JURNALSUKABUMI.COM – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Sukabumi bakal turut serta dalam mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sukabumi. Salah satunya caranya menguatkan sinergitas dengan pemerintahan Marwan Hamami-Iyos Somantri melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Hal itu disampaikan Kepala Kejari Kabupaten Sukabumi, Bambang Yunianto melalui Kepala Seksi Perdata Dan Tata Usaha Negara (Datun), Gede Maulana saat ditemui jurnalsukabumi.com di ruang kerjanya, Senin (27/12/2021).
“Kami (kejaksaan, red) akan turut serta membantu peningkatan PAD. Insya Allah, tahun depan sinergitas lebih ditingkatkan antara Bapenda dengan Kejaksaan Negeri Kab. Sukabumi,” ungkap mantan Kasi Barang Bukti dan Barang Rampasan Negara Kejari Mempawah, Kalimantan Barat ini.
Harapannya, sambung Maulana, dengan keberadaan kejaksaan dapat memudahkan pihak Bapenda untuk menyelesaikan tunggakan pajak maupun menambah khasanah atas hal-hal yang mungkin belum termaktub dalam petunjuk pelaksanaaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) dalam proses pengelolaan pajak.
Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Sukabumi, Anjak Priatama Sukma menambahkan, kolaborasi antar lembaga dalam mendongkrak pendapatan daerah dari sektor pajak perlu dioptimalkan. Satu sama lain harus bersinergi dalam menciptakan terobosan-terobosan baru untuk menggali sumber pendapatan pajak.
Dicontohkan politisi PKS ini, dari sebuah studi kasus ujarnya, ada beberapa jenis pajak daerah potensinya besar tapi belum bisa ditarik karena terkait perizinan dan surat wajib pajak.
āPerlu adanya kolaborasi dan berbagi peran, peran pemda apa? peran DPRD dalam hal ini Komisi 3 apa? Dan kejaksaan apa? Potensi-potensi pajak ini harus kita sentuh dan dorong bersama-sama untuk melegalkan usaha mereka,” bebernya.
Sebelumnya berbagai cara terus dilakukan Bapenda Kabupaten Sukabumi untuk mendongkrak penerimaan PAD, khususnya dari Pajak. Di tahun ini, misalnya, lembaga yang dipimpin Aisah ini telah melaksanakan kegiatan FGD antara perangkat daerah terkait di lingkungan Pemkab Sukabumi dengan DPRD, khususnya Komisi 3, kepolisian serta kejaksaan.
Salah satu aktivitas yang dilaksanakan adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) secara bersama-sama ke perusahaan-perusahaan wajib pajak untuk mengajak pemilik atau pengusaha taat membayar pajak, serta mengimbau untuk mengurus perizinan-perizinan yang disyaratkan.
Redaktur: Ujang Herlan
Komentar