Ketua DPRD Kab Sukabumi Minta Disnakertrans Tindak Serius Persoalan PT Kenlee Indonesia

Selasa, 31 Mei 2022 - 13:42 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JURNALSUKABUMI.COM – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi, Yudha Sukmagara, meminta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sukabumi, segera memberikan tindakan serius terkait persoalan yang terjadi di PT Kenlee Indonesia, Selasa (31/5/2022).

“Saya minta persoalan ini ditindak serius oleh pemerintah, kalau memang terbukti ada pembayaran upah yang tidak sesuai, berikan sanksi kepada perusahaan tersebut,” ujarnya kepada jurnalsukabumi.com

Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu juga mengatakan, jika dirinya akan mengirim surat kepada komisi terkait untuk segera melakukan sidak terhadap perusahaan tersebut.

“Segera, saya akan mengirim surat kepada Komisi IV, untuk segera melakukan sidak kepada PT Kenlee Indonesia,”bebernya

Selain itu, Yudha juga merasa miris ketika mendengar adanya dugaan pungutan liar (Pungli) dilingkungan perusahaan yang seharusnya bersih dari praktik-praktik tersebut.

“Ini sangat miris, persoalan jam kerja dan pungli ini harus secepatnya diselesaikan. Agar karyawan dapat bekerja dengan aman dan nyaman,”ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah karyawan PT Kenlee Indonesia yang berlokasi di Kecamatan Parungkuda, mengeluh lantaran pembayaran upah tidak sesuai dengan jam kerja yang berlaku.  Tidak hanya itu, karyawan juga disinyalir dimintai sejumlah uang oleh oknum leader di PT Kenlee.

Namun saat dikonfirmasi terkait keluhan dari para karyawan, HRD PT Kenlee Indonesia, Herman, menyangkal adanya pungutan liar dan ia mengatakan bahwa pembayaran uang lembur sudah sesuai aturan perusahaan.

“Tidak ada pungli di perusahaan kami, cuma kemarin memang ada iuran yang diperuntukan.untuk Badan Amil Zakat (BAZ), mungkin itu. Untuk pembayaran uang lembur sepertinya sudah sesuai,” tandasnya.

Reporter: Ardi Yakub | Redaktur: Usep Mulyana

Berita Terkait

Mangkir dari Panggilan DPRD, 11 Perusahaan Tower Dinilai Lecehkan Pemkab Sukabumi
Muhasabah Aparatur DPRD Sukabumi, Sekwan Tekankan Integritas dan Tanggung Jawab Kerja
BK Lakukan Pendalaman Dugaan Pelanggaran Etik Anggota DPRD Kota Sukabumi
Ketua DPRD Kota Sukabumi Tegaskan Perda Larangan Miras Tetap Berlaku, Wacana Revisi Ditolak
Dewan Bayu Turun ke Akar Tradisi, Dorong Patanjala Jadi Instrumen Kebijakan Lingkungan
Peringati May Day, M. Reza Taojiri Ajak Buruh dan Pengusaha Perkuat Sinergi
DPRD Sampaikan Rekomendasi LKPJ 2025, Bupati Sukabumi Tekankan Perbaikan Kinerja Pemerintahan
DPRD Minta Pemerataan Infrastruktur di Kota Sukabumi pada RKPD 2027

Berita Terkait

Kamis, 7 Mei 2026 - 16:26 WIB

Mangkir dari Panggilan DPRD, 11 Perusahaan Tower Dinilai Lecehkan Pemkab Sukabumi

Kamis, 7 Mei 2026 - 14:15 WIB

Muhasabah Aparatur DPRD Sukabumi, Sekwan Tekankan Integritas dan Tanggung Jawab Kerja

Kamis, 7 Mei 2026 - 12:38 WIB

BK Lakukan Pendalaman Dugaan Pelanggaran Etik Anggota DPRD Kota Sukabumi

Rabu, 6 Mei 2026 - 13:03 WIB

Ketua DPRD Kota Sukabumi Tegaskan Perda Larangan Miras Tetap Berlaku, Wacana Revisi Ditolak

Senin, 4 Mei 2026 - 12:10 WIB

Dewan Bayu Turun ke Akar Tradisi, Dorong Patanjala Jadi Instrumen Kebijakan Lingkungan

Berita Terbaru

RAGAM

DPPKB: Kampung KB Desa Kalibunder Jadi Pusat Perubahan

Kamis, 14 Mei 2026 - 20:44 WIB