JURNALSUKABUMI.COM – Dedikasi Kris Dwi Purnomo di dunia pendidikan tidak berhenti pada aktivitas mengajar di ruang kelas. Sejak 2016, ia konsisten menyuarakan hak dan kesejahteraan guru, khususnya tenaga honorer yang hingga kini masih menghadapi persoalan kepastian status dan kesejahteraan.
Perjuangan tersebut mengantarkan Kris Dwi Purnomo menerima penghargaan kategori Pelita Generasi Guru dari Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sukabumi Raya.
Penghargaan itu diberikan kepada Kris atas dedikasi dan keikhlasannya menjadi lentera pendidikan, menuntun potensi generasi penerus bangsa, serta menghadirkan keteladanan dalam dunia belajar mengajar.
Namun bagi Kris, apresiasi tersebut bukan semata-mata penghargaan untuk dirinya. Ia justru menyebutnya sebagai hasil dari perjuangan bersama para guru dan tenaga honorer yang selama ini terus memperjuangkan hak mereka.
“Alhamdulillah Kang, pada hari ini saya mendapatkan penghargaan dari Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia sebagai Pelita Guru, Inspirasi Pelita Guru. Dan insya Allah ini sebetulnya untuk teman-teman guru atau saudara-saudara saya tenaga honorer se-Indonesia. Ini adalah berkat perjuangan yang konsisten dari tahun 2016-an sampai hari ini tetap konsisten memperjuangkan hak-hak guru,” ujar Kris Dwi Purnomo, Sabtu malam (26/9/2026).
Ketua ASN Guru PPPK Kabupaten Sukabumi itu mengatakan, perjuangannya tidak mungkin berjalan tanpa dukungan keluarga dan berbagai pihak yang selama ini berada di belakang gerakan guru.
“Terima kasih juga buat orang tua, istri, dan anak-anak semuanya. Saya tidak bisa mungkin hadir di sini tanpa dukungan dari semuanya, termasuk Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, PGRI Jawa Barat, PGRI Kabupaten Sukabumi, juga PGRI Kecamatan Garunggangpit, dan seluruh guru-guru di Indonesia,” tuturnya.
Kris juga mengingatkan para guru dan tenaga honorer agar tidak berhenti memperjuangkan kesejahteraan. Menurutnya, perjuangan tersebut masih diperlukan, terutama bagi tenaga PPPK yang saat ini berstatus paruh waktu.
“Jangan pernah lelah untuk tetap berjuang, karena kami ini khususnya kami yang teman-teman P3K masih harus tetap berjuang untuk menjadi lebih sejahtera. Itu saja, Kang,” katanya.
Terkait peluang perubahan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu, Kris menilai kabar yang berkembang saat ini baru menjadi angin segar. Ia menekankan bahwa kepastian bagi para tenaga honorer membutuhkan regulasi yang jelas.
“Baru angin segar, Kang. Karena kami menganggapnya baru 2 minggu yang lalu kami dari DPR RI Kang, itu kan hanya sebatas omongan, wacana. Karena bagi kami sebuah kesejahteraan dari paruh waktu ke penuh waktu itu harus berbentuk regulasi,” ungkapnya.
Kris menyebut, di Kabupaten Sukabumi terdapat hampir 8.000 guru dan tenaga honorer berdasarkan data BKPSDM yang ia sampaikan. Karena itu, menurutnya, kepastian status menjadi persoalan penting bagi para tenaga honorer.
“Kalau berbentuk regulasi atau undang-undang baru dikatakan bisa teman-teman apa namanya… ada cantolan hukumnya yang jelas dari teman-teman yang hari ini ribuan. Kebetulan di Kabupaten Sukabumi hampir 8.000 kurang lebih data dari BKPSDM, guru dan tenaga honorer yang lainnya di Kabupaten Sukabumi. Nah ini kejelasannya kan belum jelas, baru hanya wacana saja dari pimpinan-pimpinan DPR RI yang kami dapatkan,” ujarnya.
Untuk saat ini, Kris mengatakan perjuangan masih ditempuh melalui audiensi dan mediasi. Persoalan kontrak PPPK paruh waktu juga menjadi perhatian karena masa kontrak disebut akan berakhir pada Oktober.
“Sementara kami masih tahap audiensi Kang, dan mediasi. Tapi kalau memang nanti apa namanya… karena teman-teman ini teman-teman paruh waktu itu di bulan Oktober ini habis kontraknya, tapi kemarin Kepala Badan BKPSDM sudah mengatakan akan diperpanjang kontraknya mudah-mudahan secepatnya,” katanya.
Ia berharap ada kejelasan regulasi mengenai masa depan tenaga PPPK paruh waktu, terutama karena pemerintah menjanjikan status penuh waktu pada 2027.
“Karena ada kekosongan Kang, karena pemerintah menjanjikan di 2027 akan penuh waktu. Tapi bagi kami kejelasan kan belum jelas tanpa regulasi cantolan hukum yang jelas, begitu Kang,” tegas Kris.
Di tengah perjuangan tersebut, Kris juga menilai media memiliki peran penting dalam membawa suara guru honorer hingga diketahui pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
“Alhamdulillah mungkin ini salah satu peningkatan, terima kasih untuk Kang Apit ini saudara saya juga. Karena pergerakan guru honorer Kang, tidak akan sebesar hari ini kalau tidak dibantu oleh teman-teman media sampai ke pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah,” ujarnya.
Ia berharap media tetap konsisten menyampaikan informasi yang aktual dan dapat dipercaya masyarakat.
“Selamat untuk Kang Budi, kami dari rekan-rekan guru khususnya dari PGRI selamat atas kepengurusan yang baru. Tetap menginformasikan berita-berita yang aktual, yang tajam, dan dapat dipercaya oleh masyarakat,” tandas Kris.
Reporter: Ilham Nugraha | Redaktur: Ujang Herlan
