Ketua DPRD Kab Sukabumi Minta Disnakertrans Tindak Serius Persoalan PT Kenlee Indonesia

Selasa, 31 Mei 2022 - 13:42 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

JURNALSUKABUMI.COM – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi, Yudha Sukmagara, meminta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sukabumi, segera memberikan tindakan serius terkait persoalan yang terjadi di PT Kenlee Indonesia, Selasa (31/5/2022).

“Saya minta persoalan ini ditindak serius oleh pemerintah, kalau memang terbukti ada pembayaran upah yang tidak sesuai, berikan sanksi kepada perusahaan tersebut,” ujarnya kepada jurnalsukabumi.com

Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu juga mengatakan, jika dirinya akan mengirim surat kepada komisi terkait untuk segera melakukan sidak terhadap perusahaan tersebut.

“Segera, saya akan mengirim surat kepada Komisi IV, untuk segera melakukan sidak kepada PT Kenlee Indonesia,”bebernya

Selain itu, Yudha juga merasa miris ketika mendengar adanya dugaan pungutan liar (Pungli) dilingkungan perusahaan yang seharusnya bersih dari praktik-praktik tersebut.

“Ini sangat miris, persoalan jam kerja dan pungli ini harus secepatnya diselesaikan. Agar karyawan dapat bekerja dengan aman dan nyaman,”ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah karyawan PT Kenlee Indonesia yang berlokasi di Kecamatan Parungkuda, mengeluh lantaran pembayaran upah tidak sesuai dengan jam kerja yang berlaku.  Tidak hanya itu, karyawan juga disinyalir dimintai sejumlah uang oleh oknum leader di PT Kenlee.

Namun saat dikonfirmasi terkait keluhan dari para karyawan, HRD PT Kenlee Indonesia, Herman, menyangkal adanya pungutan liar dan ia mengatakan bahwa pembayaran uang lembur sudah sesuai aturan perusahaan.

“Tidak ada pungli di perusahaan kami, cuma kemarin memang ada iuran yang diperuntukan.untuk Badan Amil Zakat (BAZ), mungkin itu. Untuk pembayaran uang lembur sepertinya sudah sesuai,” tandasnya.

Reporter: Ardi Yakub | Redaktur: Usep Mulyana

Berita Terkait

DPRD Sukabumi Setujui Empat Agenda Strategis, Sembilan Raperda Masuk Program 2027
Ketua DPRD Bacakan Pesan Pahlawan, DPRD Sukabumi Ajak Lanjutkan Perjuangan Lewat Karya Nyata
Usulan Revitalisasi PAUD Mandek, Asep Rizwan Siapkan Dorongan ke Dinas Pendidikan
Leni Liawati Ungkap Dampak BPJS Nonaktif, Warga Sakit Terbebani Tunggakan Rp875 Ribu
Hamzah Gurnita Bongkar Keluhan Warga soal BPJS, Sudah Bayar Denda Masih Terbebani
KDM Sebut Bisa Berobat Gratis Tanpa BPJS, DPRD Ungkap Juknis RS Belum Jelas
Dana Bagi Hasil Provinsi Turun Rp7,4 Miliar, DPRD Dorong Anggaran Fokus ke Kebutuhan Warga
Budi Azhar Minta Gubernur Segera Terbitkan Petunjuk Teknis Layanan RS Tanpa BPJS

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 11:44 WIB

DPRD Sukabumi Setujui Empat Agenda Strategis, Sembilan Raperda Masuk Program 2027

Selasa, 10 November 2026 - 12:32 WIB

Ketua DPRD Bacakan Pesan Pahlawan, DPRD Sukabumi Ajak Lanjutkan Perjuangan Lewat Karya Nyata

Senin, 26 Oktober 2026 - 16:54 WIB

Usulan Revitalisasi PAUD Mandek, Asep Rizwan Siapkan Dorongan ke Dinas Pendidikan

Senin, 26 Oktober 2026 - 14:05 WIB

Leni Liawati Ungkap Dampak BPJS Nonaktif, Warga Sakit Terbebani Tunggakan Rp875 Ribu

Senin, 26 Oktober 2026 - 11:39 WIB

Hamzah Gurnita Bongkar Keluhan Warga soal BPJS, Sudah Bayar Denda Masih Terbebani

Berita Terbaru