JURNALSUKABUMI.COM – Komunitas Demokrasi Sehat bersama Himpunan Mahasiswa Palabuhanratu melakukan diskusi bahaya politik uang dengan masyarakat Desa Cibuntu, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi.
Selain diskusi tentang bahaya politik uang, komunitas tersebut juga meluncurkan program Pilkades Nol Rupiah. Program tersebut, bertujuan untuk meminimalisir praktik-praktik politik uang yang dimulai dari pedesaan.
Inisiator Komunitas Demokrasi Sehat, Lupi Pajar Hermawan menjelaskan, program Pilkades Nol Rupiah tersebut merupakan gerakan moralitas. Di mana, muncul kekhawatiran dengan politik uang yang terkesan telah menjadi tradisi di masyarakat dalam setiap perhelatan pemilu.
“Launching Pilkades Nol Rupiah dan diskusi tentang bahaya politik uang dengan para tokoh masyarakat ini kami lakukan untuk menyamakan persepsi tentang bahayanya praktik politik uang terhadap kelangsungan demokrasi,” jelasnya.
Sebelumnya, komunitas demokrasi sehat telah melakukan survei tentang cost politik pada jenjang pemilihan kepala desa. Dari kurang lebih 30 koresponden, untuk biaya politik pada Pilkades hasil survei mulai dari Rp 50 juta hingga Rp500 juta.
“Kenapa masyarakat di Desa yang kami jadikan sasaran, karena memang miniatur potret demokrasi di Indonesia mulai dari desa, mulai dari lingkungan terkecil. Maka dari itu, gerakan ini kami mulai dari desa,” terangnya.
Menurutnya, salah satu yang menjadi pemicu praktik KKN yang dilakukan oleh para pejabat publik, khususnya yang dipilih langsung melalui proses pemilu dilatarbelakangi oleh biaya politik yang tinggi. Sehingga, tidak sedikit pada pejabat yang korup hanya karena harus mengembalikan biaya politik yang dikeluarkannya.
“Terkadang masyarakat tidak sadar, bahkan dianggap biasa ketika mendapat sejumlah uang agar memilih salah satu kontestan dalam pemilu. Padahal, hal itu justru sama saja mendorong agar orang yang kita pilih itu untuk korupsi,” ujarnya.
Terlebih, pada 2022 yang akan datang kurang lebih sekitar 70 desa akan menggelar Pilkades serentak. Maka dari itu, untuk menekan angka politik transaksional pada Pilkades, pihaknya meluncurkan program Pilkades Nol Rupiah.
“Sudah berapa kepala desa yang tersandung masalah hukum karena korup dana desa? Siapa yang salah? Saya rasa ini tanggung jawab kita semua, tidak bisa kalau hanya menyalahkan kepala desa kalau misalnya kita sebagai masyarakat menganggap politik uang itu biasa,” tuturnya.
Komunitas Demokrasi Sehat berharap, gerakan Pilkades Nol Rupiah di luncurkannya ini dapat meminimalisir praktik- praktik kotor pada Pilkades mendatang. Karena pihaknya percaya, dengan berkurangnya angka politik uang yang dimulai berjenjang dari mulai Pilkades akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
“Saya percaya, jika gerakan ini terus dilakukan minimal akan mengurangi secara perlahan praktik curang dalam pemilu, jika begitu para pejabat yang terpilih pun akan memiliki beban moral atas apa yang diamanahkan oleh masyarakat. Karena jika suara didapat dengan politik uang, terkesan masyarakat atau pemilih hanya dijadikan komoditas politik saja,” tutupnya.
Sementara itu, Dodi Setiawan, Kepala Desa Cibuntu, Kecamatan Simpenan mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh Komunitas Demokrasi Sehat dan Himpunan Mahasiswa Palabuhanratu. Dirinya berharap, warga Desa Cibuntu jadi mengetahui akan bahayanya dampak dari politik uang tersebut.
“Tentunya saya mengapresiasi, terimakasih kepada semua pihak. Saya harap, perbaikan kualitas demokrasi di Sukabumi ini dimulai dari desa kami,” pungkasnya.
Redaktur: Mohammad Noor
