JURNALSUKABUMI.COM – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi, M. Sodikin bakal lebih ekstra mengawasi penyaluran program bantuan pangan non tunai (BPNT).
Menurutnya, dengan pengawasan yang baik dari seluruh stakeholder terkait, maka penyaluran sembako atau BPNT membuat program tersebut memenuhi indikator 6 T yaitu tepat sasaran, tepat harga, tepat jumlah, tepat mutu, tepat waktu dan tepat administrasi.
“Terkait dengan penyaluran BPNT, semangatnya adalah semangat memperbaiki, kalau ditemukan hal- hal kurang tepat sasaran, tentu semua penanggung jawab kepentingan para stakeholder semuanya harus berupaya, bagaimana meminimalisirnya,” kata Anggota DPRD kabupaten Sukabumi, M. Sodikin Kepada jurnalsukabumi.com, Sabtu (12/2/2022).
Dengan pengawasan yang baik, maka kesalahan di lapangan akan terminimalisir. Dia mencontohkan, penyaluran yang tidak tepat sasaran bisa dicegah dengan cara kroscek bersama bukan hanya anggota DPRD saja tapi kita semua harus ambil bagian pengawasan tersebut. Apalagi dampak sosial dari wabah Covid-19 sudah mulai dirasakan masyarakat, tentu ini sangat dibutuhkan dan ditunggu masyarakat penerima.
“Dewan harus secara intens juga melakukan pengawasannya, bisa dengan sidak, juga audensi para pihak, baik dinas terkait, mitra kerja maupun stakeholder lain, sama sama tanggungjawab atas terlaksana penyaluran BPNT,” terangnya.
Ketua DPD fraksi PKS itu berharap, seluruh program mengenai bantuan sosial (Bansos) yang di salurkan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) dapat tepat sasaran sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah.
“Mudah-mudahan nanti bisa betul betul menjadi harapan masyarakat, menjadi harapan pemerintah bahwa BPNT disalurkan dengan baik dan tepat sasaran,” tandasnya.
Reporter: Ilham Nugraha | Redaktur: Usep Mulyana
