukabumi di Senayan Tegaskan: KNPI Yandra Sah dan Tak Terbantahkan

Berita Terkait

Kamis, 15 Januari 2026 - 18:02 WIB

Simposium SMSI Tegaskan Pilkada Melalui DPRD sebagai Alternatif Demokrasi

Selasa, 13 Januari 2026 - 12:06 WIB

Menteri Wihaji Soroti Pernikahan Dini sebagai Faktor Utama Stunting di Sukabumi

Senin, 12 Januari 2026 - 18:51 WIB

Pemkab Sukabumi Bersama DPMD Jabar Verifikasi Data Warga Terdampak Bencana di Simpenan

Kamis, 8 Januari 2026 - 13:56 WIB

Terima Penghargaan Prabowo, Pemkab Sukabumi Buktikan Capaian Dukungan Swasembada Pangan 2025

Senin, 5 Januari 2026 - 15:45 WIB

Prof Yuddy Chrisnandi: Gubernur Harus Searah dengan Program Pemerintah Pusat

Berita Terbaru

HEADLINE

Kangkangi Aturan, BKPSDM Sukabumi Tegas Pecat 10 ASN

Sabtu, 17 Jan 2026 - 10:36 WIB