JURNALSUKABUMI.COM – Aliansi BEM Sukabumi (ABSI) sesalkan pembubaran masa aksi unjuk rasa yang akan digelar Jumat (24/7) kemarin di Gedung Balai Kota Sukabumi.
Pasalnya, dalam pembubaran tersebut ABSI mengaku Koordinator Lapangan, sempat mengalami intimidasi oleh oknum aparat kepolisian agar tidak melakukan aksi demontrasi.
Kordinator Lapangan ABSI Alif Aulia, menjelaskan ikhwal pembubaran itu. Sebelumnya, Muhammad Ghonim koordinator ABSI sempat diamankan terlebih dahulu sebelum seluruh anggota ABSI yang tergabung dari BEM masing-masing kampus ikut mendampingi saudara Ghonim di Polres Sukabumi Kota.
Bukan hanya pembubaran masa aksi ABSI yang berjumlah 21 orang di jalan perpustakaan. Koordinator lapangan saudara Ale sempat mengalami intimidasi cukup serius karena keluarga dari koordinator lapangan sudah ditemui oleh pihak aparat kepolisian untuk bisa mencegah kegiatan aksi tersebut.
“Sangat disesali, peran dari oknum petugas dalam mengamankan massa aksi sudah mengingkari amanat undang-undang nomer 9 tahun 1998 tentang penyampaian pendapat di muka umum. Polres sebagai bagian dari Forkopimda Kota Sukabumi sudah gagal dalam mengemban tugasnya,” kata dia kepada wartawan, Sabtu (24/07/21).
Ada sekitar 21 orang yang kemarin diamankan saat hendak mendatangi lokasi yang sudah ditujukan masing-masing dari massa aksi yang berasal dari BEM STKIP PGRI,DEMA IAIS, BEM STISIP WPM,BEM STISIP ULUM,BEM STIKESMI,BEM YAPKESBI,BEM STIE PGRI , BEM BBC ,BEM STAIDA , BEM CBI.
Alif menjelaskan, tujuan unjuk rasa itu mengkritik terkait dengan diterapkannya Kebijakan PPKM oleh Forkopimda Sukabumi Kota yang sedang berlangsung sampai dengan perpanjangan pada tanggal 25 Juli 2021sesuai dengan inmedagri No 22 tahun 2021.
Sambung dia, ABSI juga menegaskan bahwa aksi tersebut sebagai bukti turut memberikan dukungan dan membersamai perjuangan masyarakat Sukabumi dalam mengawal dan mengawasi kebijakan yang sudah diberlakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah Sukabumi.
“Kita lihat saja, apakah pemerintahan daerah yang tergabung dari komponen Forkopimda kota dan Kabupaten Sukabumi bisa melaksanakan instruksi dari Mendagri nomer 22 tahun 2021 sebelum menunggu tanggal 25 diberlakukannya, pemerintah daerah harus kembali membaca undang-undang nomer 6 tahun 2018 pasal 55,” tandasnya.
Sementara, itu dihubungi terpisah Kapolres Sukabumi Kota AKBP Sumarni, membantah terkait tudingan intimidasi oleh oknum petugas tersebut.
Dia menjelaskan, bukan dilakukan intimidasi. Namun pihak kepolisian melakukan pembubaran untuk memberikan himbauan agar tidak melakukan kegiatan yang berpotensi kerumunan di masa PPKM darurat.
“Kita jelaskan kepada mereka situasi seperti ini untuk tidak membuat giat-giat yang berpotensi memobilisasi orang, untuk mencegah penyebaran virus Corona, apalagi jumlah pasien covid-19 masih tinggi, jadi bukan mengintimidasi,” imbuhnya.
Sementara untuk kabar mahasiswa yang dibawa ke Mapolres pun, Sumarni mengatakan, mereka dibawa untuk diberikan penjelasan agar mengerti bahwa semua pihak saat ini sedang berjuang untuk menurunkan angka penyeberan covid-19.
“Bukan ditahan mereka kita kasih penjelasan supaya mengerti kalo semua pihak saat ini sedang berjuang menurunkan angka penyebaran Corona,” tandansya.
Reporter: Rizky Miftah | Redaktur: Ujang Herlan
